JAKARTA, RANAKANEWS.com – Minggu, 18 Agustus 2024. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang disampaikan pada sidang DPR dan MPR 16 Agustus 2024 menjadi momen penting, tidak hanya sebagai pidato kenegaraan terakhir dalam masa jabatannya, tetapi sebagai refleksi dari 10 tahun pemerintahannya yang akan dikenang dalam sejarah Indonesia.
Dalam momen ini, Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menuntut Pemerintahan selanjutnya untuk menunjukkan komitmen yang serius untuk mewujudkan keadilan iklim. Pasalnya, hingga
akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, aksi-aksi pengendalian perubahan iklim belum menjadi prioritas utama, tetapi jauh dari perspektif Keadilan Iklim.
Momen pidato kenegaraan ini seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia dalam penanganan krisis iklim, tetapi menunjukkan langkah konkret yang diambil untuk mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif.
Indonesia harus mulai beralih ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi subjek-subjek rentan.
Sayangnya, dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi hanya menyinggung ekonomi hijau
tetapi tidak menyinggung krisis iklim sebagai hal yang penting dan mendesak pada agenda
pembangunan Indonesia kedepan.
Lebih lanjut Presiden Jokowi secara eksplisit menyebutkan prestasi-prestasinya dalam bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, pengembangan sistem jaminan sosial. Meskipun demikian tidak ada satu keberhasilan pun yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam mengatasi krisis iklim.
Presiden Jokowi gagal memaparkan keberhasilan dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi GRK sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan Internasional.
Meskipun terjadi kemajuan-kemajuan secara makro, tetapi selama satu dekade terakhir, kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap krisis iklim yang semakin memburuk.
Dampaknya paling dirasakan oleh subjek-subjek rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, Masyarakat Adat, perempuan, orang muda, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia yang berada di garis depan menghadapi perubahan iklim.
Mereka lah yang menanggung beban terberat akibat cuaca ekstrim, gagal panen, kerusakan ekosistem darat dan laut, termasuk dampak buruk dari proyek-proyek maladaptasi, aksi mitigasi sesat, dan berbagai dampak negatif pembangunan yang tidak adil dan inklusif sehingga mengancam kelangsungan hidup terutama subjek rentan.
ARUKI mencatat bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kebijakan dan aksi-aksi iklim yang dijalankan bukan hanya tidak menyelesaikan akar masalah dari krisis iklim, justru semakin mengancam keselamatan rakyat, merusak lingkungan dan melanggar
hak asasi manusia.
10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Proyek Pembangunan yang Merusak Kemampuan Adaptasi Rakyat.
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, berbagai proyek pembangunan besar-besaran terus digenjot, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kemampuan adaptasi rakyat justru dilegitimasi melalui UU 2/2023 Ciptaker yang memperluas skala eksploitasi kawasan biosfer, cagar alam, dan hutan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.
Berbagai proyek atas nama iklim, nyatanya hanya sebagai solusi palsu, di antaranya:
(1) Proyek transisi energi. Skema transisi energi yang digadang-gadang Pemerintah Jokowi
tidak demokratis dan tidak berkeadilan. Proyek-proyek yang mengatasnamakan aksi iklim,
nyatanya hanya menjadi business as usual (BAU) yang lebih menekankan pada investasi
skala besar dan cenderung menambah persoalan dan kerentanan rakyat akibat perubahan
iklim, serta semakin menyulitkan rakyat untuk beradaptasi. Proyek geothermal, CCUS,
PLTA, kendaraan listrik dan berbagai proyek transisi energi lainnya, justru memperluas
kerusakan lingkungan, merusak hutan dan kerugian bagi rakyat. Studi Walhi & Celios
(2023) menunjukkan bahwa ekspansi dan eksplorasi Geothermal di Pulau NTTtelah
mengakibatkan kerugian ekonomi warga sebesar 1,1 triliun rupiah per tahun. Ini belum
termasuk kerugian lingkungan dan konflik yang harus ditanggung oleh rakyat dalam jangka
panjang. Alih- alih aksi iklim juga digunakan Pemerintah untuk gencar memberikan
izin-izin tambang dan smelter nikel kepada korporasi. Kementerian ESDM mencatat bahwa
hingga 2023, telah diterbitkan izin tambang nikel kepada 213 entitas perusahaan dan
setidaknya 693.246,72 hektar kawasan tutupan lahan hutan di Indonesia telah diberikan
kepada korporasi pertambangan nikel2. Skema ini telah berkontribusi pada pelepasan emisi
GRK (Gas Rumah Kaca), menyebabkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang
signifikan. Petani kecil, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat di sekitar area
tambang dan smelter nikel di Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi korban langsung dari
perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan.
(2) Proyek transisi energi JETP (Just Energy Transition Partnership), didominasi oleh utang luar
negeri yang berpotensi menambah beban baru keuangan negara dan semakin memberatkan
warga negara sebagai pembayar pajak. Selain itu, proyek transisi energi dalam JETP
mengutamakan pembangunan energi terbarukan berskala besar yang rentan terhadap
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Skema pendanaan JETP justru mengabaikan
pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas yang mendekatkan sumber energi
terbarukan dengan masyarakat sehingga mudah dijangkau dari sisi harga.
(3) Memberikan konsesi pertambangan batubara kepada ormas keagamaan (Nahdlatul Ulama/
NU dan Muhammadiyah). Pemberian konsesi pertambangan batubara kepada ormas
keagamaan ini, bukan hanya upaya mencuci dosa ekologi industri batubara namun juga
melemahkan gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Setiap gerakan lingkungan hidup yang
menyuarakan pentingnya penanganan krisis iklim akan berhadapan dengan NU dan
Muhammadiyah. Kedua ormas keagamaan yang telah masuk dalam bisnis energi kotor
batubara hampir bisa dipastikan akan menghalangi setiap gerakan masyarakat yang
mendesak pemerintah memperkuat komitmen iklimnya. Konflik horizontal antara gerakan
lingkungan hidup dan kedua ormas Islam menjadi sulit untuk dihindari.
(4) Proyek Food Estate, yang gagal mencapai tujuannya dan malah menimbulkan dampak
buruk. Program yang menelan APBN lebih dari 104 triliun rupiah, dibangun di Sumatera,
Kalimantan, Papua dan NTT, justru gagal dan menyebabkan kerusakan ekologi dan ekonomi hingga ketimpangan sosial.
Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, proyek Food Estate telah membabat kawasan hutan lindung seluas 165.000 hektar, termasuk 600 hektar hutan hujan. Akibatnya, masyarakat di kawasan tersebut menghadapi ancaman banjir karena deforestasi.
(5) Proyek Shrimp Estate. Pengembangan proyek tambak skala raksasa yang dilakukan di era
JokoWidodo diwilayah JawaTengah, KalimantanTengah dan NTB, nyatanya
mengeksklusi subjek rentan, terutama petambak tradisional dan perempuan petambak.
Proyek Shrimp Estate untuk memastikan terpenuhinya supply udang Indonesia untuk
kebutuhan ekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, akan mengancam
eksistensi petambak tradisional, penurunan kualitas lingkungan dan degradasi ekosistem
pesisir seperti mangrove diabaikan.
Pelanggaran hak-hak pekerja perempuan petambak pada
masa pasca panen pun seringkali terjadi (Infid, 2022). Proyek ini juga absen dalam
memperhatikan dampak turunan pada situasi ancaman perubahan iklim di sektor pesisir dan
kelautan. Pada bagian lain, Sebagaimana hasil Rembug Iklim Pesisir (Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia & Yayasan Pikul, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan iklim yang
tidak tepat justru meningkatkan kerentanan dan menghancurkan kemampuan adaptasi
nelayan tradisional dalam menghadapi krisis iklim.
(6) Skema perdagangan karbon yang berorientasi pada bisnis dan tidak menjawab akar krisis
iklim. Skema ini dilihat sebagai upaya melepaskan tanggung jawab korporasi atas
kerusakan lingkungan dan penyumbang emisi GRK.
Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, alih-alih meletakan prinsip keadilan iklim di
dalam membangun kebijakan dan aksi-aksi iklim di Indonesia, justru sebaliknya peraturan
terkait iklim lebih mendorong pada munculnya bisnis yang memperdagangkan krisis alih-alih
mengurangi emisi gas rumah kaca secara nyata dan meningkatkan ketahanan rakyat. Situasi
ini diperparah dengan besarnya ruang diskresi yang berdampak pada pelemahan demokrasi
dan hilangnya fungsi kontrol publik kepada pemerintah atas jalannya kebijakan yang
merugikan rakyat dan lingkungan.
Saatnya Indonesia Memiliki Undang-Undang Keadilan Iklim.
Hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang
menjamin keadilan dan keselamatan rakyat dari krisis iklim. Padahal ancaman dan dampak
krisis iklim sudah tak terhindarkan. Subjek-subyek rentan harus menanggung dampak
terberat ketika negara gagal merespon secara holistik persoalan krisis iklim, bahkan
memperburuk kemampuan adaptasi subjek rentan dengan pilihan model pembangunan
ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar HAM. Berdasarkan suara dan aspirasi
subjek rentan dalam proses konsultasi rakyat yang digelar ARUKI, yang telah berjalan di 8
provinsi yang berbeda di Indonesia3, bahwa dampak atas ketidakadilan pembangunan dan
ketidakadilan iklim yang dialami dan dirasakan oleh rakyat niscaya mendesak untuk segera
direspon secara lebih komprehensif dan berkeadilan.
Untuk itu, ARUKI (Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim) mendesak agar pemerintahan baru
untuk:
1) Proaktif melakukan evaluasi dan koreksi terhadap seluruh kebijakan dan regulasi yang
bertentangan dengan semangat mewujudkan Keadilan Iklim seperti UU Minerba dan
UU Cipta Kerja.
2) Melakukan revisi secara menyeluruh dokumen Comprehensive Investment and Policy
Plan (CIPP) JETP yang menempatkan pembiayaan transisi energi di Indonesia
didominasi utang luar negeri dan mengabaikan pengembangan energi terbarukan
berbasis komunitas.
3) Mambatalkan atau mencabut semua konsesi tambang batubara yang telah ditawarkan
kepada ormas keagamaan, serta menghentikan pemberian izin-izin tambang atas nama
mengatasi krisis iklim.
4) Pemerintah dan DPR baru untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang
Keadilan Iklim. Indonesia perlu satu regulasi yang lebih tinggi dan bisa memayungi
semua sektor melampaui sekat-sekat sektoral dan birokrasi. Momentum ini sangat
penting untuk dimanfaatkan, mengingat dampak krisis iklim yang semakin meluas
dan mengorbankan kehidupan rakyat Indonesia, terutama mereka yang sangat
bergantung pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keadilan iklim bukan
lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak demi melindungi masa depan bumi dan
rakyat Indonesia.
Narahubung:
-Omen Bagaskara (omenbagaskara@pikul.id/085 314 451 953).
Tentang ARUKI
ARUKI merupakan aliansi 34 organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada 20 November
2023, organisasi masyarakat sipil tersebut di antaranya: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
Eksekutif Nasional, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Kemitraan, Yayasan
Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL), Madani Berkelanjutan, Yayasan
Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan
Pusaka, Aksi! For Gender Social Ecological Justice, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan
Pangan, Solidaritas Perempuan, TUK Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Koaksi Indonesia, 350.org Indonesia, ELS FH Univ.
Indonesia, Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Himpunan Wanita
Disabilitas Indonesia, Climate Ranger (CR) Jakarta, XR Indonesia, Koprol Iklim, DPP Kasbi,
PSHK, Trend Asia, Walhi Jakarta, Celios, Perkumpulan Huma.
ARUKI dibentuk untuk mendorong terwujudnya UU Keadilan Iklim, yang diyakini sebagai
instrumen hukum tertinggi yang dapat mendorong kolaborasi dan harmonisasi dalam
mengatasi krisis iklim. Visi ARUKI adalah mendorong perubahan sistem negara agar
terwujud keadilan iklim di Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan,
demokrasi, dan keberlanjutan.
Misinya adalah: (1) Membangun kekuatan rakyat dalam
mendorong keadilan iklim (2) Mendorong perubahan sistem demokrasi negara dalam
perwujudan keadilan iklim (3) Meluaskan gerakan keadilan iklim di tingkat daerah, nasional,
regional, dan global.
ARUKI dibagi memiliki kelompok kerja meliputi: (1) Kelompok Kerja Substansi dan Naskah
Akademik: menyusun narasi pengetahuan tentang keadilan iklim dan mengembangkan kertas
posisi menjadi naskah akademik RUU Keadilan Iklim.
(2) Kelompok Kerja Pengorganisasian
Rakyat: membangun penyadaran masyarakat terdampak dan mendorong keterlibatan rakyat
dalam mewujudkan keadilan iklim.
(3) Kelompok Kerja Advokasi dan Komunikasi Strategis:
menghubungkan advokasi di tingkat tapak dengan pengambilan keputusan di tingkat daerah
dan nasional.
ARUKI merupakan bukti Komitmen berbagai organisasi masyarakat sipil untuk
memperjuangkan keadilan iklim di Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi penggerak
utama dalam mewujudkan perubahan sistemik yang berkelanjutan. ( ***)
