LARANTUKA,RANAKANEWS,com – Meningkatnya jumlah tanah di Flores Timur yang sudah bersertifikat hingga 4.350 buah pada tahun ini, meski masih banyak tokoh masyarakat pemilik tanah yang menolak diukur, dengan alasan tanah adat dan lainnya, hendaknya menjadi agenda prioritas Pemda Flotim untuk mendorong semakin banyak pemilik tanah yang mau tanahnya diukur.
Pasalnya, jika Pemda Flotim melalui Bupati dan Camat, bersama BPN/ATR Flotim, juga Aparat Penegak Hukum (APH) bisa mensosialisasikan program ini dengan baik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat (adat,red) pemilik banyak tanah, maka bukan tidak mungkin program ini sukses dan banyak tanah di desa bisa diukur,”ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Flotim, Jenny Selfiana,SE, kepada Media di ruang kerjanya, Senin (16/10/2023) siang.
Menurutnya, masih kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk tokoh masyarakat pemilik tanah di desa akan pentingnya manfaat sertifikat tanah, menjadi kendala serius Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum berjalan maksimal hingga kini.
“Olehnya, sekali lagi ini butuh peran bersama, dalam hal ini Pemda Flotim untuk bisa buka sosialisasi yang lebih intens dan masif ke masyarakat.
Contohnya di Desa Oyangbarang Kecamatan Wotan Ulumado, Desa Ilepati Adonara Tengah, saat Staf BPN/ATR turun pengukuran, tiba-tiba ditolak dengan alasan tanah adat yang belum dibagikan untuk disertifikasi, akhirnya hanya dapat 2 bidang saja.
Padahal, ini program dari BPN/ATR Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia tanpa pungutan biaya mahal. Dan, juga bukan kegiatan rutin. Olehnya, kedepan musti lebih banyak disosialisasikan, agar masyarakat paham dan terima. Apalagi, tahun 2024 nanti akan diberikan jatah 9.000 buah untuk Flores Timur,”ujar Jenny Selfiana, tersenyum.
Selain itu, Mantan Kepala BPN/ATR Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang ini menjelaskan, pihaknya akan lakukan pemetaan zona nilai tanah untuk Flotim dengan target 39 hektar, terutama pada lokasi/daerah yang nilai transaksinya tinggi.
“Ini untuk mencegah adanya mafia pertanahan, termasuk okupasi tanah,”tambahnya.
Lebih jauh dikatakannya, memang dengan prosentase tanah yang sudah bersertifikat sebesar 80 persen dengan total 4.350 buah, memang menunjukkan trend positip bagi Flotim. Selain itu, untuk tanah Pemda Flotim sejauh ini telah diinventarisir sebanyak 401 bidang.
Juga jalan negara yang ada di Flotim juga telah diukur guna mendapatkan sertifikat tanah. Ia juga menambahkan, kedepan tanah yang sudah disertifikasi, akan didorong program pemberdayaan ekonomi.
“Iyah, yang sudah bersertifikat tanah bisa mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari Pemerintah,” tutupnya. Sembari berharap, berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan PTSL 2023 bisa diselesaikan. (OLA/RN)
