KUPANG, RANAKANEWS.com- Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Stefanus Donny Handoko Heatubun, menyayangkan adanya isu pembekuan terhadap beberapa aplikasi layanan digital milik Bank NTT.
Hal itu diungkapkan pria yang baru saja dilantik menjadi Kepala KPw BI NTT menggantikan I Nyoman Ariawan Atmaja pada 4 Januari 2023 silam, saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara ramah tamah perkenalan Kepala KPw BI yang baru dengan insan pers di Lantai 3 Aula Kantor Perwakilan BI NTT, Selasa (17/01/2023).
Menurutnya itu sebetulnya sifatnya pembinaan kepada bank NTT. “Kalau dibekukan semuanya tentu tidak bisa digunakan. Namun faktanya tidak seperti itu,” ungkap Donny.
Pria yang pernah bertugas di Papua dan Bali itu juga menerangkan bahwa isu seperti itu bisa berdampak negatif terhadap Bank NTT.
“Itu sangat berbahaya bagi Bank NTT. Entah kenapa surat yang sifatnya rahasia pun bisa beredar. Diposting secara utuh, itu kan nggak pas juga,” keluhnya.
Menurut Donny industri perbankan sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu isu-isu yang bisa mengganggu kenyamanan, baik untuk pihak perbankan maupun terhadap masyarakat sebaiknya dikonfirmasi dengan baik sebelum diberitakan.
“Isunya tolong jangan ke mana-mana, kasihan Bank NTT-nya,” harapnya.
Doni juga menegaskan bahwa nasabah Bank NTT tetap bisa menggunakan aplikasi mobile banking milik Bank NTT yang sudah ada dengan aman. Hanya saja, penambahan fitur-fitur yang baru harus mendapat izin dari BI.
Pada kesempatan itu Donni juga berjanji akan selalu berkolaborasi dengan wartawan guna memberi edukasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan setiap bulan pihaknya akan merilis semua kebijakkan dan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
“Sepanjang tahun 2022 ini, kami akan buat kegiatan sebulan sekali bersifat desiminasi mengenai kebijakan yang kami ambil atau perkembangan ekonomi secara global, regional, atau khusus di NTT,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BI NTTmengajak pekerja media untuk mengurangi informasi hoaks, dan memperbanyak edukasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. (TD)
