Aksi GRAK Jakarta Bawa Dugaan Korupsi Proyek Konstruksi Flotim ke KPK Republik Indonesia 

Aksi Gerakan Anti Korupsi (GRAK) Nusa Tenggara Timur Jakarta yang dikoordinir langsung Benty Aliandu hari ini membawa sejumlah dugaan korupsi proyek konstruksi di Flotim ke Gedung BPK RI dan KPK Republik Indonesia mendesak segera ada proses hukum menangkap siapapun yang diduga terlibat dalam proyek-proyek bermasalah tersebut. GRAK NTT Jakarta juga desak BPK RI segera turun audit investigatif untuk temukan unsur kerugian negara.

Tuntutan Gerakan Anti Korupsi (GRAK) Nusa Tenggara Timur yang siap dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gedung merah putih jalan Kuningan Persada No.4 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam aksi Hari ini Senin 16 Maret 2026: Foto (Doc.FB/OLA/Ranakanews.com)
Tuntutan Gerakan Anti Korupsi (GRAK) Nusa Tenggara Timur yang siap dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gedung merah putih jalan Kuningan Persada No.4 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam aksi Hari ini Senin 16 Maret 2026: Foto (Doc.FB/OLA/Ranakanews.com

 

JAKARTA,RANAKANEWS.com-    Dugaan korupsi belasan pekerjaan proyek konstruksi di Flotim sepanjang tahun 2025, termasuk paket proyek rabat beton Rp11 M Basira-Latonliwo Tanjung Bunga, yang dikerjakan CV.Valentine, siap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di gedung merah putih jalan Kuningan Persada No.4 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di jalan Gatot Subroto Jakarta, dalam aksi Senin 16 Maret 2026.

“Gerakan Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur (GRAK NTT) akan menggelar aksi yang dimulai di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, kemudian ke Gedung BPK RI jalan Gatot Subroto dan berakhir di Kantor KPK Republik Indonesia di gedung merah putih jalan Kuningan Persada No.4, mendesak BPK RI dan KPK Republik Indonesia untuk usut tuntas dugaan korupsi belasan paket proyek bermasalah di Flotim, termasuk proyek gagal rabat beton Rp11 M Basira-Latonliwo Tanjung Bunga,”demikian penegasan Koordinator aksi Benty Aliandu dalam rilis Pers, Minggu 15 Maret 2026, yang telah viral di berbagai platform media.

Pihaknya, sebut Benty Aliandu akan mendesak segera melakukan audit investigatif untuk menemukan adanya unsur kerugian negara dalam paket proyek tersebut, agar bisa secepatnya menjerat para pelaku.

Ia juga meminta KPK Republik Indonesia untuk menangkap siapapun yang terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.

“Siapapun pejabat di Flotim yang terlibat korupsi harus ditangkap,”tegasnya, sembari menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi Flores Timur saat ini yang dipimpin Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran, yang dikenal luas dengan sebutan ADDIBU.

Maraknya proyek bermasalah di Flotim saat ini, menunjukkan ADDIBU telah gagal membangun Flotim pada tahun pertama kepemimpinannya.

“Terlalu banyak proyek bermasalah di Flotim saat ini, harus dibongkar tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk KPK Republik Indonesia,”katanya, lagi.

Masih menurutnya, aksi GRAK NTT ini untuk mengirim sinyal bagus kepada Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran bahwa keduanya telah gagal memimpin Flotim di tahun pertama kepemimpinannya.

“Gagalnya proyek Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga, menunjukkan ada yang sedang tidak beres, dimana Bupati-Wakil Bupati, juga Sekda Flotim harus bertanggungjawab.

Proyek Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga mesti dibongkar tuntas KPK Republik Indonesia untuk telusuri kenapa CV.Valentine mundur dan tak mau kerja lagi, padahal CV.Valentine ajukan penawaran tertinggi dan dinyatakan menang tender meskipun dalam perjalanan mundur dan tidak mau kerja lagi.

Ini yang harus dibongkar tuntas. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum,”ujarnya.

GRAK NTT Jakarta meminta KPK Republik Indonesia turun langsung ke Flores Timur tangkap siapapun yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek mangkrak Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga dan 15 paket proyek lainnya.

“Siapapun yang terlibat harus ditangkap, dan dipenjarakan,”tegas Benty Aliandu. (OLA)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version