Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, perwakilan BINDA NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang H. Fery Haryanta, S.H., jajaran Forkopimda NTT, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Didiet Aditya Budi Prabowo, memusnahkan sebanyak 1.723 lembar uang Rupiah palsu dalam sebuah kegiatan yang digelar di Lapangan Polda NTT, (*)
KUPANG, RANAKANEWS.com – Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Polda NTT dan Bank Indonesia Provinsi NTT memusnahkan sebanyak 1.723 lembar uang Rupiah palsu dalam sebuah kegiatan yang digelar di Lapangan Polda NTT, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan HUT Bank Indonesia ke-73, sekaligus menjadi pemusnahan uang Rupiah palsu pertama yang dilaksanakan di Provinsi NTT.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, perwakilan BINDA NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang H. Fery Haryanta, S.H., jajaran Forkopimda NTT, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Didiet Aditya Budi Prabowo.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menjelaskan bahwa uang Rupiah palsu yang dimusnahkan berasal dari hasil klarifikasi atas laporan masyarakat mengenai uang yang diragukan keasliannya, serta hasil pengolahan uang setoran perbankan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Seluruh uang palsu tersebut telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan sebelum akhirnya dimusnahkan.
Proses pemusnahan dilakukan mengikuti standar operasional prosedur dengan menggunakan mesin peracik kertas. Melalui proses tersebut, uang palsu dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang dan tidak dapat disalahgunakan. Seluruh unsur BOTASUPAL dan Forkopimda yang hadir turut secara simbolis mengoperasikan mesin peracik sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran uang palsu.
Bank Indonesia menegaskan bahwa peredaran uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem perekonomian nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemberantasan pemalsuan uang memerlukan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur BOTASUPAL Provinsi NTT atas kerja sama yang terus terjalin dalam upaya pemberantasan uang palsu. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang telah menerbitkan penetapan pemusnahan uang Rupiah palsu sehingga proses pemusnahan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ke depan, Bank Indonesia memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum melalui BOTASUPAL dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pemalsuan uang.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga akan terus digencarkan melalui kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, termasuk sosialisasi cara mengenali keaslian uang dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta mengajak masyarakat menerapkan prinsip 5J, yakni Jangan Dilipat, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi, Jangan Distapler, dan Jangan Dicoret, agar kualitas uang Rupiah tetap terjaga.(*RN)
