BPJS Kesehatan Hadir untuk Laksanakan Tugas Negara

Dr. Edi Hardum, S.H,, M.H.,Praktisi Hukum juga sebagai Dosen di Jakarta.

JAKARTA, RANAKANEWS.com – BPJS Kesehatan merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Empat tujuan negara yang termaktub di sana adalah melindungi segenap bangsa, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia.

Dalam konteks perlindungan, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Masyarakat yang sehat dapat bekerja, memperoleh penghasilan, dan berkontribusi melalui pajak untuk pembangunan negara. Dengan demikian, perlindungan kesehatan bukan sekadar layanan sosial, melainkan fondasi kesejahteraan dan keberlangsungan negara.

Hal ini ditegaskan oleh Dr. Edi Hardum, S.H,, M.H., seorang Praktisi Hukum sekaligus Dosen di Jakarta, Sabtu 15/11/2925, menanggapi pemberitaan terkait carut-marut pelayanan BPJS Cabang Ende terhadap pasien Anton Juneri Andung, pasien perawatan lanjutan dari RSUD Haji Jawa Timur yang ditanggung penuh BPJS.

Menurut Edi, dalam praktiknya BPJS Kesehatan harus menjalankan tugas dengan orientasi pelayanan (service oriented) dan orientasi perlindungan (protection oriented), bukan sekadar orientasi bisnis layaknya perusahaan asuransi swasta.

“Sayangnya, kasus yang terjadi di Ruteng dan Ende menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih menonjol ke arah bisnis, sehingga fungsi perlindungan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edi menilai kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kesehatan rakyat.
“Padahal, esensi BPJS Kesehatan adalah hadir sebagai pelindung, bukan sebagai entitas komersial,” tegasnya.

Terkait kasus BPJS Cabang Ende, Edi mendesak:
1. Kepala BPJS Kesehatan Pusat agar memberikan sanksi tegas kepada pimpinan BPJS Kesehatan di Ruteng dan Ende, bahkan bila perlu memberhentikan mereka dari jabatan.
2. Seluruh jajaran BPJS Kesehatan di Indonesia agar kembali pada fungsi utama sebagai pelaksana perlindungan negara, dengan mengedepankan pelayanan dan perlindungan, bukan orientasi bisnis.

Edi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus menjadi simbol kehadiran negara yang melindungi dan mensejahterakan rakyat. “Hanya dengan demikian, amanat konstitusi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (WG)

 

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version