Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, memaparkan berbagai tantangan pemulihan pascagempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.(Foto:Ist.)
RUTENG, RANAKANEWS.com — Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, memaparkan berbagai tantangan pemulihan pascagempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Tantangan tersebut mencakup pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan pengungsi, perbaikan rumah warga, hingga perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Plan International Indonesia dan sejumlah jurnalis media nasional, termasuk Kompas TV dan ANTARA News, di Posko Transisi Darurat Bencana Gempa Tektonik BPBD Kabupaten Manggarai, Minggu (18/10/2026).
Dikutip dari kanal YouTube Ruteng TV Diskominfo Kabupaten Manggarai, pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan lapangan selama empat hari untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak serta perkembangan upaya pemulihan pascabencana.
Dewi Sri Sumanah, Head of Brand & Strategic Communications Plan International Indonesia, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat terdampak, sekaligus mendiskusikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Kunjungan tersebut juga bertujuan membahas dukungan Plan International Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam situasi darurat bencana.
Dalam pemaparannya, Bupati Manggarai menjelaskan bahwa penanganan bencana pada tahap awal menghadapi tantangan besar karena skala dampaknya jauh melampaui pengalaman simulasi penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan.
Di sektor kesehatan, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai terdampak gempa. Untuk menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dialihkan ke luar gedung dengan memanfaatkan tenda-tenda darurat.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong penyediaan ruang kelas darurat bagi sekolah-sekolah terdampak agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman.
Menjelang musim hujan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga serta membahas opsi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada puncak masa pengungsian, jumlah warga yang mengungsi mencapai sekitar 61 ribu orang, termasuk warga yang tinggal di posko pengungsian maupun yang mengungsi secara mandiri. Besarnya jumlah pengungsi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antarpihak agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Selain pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak, juga menjadi perhatian penting. Pemutakhiran data dan penguatan koordinasi diperlukan agar bantuan serta pelayanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah, Plan International Indonesia, dan media diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kondisi pascabencana, tantangan pemulihan, serta pentingnya kolaborasi untuk memastikan hak-hak masyarakat, terutama anak-anak, tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat dan pemulihan.(WG)
