WAIBAKUL, RANAKANEWS.com- Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S. K. Limu, didampingi para Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Sulung, S.Sos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah, Lukas Woli, SP menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching pengelolaan bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mendukung sistem pengelolaan bersama MCP. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menugaskan para inspektur daerahnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut.
Hadirnya MCP merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi ketiga pihak yaitu Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, terutama dalam hal pencegahan. Dengan sistem monitoring yang kuat, diharapkan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah dapat dicegah sedini mungkin.
“Karena ada sebagian besar sudah mengkoneksikan (terhubung) dengan sistem MCP ini, tapi ada beberapa daerah yang masih belum dihubungkan tersambung dengan sistem ini,” ujar Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching Pengelolaan Bersama MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).
MCP ini merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi.
Mendagri menilai, sistem yang berasal dari inisiatif KPK tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan. Di samping KPK juga tetap melakukan upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi. (YB/T)
