Bupati Yohanis Dade Buka Rakor Pencegahan Korupsi Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

WAIKABUBAK,RANAKANEWS.com – Sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK-RI melalui Deputi Korsup Wilayah V melaksanakan Rapat dengar Pendapat bersama Pemerintah Daeah Kabupaten Sumba Barat guna memaksimalkan Penerapan Pencegahan Korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan memantau langsung 9 (sembilan) area intervensi yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak dan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Bupati Yohanis Dade mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan dorongan yang positif dari KPK – RI baik melalui monitoring Program dan Aplikasi MCP (Monitoring Centre Prevention) dan supervisi terhadap sejumlah indikator capaian aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah,sehingga di Tahun 2022 atas hasil penilaian BPK Kabupaten Sumba Barat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Selasa (14/03/2023)di Aula Kantor Bupati Sumba Barat.

“Besar harapan kami pula agar ditahun 2023, kami dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan terus berusaha untuk memperbaiki berbagai catatan-cataan dari KPK-RI atas capaian kinerja pembangunan guna mewujudkan Sumba Barat yang”BERSERI,”harap Bupati.Bupati juga mengingatkan kepada perangkat daerah yang ditetapkan KPK menjadi area intervensi rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi,agar sungguh- sungguh mencermati dan menindaklanjuti arahan dan permintaan dokumen yang menjadi prasyarat dalam rencana aksi pemberantasan korupsi.

Bupati juga mengharapkan Kepada para admin perangkat daerah yang telah di tunjuk oleh Pimpinan agar pro-aktif dalam melaksanakan tugas menghimpun berbagai dokumen yang diperlukan dan berkoordinasi secara aktif dengan admin MCP di Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Selain itu pula Bupati Yohanis juga berharap setiap perangkat daerah dapat bekerja dengan jujur dan rasa takut akan Tuhan,sehingga dalam pelaksanaan tugas harus betul-betul tuntas dan disesuaikan regulasi dan fungsi kewenangan masing-masing terutama dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Direktur Korsup Wilayah V KPK RI bersama Tim, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat,Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda,serta Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Sumba Barat atau pejabat yang mewakili.

Sumber:Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sumba Barat

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version