Cegah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Pertanahan Sumba Tengah Gelar Sosialisasi

WAIKABUKUL,RANAKANEWS.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah menggelar sosialisasi serta menggandeng Aparat Penegak Hukum, seperti Kejaksaan Negeri Sumba Barat,Polres Sumba Barat guna mencegah terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan Rabu (02/08/2023) di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Makatul.

Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah, Beci S. Dopong, S.ST, Kasi Intel Kejaksaan Sumba Barat, Muhammad, SH., MH, perwakilan Kehutanan, Edward Umbu Botu, S.Hut, Perwakilan Polres Sumba Barat, Arifin, Pinca Bank NTT Cabang Anakalang, Yusuf H. Mawolu, para Camat, kepala desa perwakilan koperasi.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah, Beci, S. Dopong, S.ST menyampaikan bahwa untuk tanah ulayat menurut ketentuan yang ada, pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atas tanah di wilayah yang sepanjang kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dianggap masih ada apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya :
1. Masyarakat dan lembaga hukum adat
2. Wilayah tempat hak ulayat berlangsung
3. Hubungan, keterkaitan dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

Untuk mencegah konflik, sengketa tanah, Beci akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Polres Sumba Barat.

Sehingga lewat sosialisasi tersebut, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Sumba Barat juga turut diundang sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait penanganan hukum dalam sengketa tanah.

KPH Sumba Tengah, Edward Umbu Botu, S.Hut mengatakan bahwa peranan dan fungsi hutan terhadap lingkungan keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang postif baik bagi manusia maupun lingkungan dan makluk hidup lainnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku 30%dari luas daratan adalah kawasan hutan, luas kawasan hutan di Kabupaten Sumba Tengah 26.532 atau 13,93%.

Edward Umbu Botu juga menjelaskan bahwa masih banyak pihak baik perorangan atau lembaga dan kelompok masyarakat ditingkat lapangan mengatakan kepemilikannya terhadap kawasan hutan yang berada dekat wilayahnya. Pada tempat tertentu masih adanya pembaguan areal kawasan kepada anggota komunalnya, tingginya eforia masyarakat atas pelepasan kawasan hutan berdampak pada saling klaim atau pending pada bidang tanah tertentu.

Edward Umbu Botu juga menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik tanah dibidang kehutanan dengan cara persuasif, teguran atau pernyataan tertulis atau diajukan kepada pihak penegakan hukum untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku,” ungkap Edward.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Muhammad, SH., MH menjelaskan bahwa dalam penyelesaian klaim masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat yang dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak azasi manusia.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumba Barat ini menambahkan, Kejaksaan Negeri memberi dukungan terhadap permasalah tanah melalui pendampingan hukum. terkait pencegahan kasus sengketa pertanahan di Kabupaten Sumba Tengah ini, pihaknya dari kejari Sumba Barat untuk penanganan selanjutnya.

Kami ikut dan mendampingi bilamana terdapat permasalah terhadap sengketa, konflik dan perkara pertanahan selain itu juga, Kami dari Kejaksaan Negeri Sumba Barat tentunya siap mendukung kegiatan ini,” ungkap Muhammad.

Plt Kapolsek Katikutana Arifin mengatakan bahwa modus operandi dalam penguasaan atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan prosedur hukum bahwan melawan, sehingga sering kali timbul konflik tentang pertanahan.

Arifin juga menjelaskan bahwa timbulnya konflik itu dikarenakan adanya sebidang tanah dijual lebih dari satu kali oleh pemilik atau ahli warisnya, memalsukan atau membuat surat-surat tanah palsu terkait dengan kepemilikan hak akta jual beli, akta hibah risalah lelang dengan perolehan hak, menguasai atau memiliki tanah tidak sesuai dengan lokasinya, menggadaikan atau menggelapkan surat-surat tanah,pembebasan tanah yang tidak sersuai peraturan yang ada, menguasai secara fisik tanpa didukung surat-surat atau dokumen.

Arifin juga berharap dengan adanya optimalisasi kerjasama dan sinkronisasi dalam tukar menukar data atau informasi dapat mempercepat proses penyidikan tidak pidana pertanahan,” harap Arifin. (YB/RN)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version