LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Sikap tegas menutup lokasi proyek strategis nasional Kampung Nelayan Mudakeputu secara permanen oleh pemilik lahan Petrus Nogoama Koten akan dilakukan, jikalau deadline atau batas waktu pembayaran uang ganti lahan, hari ini Senin 29 Desember 2025 tak dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Komitmen tegas ini menyusul hasil mediasi, Selasa 23 Desember 2025 oleh Wakil Bupati Flotim Ignas Boli Uran,S.Fil, yang diperkuat melalui berita acara terbaru, yang menegaskan, jikalau sampai dengan tanggal 29 Desember 2025, pihak Pemda Flotim tak memenuhi kewajibannya membayar uang lahan, maka pemilik lahan Petrus Nogoama Koten akan menutup lahan miliknya secara permanen.
“Saya akan menutup secara permanen lahan milik Saya, jika sampai dengan Senin 29 Desember 2025, Pemda Flotim tak memenuhi kewajibannya sesuai isi berita acara terbaru Selasa 23 Desember 2025.
Saya sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang diminta Pemda Flotim, termasuk merubah berita acara terdahulu, dan menerima berita acara baru dengan luas lahan yang dibayar 5.289 meter persegi.
Saya sudah dirugikan dengan cara kerja Pemda Flotim, sehingga Saya tidak ada pilihan lain, jika tidak bayar sesuai waktu yang disepakati, maka silahkan cungkil seluruh bangunan itu dan pindahkan ke lokasi lain.
Saya tutup total lahan itu,”ujar Petrus Koten dengan nada penuh kecewa, Minggu (28/12/2025) kepada Wartawan di kediamannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Flotim Ignas Uran dalam Konferensi Pers bersama Wartawan di ruang kerjanya, Senin 22 Desember 2025 pagi, dan juga saat turun mediasi, Selasa (23/12/2025) menegaskan, Kepala Dinas Perikanan Flotim Muhammad Ikram agar segera menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan, termasuk dengan seluruh tanaman pemilik lahan yang telah ditebang dalam lokasi proyek strategis nasional Kampung Nelayan tersebut.
“Berapa banyak tanaman yang ditebang, Kelapa berapa, Mente berapa, Mahoni berapa tolong dihitung dan dibayar cepat, agar proyek strategis nasional Kampung Nelayan ini bisa dilanjutkan pekerjaannya.
Sebab, jika tidak segera dilakukan, maka kondisi ini dapat menghambat progress pengerjaan proyek strategis nasional Kampung Nelayan tersebut,”tegas Wabup Ignas Uran, saat menjawab pertanyaan Wartawan terkait uang kompensasi lahan Kampung Nelayan Mudakeputu, yang dituntut pemilik lahan Petrus Nogoama Koten, dan ancaman nyata menutup permanen lahannya jika Pemda Flotim tak memenuhi kewajibannya membayar hingga batas waktu yang disepakati.
Pantauan Wartawan di lapangan, hingga Minggu (28/12/2025) sore, tidak ada tanda-tanda pembayaran uang kompensasi lahan kepada pemilik Petrus Koten.
Sejumlah pihak yang ditemui terpisah, juga khawatir jika Pemda Flotim terus mengulur waktu pembayaran uang kompensasi lahan dengan berbagai alasan, maka nasib proyek strategis nasional Kampung Nelayan Mudakeputu, yang dilaunching Wakil Bupati Ignas Boli Uran pada September 2025 tersebut bisa jadi ditutup.
Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi proyek serupa untuk Flotim yang tahun 2026, masih dapat jatah 2 lokasi lagi yakni: di Solor dan Adonara.
Dibagian lainnya, proyek senilai Rp 10 M ini dikerjakan PT.Adhy Karya, hingga kini progress fisiknya sekitar 60 persen.
Batas akhir kontrak kerja per 31 Desember 2025. Proyek ini lamban karena tak matangnya perencanaan.
Bahkan, pihak Pengawas telah lakukan 2 kali Contract Change Order (CCO) karena tak sesuai perencanaan dan desain.
Dan, bisa berpotensi dilakukan CCO ketiga kalinya.
Demikian pula, dari informasi lapangan yang diperoleh Media, selain proyek ini telah alami penyesuaian spek hingga 3 kali, lantaran tak sesuai perencanaan dan kondisi fisik lapangan, tapi masih banyak item pekerjaan yang baru tahap awal.
Diharapkan proyek ini bisa rampung pada waktunya dengan kualitas pekerjaan yang terbaik dan memberi manfaat positif bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat nelayan Flotim. (OLA)
