KUPANG, RANAKANEWS.com – Sebanyak 2.838 Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diterjunkan untuk melakukan pendataan lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) 2023.
Petugas pendataan tersebut antaralain: Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Pengawas Lapangan dan Pencacah Lapangan.
Hal ini disampaikan Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS NTT, Demarce M.Sabuna, SST,SE., M.Si bersama Kabid Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Adi Mandala saat jumpa pers di Aula Lantai 2 Kantor BPS Provinsi NTT, Senin (02/10/2023).
“Terima kedatangan petugas PL-KUMKM 2023 dan Jawab pertanyaan dengan benar serta jujur,” pinta Demarce.
Demarce menyebutkan, di Provinsi NTT ada 16 Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PL-KUMKM antaralain: Sumba Timur, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Alor, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka dan Kota Kupang.
Pelaksanaan kegiatan PL-KUMKM pada 15 Septemebr -14 Oktober 2023.
“Pendataan ini bertujuan agar terciptanya Basis Data Tunggal KUMKM di Indonesia yang akurat dan menyeluruh,” jelas Demarce.
Maksud kegiatan PL-KUMKM 2023. Pendaftaran lengkap Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh data Kopersasi dan UMKM yang bergerak diberbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.
Tujuan PL-KUMKM 2023 untuk memperoleh profil data koperasi dan UMKM mencakup: Perilaku usaha, Unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, Penggunaan tenaga kerja, Pasokan dan pasar, Struktur Pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha atau perusahaan, Permodalan dan Pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UKM.
Usaha yang dicakup PL-KIMKM 2023 antaralain: usaha keluarga, usaha menetap, Usaha tidak menetap dan usaha keliling. Seluruh kategori non pertanian.
“Informasi yang didata PL-KUMKM 2023 antaralain: Identitas pelaku usaha atau perusahaan, Identitas usaha/badan usaha, Karakteristik Usaha, Sumber daya manusia, proses produksi , pemasaran dan status keuangan,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Kabid Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Adi Mandala mengatakan bahwa data merupakan hal penting dan utama untuk proses pengambilan kebijakkanyang berkualitas.
“Jumlah Koperasi dan UMKM di bulan Desember 2021 sebanyak 98.270 unit (pendataan manual) lalu dikirim ke Kementerian Koperasi dan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, salah satu sektor yang terkena dampak adalah usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi sektor ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi cukup besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah berupaya memperbaharui pendataan pada 6 (Enam) Kabupaten/Kota berbasis sistem informasi tunggal pada tahun 2022 dengan jumlah koperasi dan UMKM sebanyak 21.428.
“Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan BPS RIbisa memberi dampak yang baik guna mendapat data para PL-KUMKM yang akurat,” harapnya. ( TD)
