Dinamika Pemberhentian Pejabat Struktural di Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Herry Battileo, S.H., M.H., Kuasa hukum Rektor IAKN Kupang (foto: ist )

KUPANG, RANAKANEWS.com – Dinamika kepemimpinan di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang menjadi perhatian publik menyusul keputusan Rektor untuk memberhentikan tiga pejabat struktural, yakni Wakil Rektor II Martin Ch. Liufeto, M.Pd., Wakil Rektor III Marla M. Djami, M.Si., serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen (FISKK) Dr. Yenry A. Pellondou, M.Si.

Kuasa hukum Rektor IAKN Kupang, Advokat Herry Battileo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah kebijakan sepihak tanpa dasar, melainkan langkah korektif untuk menjaga keberlangsungan tata kelola institusi.

Menurutnya, selama satu tahun evaluasi kepemimpinan, ditemukan berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja organisasi dan sinergi internal.

Herry Battileo, yang didampingi tim kuasa hukum terdiri dari Ramly Muda, S.H., M.H., Jefry Patibean, S.H., Heri Bertus, S.H., dan Enjel, S.H., menegaskan bahwa secara hukum, Rektor memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawahnya.

Kewenangan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta IAKN Kupang.

Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 31 dan Pasal 41, ditegaskan bahwa pejabat struktural wajib memiliki kemampuan serta kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor dalam menjalankan visi dan misi lembaga.
Evaluasi Kinerja dan Etika

Menurut Herry, pemberhentian Wakil Rektor II didasarkan pada dugaan persoalan dalam tata kelola keuangan, termasuk penyusunan DIPA Tahun 2025 yang dinilai tidak terkoordinasi dengan Rektor.

Selain itu, keterlambatan penyaluran beasiswa mahasiswa akibat dugaan mal-administrasi disebut telah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Dari sisi etika, terdapat pula catatan terkait pernyataan dan candaan yang dinilai tidak pantas terhadap martabat pimpinan institusi di ruang publik.

Sementara itu, Wakil Rektor III dinilai belum optimal dalam menggerakkan sektor kemahasiswaan. Beberapa catatan yang disampaikan antara lain belum tersusunnya pedoman organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) serta rendahnya respons dan empati institusi terhadap peristiwa kedukaan mahasiswa.

Di tingkat fakultas, kepemimpinan Dekan FISKK dinilai memicu ketidakharmonisan internal. Dekan disebut tidak kooperatif dan diduga mengeluarkan pernyataan resmi dengan diksi yang dianggap menyerang kehormatan pimpinan institusi, sehingga menimbulkan kegaduhan di lingkungan akademik.

Langkah Penyegaran Kepemimpinan
Herry Battileo menambahkan bahwa konflik internal yang berlarut-larut telah berdampak sistemik, mulai dari menurunnya minat calon mahasiswa hingga munculnya isu-isu primordial yang meresahkan civitas akademika.

Oleh karena itu, pemberhentian Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Dekan FISKK dipandang sebagai bagian dari proses penyegaran kepemimpinan.

Sebagai Ketua DPC PERADI Kabupaten Kupang dan Ketua DPW Media Online Indonesia (MOI) Provinsi NTT, Herry menegaskan bahwa keputusan Rektor merupakan bentuk tanggung jawab institusional kepada negara dan masyarakat.

Langkah ini, menurutnya, bertujuan memulihkan mentality building dan identity building IAKN Kupang sebagai perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama, dengan menegaskan kembali prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.(*TD)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version