LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Sikap berani dan terus kritis mendukung kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit tuntas dan bisa melakukan ‘Operasi Tangkap Tangan’ bagi siapapun yang terlibat korupsi dalam 9 proyek mangkrak senilai Rp19 M lebih yang dibiayai APBD Flotim tahun anggaran 2025, terus dilayangkan.
Kali ini melalui pesan reflektif dan doa agar pejabat BPK dan KPK Republik Indonesia, lekas turun ke Flotim melakukan audit investigatif serta menangkap siapapun yang terlibat korupsi dalam 9 proyek mangkrak yang bernilai fantastis tersebut.
Pasalnya, akibat mangkraknya 9 paket proyek yang ditotalkan mencapai Rp19 M lebih dalam APBD Flotim tahun anggaran 2025, diawal kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Anton Doni-Ignas Uran, telah mencoreng citra kabupaten Flores Timur di mata pemerintah pusat, dan merugikan masyarakat karena tidak menerima manfaat apapun.
Padahal, proyek ini dialokasikan dalam situasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daeerah (APBD) Flotim yang ‘babak belur’ karena efisiensi ketat pemerintah pusat, dan selalu dikeluhkan Bupati Anton Doni Dihen lantaran hanya tersisa anggaran Rp5 M diawal memimpin Flotim.
Bahkan, membuat Bupati Anton Doni selalu menyebut dirinya sebagai Bupati Rp5M, termasuk saat memberikan sambutan pada forum seminar nasional Memorandum NTT Untuk Keadilan Fiskal beberapa waktu lalu, dan tetap mengeluh uang tidak ada hingga kini, meskipun telah memasuki tahun kedua kepemimpinannya, hingga enggan jadi tuan rumah El Tari Memorial Cup 2026 karena alasan tidak ada dana Rp2 M.
“Sebagai masyarakat Flores Timur yang tergerak hati melihat situasi sulit yang terus dihadapi Flotim, lantaran banyak proyek mangkrak senilai Rp19 lebih, lalu dihadapkan dengan bencana alam yang terus tejadi, kemudian ada konflik sosial yang belum redah, maka Saya mengajak semua pihak untuk saling meneguhkan dan menguatkan, berdoa memohon kepada Tuhan Maha Pencipta Langit dan Bumi, agar memberikan kekuatan kepada Bupati-Wakil Bupati agar bisa terus mampu memimpin Flotim dengan baik.
Juga membebaskan Flores Timur dari keserakahan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kini menjadi virus yang telah menyebar membuat banyak proyek bernilai belasan milyar mangkrak.
Selain itu, memberikan kekuatan bagi pejabat BPK dan KPK Republik Indonesia, baik yang sedang bertugas di Flotim maupun yang belum turun ke Flotim, agar lekas digerakkan ke Flotim untuk memeriksa dan menangkap siapapun yang terlibat dalam proyek mangkrak bernilai belasan miliaran rupiah tersebut,”seru Anton Bulet Rebon,SE, salah satu warga Flotim, yang juga mantan Anggota DPRD Flotim 2 periode.
Sebab, Dirinya merasa sangat gelisah dan cemas dengan keadaan Flotim akhir-akhir ini, akibat terlalu banyak masalah yang timbul dan muncul diluar dugaan, mulai dari korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang belum tuntas diurus, lalu konflik sosial di beberapa tempat, dan kini ada bencana alam gempa bumi lagi.
“Selain itu, urusan proyek bernilai belasan milyar rupiah juga mangkrak. Ditambah desakan agar Flotim mesti jadi tuan rumah liga 4 El Tari Memorial Cup 2026, yang butuh dukungan dana yang besar, kian membebani pemerintah daerah.
Karena itu, Kita butuh doa memohon kepada Tuhan agar menggerakan hati dan campur tangan banyak pihak untuk menolong masyarakat Flotim yang lagi dilanda bencana alam dan konflik sosial.
Juga menyadarkan para pejabat yang sedang alami degradasi moral, yang suka ingat diri, perkaya diri dan tidak jujur, agar lekas bertobat, lebih taat serta takut kepada Tuhan, dengan bekerja melayani dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,”demikian tulis mantan Anggota DPRD Flotim 2 periode Anton Bulet Rebon,SE, dalam seruan reflektif dan doanya, pada Rabu 15 April 2026, pagi usai menghubungi Wartawan per saluran WhatsApp.
Dalam nada serius Anton Bulet Rebon menyampaikan bahwa menghadapi situasi sulit seperti saat ini, doa menjadi kekuatan utama untuk berserah diri kepada Tuhan Maha Kuasa, agar senantiasa membimbing para pemimpin di Flotim, mulai dari Bupati-Wakil Bupati Anton Doni-Ignas Uran, Ketua DPRD Flotim Albert Ola Sinour, Sekda Flotim Petrus Pedo Maran dan pejabat lainnya, supaya tetap diberikan roh kebijaksanaan melayani masyarakat dan menjauhkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berani meminta BPK Republik Indonesia mengaudit siapapun yang terlibat dalam 9 proyek mangkrak tersebut, maupun KPK Republik Indonesia agar turun OTT ‘koruptor’ di Flotim.
Menurutnya, mangkraknya 9 paket proyek APBD Flotim tahun anggaran 2025 senilai Rp19 M lebih itu, bukanlah hanya sebatas urusan teknis, karena kontraktor tidak mampu kerja, tetapi menjadi sinyal bagus dan kuat adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Apalagi, proyek mangkrak itu rata-rata pada tahapan setelah pencairan uang muka 30 persen.
“Nah, ini ada apa yang sedang terjadi, sehingga setelah cair uang muka 30 persen kok proyeknya tersendat dan mangkrak, meskipun diberikan Adendum lebih dari 50 hari kalender kerja.
Padahal, yang kerja proyek juga notabene orang-orang yang dekat dengan pusaran kekuasaan Flotim saat ini.
Seperti proyek Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga yang dikerjakan CV.Valentine, kan dekat dengan kekuasaan saat ini, kok bisa mangkrak.
Juga dengan proyek SMPN 1 Adotim Desa Lamahala yang dikerjakan kontraktor, yang diketahui punya relasi baik dengan salah satu Anggota DPRD Flotim saat ini, tapi juga mangkrak.
Demikian pula, dengan proyek mangkrak lainnya, yang juga disinyalir dikendalikan orang-orang di lingkaran kekuasaan Flotim saat ini,”tohoknya, serius.
“Memang, sikap tegas Bupati Flotim melakukan PHK kepada kontraktor, Kita dukung, tapi mestinya Bupati Anton Doni juga berani meminta BPK RI audit tuntas dan KPK RI segera turun periksa, dan bila perlu lakukan OTT di Flotim, supaya ada efek jerah,”pungkasnya, serius.
Sebab, uang Rp19 M lebih APBD Flotim tahun anggaran 2025, itu wajib diselamatkan supaya Bupati Anton Doni jangan terus mengeluh setiap hari tentang uang tidak ada dan fiskal berat, yang bisa membuat program strategis lompatan jauh terhambat,”katanya, lagi.
Ia lantas menambahkan, suka atau tidak suka, proyek mangkrak Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga itu telah membuat masyarakat di ujung Tanjung Bunga yang selama ini merindukan jalan raya yang memadai, akhirnya kecewa.
Demikian pula, dengan proyek pembangunan Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp4.058.829.000, yang progress fisiknya telah mencapai 85 persen, dengan uang muka 53 persen, pun menghambat pelayanan kesehatan di RSUD Larantuka.
Daftar 9 Paket Proyek Mangrak APBD Flotim Tahun Anggaran 2025
Anton Bulet Rebon lebih jauh meminta BPK Republik Indonesia dan KPK Republik Indonesia lebih intensif melakukan audit investigatif dan penyelidikan secara mendalam 9 proyek mangkrak yang nilainya mencapai Rp19.038.234.000, untuk menemukan benang merah yang menimbulkan proyek ini bisa gagal selesai dan di PHK di tengah jalan.
Adapun, daftar 9 paket proyek mangrak itu antara lainnya: Pertama: Proyek rehab sedang/berat SDI Waitenepang senilai Rp330.462.400 dengan progress fisiknya 35 persen, uang muka 30 persen.
Kedua: Proyek rehab sedang/berat SDK Kolimasang Kecamatan Adonara senilai Rp529.000.000, progress fisiknya 52,49 persen, uang muka 30 persen.
Ketiga: proyek rumah dinas Kepala Sekolah SDN Arang Kecamatan Adonara senilai Rp234.846.600, progress fisiknya 62,17 persen, uang muka 30 persen.
Keempat: proyek rehab sedang/berat SDI Ratulodong Kecamatan Tanjung Bunga senilai Rp770.000.000, progress fisiknya 79 persen, uang muka 30 persen.
Kelima: proyek laboratorium SDK Lewolein senilai Rp966.362.000, progress fisiknya 82,44 persen, uang muka 30 persen.
Keenam: proyek ruang unit kesehatan SMPN Palugodam Kecamatan Witihama, senilai Rp431.733.000, progress fisiknya 84,29 persen, uang muka 30 persen.
Ketujuh: proyek rehab sedang/berat SMPN 1 Adotim Desa Lamahala senilai Rp717.000.000, progress fisiknya 61,65 persen, uang muka 30 persen.
Kedelapan: proyek pembangunan Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp4.058.829.000, progress fisiknya 85 persen, uang muka 53 persen.
Kesembilan: proyek jalan rabat beton Basira-Latonliwo Tanjung Bunga senilai Rp11M, progress fisiknya 27,82 persen, uang muka 30 persen. (OLA)
