KUPANG, RANAKANEWS.com- Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 Pada Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi NTT Tahun 2022.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Domu Warandoy, SH., M.Si didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daeran Provinsi NTT Drs. Pertrus Seran Tahuk dan dihadiri sebanyak 70 orang yaitu dari 7 (Tujuh) Kabupaten Perbatasan Lokasi prioritas (Lokpri), yaitu: Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timo Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupeten Sabu Raijua, dan Organisasi perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi NTT, Balai Jalan Wijaya X NTT, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II NTT, Balai Perumahan rakyat NTT, PT PLN Persero Wilayah NTT, PT Telkom Indonesia Tbk, Kemeneterian Dalam Negeri RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, berlangsung di Aula Lantai 4 Hotel Pelangi Kupang, Jumat (22/7/ 2022).
Dalam sambutannya Sekda NTT Domu Warandoy, SH., M.Si, mengatakan, kondisi kawasan perbatasan di Provinsi NTT masih tergolong daerah tertinggal dan terbelakang, sehingga untuk menjadikannya sebagai “beranda depan NKRI” membutuhkan percepatan pembangunan serta penanganan yang terkoordinir dan sinergis antar berbagai sektor terkait maupun antar tingkatan pemerintahan.
Mantan Sekda Kabupaten Sumba Timur ini menegaskan percepatan pembangunan kawasan perbatasan di NTT harus dititikberatkan pada pengolahan atau pemanfaatan potensi lokal yang ada serta penyediaan infrastruktur fisik, pemerintah, ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk membuka keterisolasian dan penyediaan infrastruktur sosial dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Dengan ditetapkannya pembangunan kawasan perbatasan negara sebagai salah satu super prioritas, pemerintah telah membangun 3 (tiga) buah PLBN dan 1 (satu) buah PLBN yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu: Tiga buah pos Lintas Batas Negara yang sudah dibangun dan sudah difungsikan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini,” beber Sekda Domu Warandoy.
Menambahkan, satu buah PLBN yang sedang dalam proses pelaksanaan adalah PLBN Napan di Kabupaten TTU. Selain itu pemerintah juga sudah membangun jalan strategis nasional (Sabuk Merah Perbatasan ) sektor Timur, sektor barat dan dalam proses perencanaan adalah dermaga internasional di Maritaing Kabupaten Alor yaitu “untuk membuka koneksitas daerah- daerah perbatasan. Pembanguan daerah perbatasan diharapkan dapat mendongkrak wilayah atau kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dibanggakan,” pungkasnya.
Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kabupaten TTU Kristoforus Abi, S.Sos ., M,Si disela-sela kegiatan mengatakan, PLBN Napan sebagai sentra ekonomi baru bagi masyarakat TTU.
Menurut Kristo, hadirnya Pos Lintas Batas Negara Napan- TTU merupakan salah satru langkah strategis dari Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan daerah disegala aspek karena berdasarkan data layanan sosial dasar TTU sebagai salah satu daerah tertinggal yang perlu mendapat perhatian dengan mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
“Akses infrastruktur jalan, listrik menuju Desa Napan- Bikomi Nilulat dan jaringan komunikasi dan internet, sejauh ini cukup memadai bahkan hadirnya PLBN membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif yang prinsipnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” beber Kristo.
Lebih lanjut, PLBN Napan yang sementara dikerjakan Kementerian terkait ke depan akan membuka akses pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada bahkan membuka ruang melakukan interaksi ekonomi antar negara sesuai kebutuhan pelaku usaha,” ungkap Kristo.
Hal senada disampaikan Camat Nilulat Marsel Sara menerangkan bahwa “saat ini sedang di bangun Jalan Sabuk Merah perbatasan dengan panjang 24 Km dari Desa Napan- Desa Nilulat dan diperkirakan bulan Oktober 2022 sudah selesai,” katanya.
Pihaknya berharap dengan pembangunan jalan tersebut membuka akses transportasi, akses komunikasi guna mengoptimalkan potensi yang ada, seperti pertanian, peternakan, pariwisata untuk peningkatan ekonomi kearah yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Panitia Aloisius Paga, S.ST mengatakan dalam kegiatan tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lokasi Prioritas dan 38 Kecamatan Lokasi Prioritas Provinsi NTT.
“Tujuan kegiatan tersebut menginventarisasi persoalan dan kendala percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara dan mencari solusi dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan memasukkan perencanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi sektor infrastruktur fisik pemerintahan, ekonomi dan keejahteraan rakyat. Serta mneyusun dokumen rencana aksi tahun 2024 pada kawasan perbatasan antarnegara tingkat provinsi NTT,” jelas Aloisius Paga disela-sela kegaiatan.
Lebih lanjut, “yang menghasilkan agar usulan rencana aksi tahun 2024 yang disampaikan melalui Pemerintah Provinsi oleh Kabupaten dan Perangkat daerah segera disampaikan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. Pemerintah Provinsi harus mengawal usulan kabupaten /perangkat daerah agar dapat terakomodir dalam rencana induk nasional melalui BNPP RI, membentuk atau merumuskan terbentuknya konsersium Perguruan Tinggi untuk perbatasan,
Usulan rencana aksi dari Kabupaten dari perangkat daerah yang belum terakomodir dalam tahun berjalan agar diusulkan lagi pada tahun berikutnya, Usulan penambahan lokasi prioritas dapat diusulkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui pemerintah provinsi,” pungkas Aloisius.
Harapannya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengawal usulan rencana aksi. (RN)
