WAIKABUBAK, RANAKANEWS.com– Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat menggelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke 62 tahun 2022, Senin (26/09/2022) di Halaman Kantor ATR/BPN Sumba Barat.
Sementara itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Yance A.Talan,S.ST pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 ini kita mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan data base yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif, dan efisien.
Hadir juga mengingatkan kembali tugas yang saya arahkan pada saat Rakernas sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada saya, oleh karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan:
- Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan Mafia Tanah.
- Dukung percepatan pembangunan IKN.
“Dengan program PPSL kita mendapat Ioncatan yang sangat signifikan dalarn kurun waktu 5 (lima) tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7%. Untuk mencapai target 100% pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” terangnya.
“Untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan saya langsung turun ke lapangan di daerah untuk secara langsung mengidentifikasi akar permasalahan yang ada. Konflik pertanahan sering timbul karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, beberapa permasalahan dapat diatasi dengan skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah tanah kepada masyarakat. Target Redistribusi Tanah Tahun 2022 sebanyak 424.510 bidang ini harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan,
Sampai saat ini Mafia Tanah sangat meresahkan masyarakat, masih banyak pengaduan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersamasama memberantas Mafia Tanah sampai tidak ada lagi Mafia Tanah di Bumi Indonesia. Kalau masih berani muncul Mafia Tanah mari kita GEBUG bersamasama. Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan 4 pilar dalam pemberatasan Mafia Tanah antara lain; Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Badan Peradilan.
Untuk mendukung percepatan pembangunan IKN harus bersinergi dengan stakeholder terkait, Badan Otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada saat ini telah diselesaikan 4 materi teknis RDTR IKN dan 5 lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.
Dalam rangka percepatan PTSL, saya mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.
Pada kesempatan ini saya mengapresiasi Bupati dan Wali Kota yang telah membebaskan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL. Saya berharap hal ini akan di ikuti oleh Bupati dan Wali Kota lainnya karena hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan program PPS,” pungkasnya. (*/RN)
