JAKARTA,RANAKANEWS.com –
Instruksi Presiden Prabowo Subianto No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025, dengan memangkas anggaran untuk daerah tanpa rombak total Kabinet Merah Putih (KMP) yang tambun dan habiskan banyak anggaran, dengan target efisiensj anggaran mencapai Rp306,7 Triliun, rinciannya Rp256,1 Triliun dari belanja Kementerian dan Lembaga, serta Rp50,6 Triliun dari belanja Transfer ke Daerah, mulai dikritis dan disoroti banyak pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) Indonesia.
“Saya kira, kebijakan Presiden Prabowo Subianto pangkas anggaran untuk daerah tanpa rombak total Kabinet Merah Putih yang tambun dan menghabiskan banyak anggaran wajib hukumnya Pers dan rakyat berteriak keras dan menggelar, lebih baik stop program beli kapal induk dan makan siang gratis bergizi, daripada rakyat kecil voice of voiceless menjadi korban,”seloroh Aktivis dan juga Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam rilis Pers yang diterima Redaksi Ranakanews.com Biro Flores Timur, Senin (10/2/2025), malam.
Menurutnya, kebijakan efisiensi belanja yang tidak diikuti dengan Kabinet Merah Putih yang ramping dan efisiensi, akhirnya bisa membuat eksistensi dan integritas Presiden Prabowo Subianto dipertanyakan rakyat.
Pasalnya, imbas dari kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025, mulai dirasakan dampaknya, dimana banyak kebutuhan rakyat seperti jalan, jembatan, sarana air bersih yang rusak karena bencana alam saat ini, tak bisa cepat tertangani karena keterbatasan anggaran Pemerintah, dalam hal ini instansi terkait.
Demikian pula, dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di daerah, juga mengalami stagnasi.
“Olehnya, terpanggil nurani untuk menyuarakan voice of the voiceless wong cilik Indonesia, maka KOMPAK Indonesia menyatakan, Pertama: mendesak keras Presiden Prabowo Subianto segera rampingkan Kabinet Merah Putih dan perketat anggaran Pusat.
Kedua: mendesak Presiden Prabowo Subianto segera batalkan program makan siang gratis karena memberikan ruang untuk korupsi berjamaah mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah,”tutup Gabriel Goa. (OLA)eloroh Aktivis dan juga Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam rilis Pers yang diterima Redaksi Ranakanews.com Biro Flores Timur, Senin (10/2/2025), malam.
Menurutnya, kebijakan efisiensi belanja yang tidak diikuti dengan Kabinet Merah Putih yang ramping dan efisiensi, akhirnya bisa membuat eksistensi dan integritas Presiden Prabowo Subianto dipertanyakan rakyat.
Pasalnya, imbas dari kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025, mulai dirasakan dampaknya, dimana banyak kebutuhan rakyat seperti jalan, jembatan, sarana air bersih yang rusak karena bencana alam saat ini, tak bisa cepat tertangani karena keterbatasan anggaran Pemerintah, dalam hal ini instansi terkait.
Demikian pula, dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di daerah, juga mengalami stagnasi.
“Olehnya, terpanggil nurani untuk menyuarakan voice of the voiceless wong cilik Indonesia, maka KOMPAK Indonesia menyatakan, Pertama: mendesak keras Presiden Prabowo Subianto segera rampingkan Kabinet Merah Putih dan perketat anggaran Pusat.
Kedua: mendesak Presiden Prabowo Subianto segera batalkan program makan siang gratis karena memberikan ruang untuk korupsi berjamaah mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah,”tutup Gabriel Goa. (OLA)
