KUPANG, RANAKANEWS.com – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) III pada hari Sabtu, 1 Februari 2025, bertempat di Hotel Sahid T- More Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Hal ini disampaikan Ketua DPD KPPI NTT Ana Waha Kolin, SH., bersama anggota internal DPD KPPI NTT, utusan partai politik usai rapat pemantapan persiapan Musda ke-3 di Ruang Komisi IV DPRD NTT, pada Kamis (30/1/2025).
“Tujuannya untuk memilih kembali ketua KPPI NTT. Kalau ketua sudah terpilih baru bersama teman-teman menyusun rencana program kerja supaya terarah dan terkoordinasi dengan baik,” jelas An Kolin.
An Kolin menyebutkan, peserta Musda berasal dari 16 DPC mengutus Ketua dan Sekretaris KPPI dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur NTT, Dr.Andriko Noto Susanto, S.P.,M.P, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Ny. Atea Saraswati Ketua Bidang OKK dari Fraksi Gerindara dan Ibu Nitha, Ketua Partai Politik tingkat Provinsi NTT, Sayap Perempuan, Ketua Organisasi Perempuan, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota Kupang, KPU Provinsi NTT dan KPU Kota Kupang, Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kota Kupang.
“Mulai registrasi jam 12 sampai selesai tengah malam karena setelah selesai ketua terpilih langsung diadakan pelantikan,” kata An Kolin.
“KPPI merupakan organisasi perempuan politik. Tempat dimana persemaian para politisi perempuan. Kami harapkan kedepannya setelah Musda ini perempuan tidak boleh alergi lagi bicara soal politik perempuan. Karena bicara tentang politik tidak saja laki-laki tetapi harus perempuan juga. Dunia politik itu, dunia perempuan dan dunia laki-laki karena tidak ada demokrasi sejati tanpa ada keterwakilan perempuan, jadi politik perempuan harus menjadi hal yang tidak boleh tabu, tidak boleh alergi dan tidak boleh takut,” tukasnya.
Secara nasional didirikan di Jakarta tahun 2024 oleh aktivis perempuan lintas parpol, yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam perkembangan, perempuann anggota parpol lainnya juga terlibat. Sedangkan untuk DPD KPPI NTT terbentuk pada tanggal 6 Mei 2005.
Berharap kepengurusan baru DPD KPPI NTT membuat gebrakan baru, salah satunya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.
“Saya berharap Musyawarah Daerah III DPD KPPI NTT ini dengan pengurus baru dapat membuat program kolaborasi dengan Pemda NTT untuk menyusun program, mendorong keterwakilan perempuan makin tinggi dilegislatif,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Proviinsi NTT dua periode itu. (MD)
