Foto bersama dengan anggota KPU Kabupaten Manggarai sekaligus Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hery Harun (tengah) (Foto: E.Mardivanto)
RUTENG, RANAKANEWS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai memperkuat literasi kepemiluan mahasiswa melalui program “KPU Mengajar” yang digelar di Aula Van Rosmalen, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan Pemilu Raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang berintegritas, transparan, dan edukatif.
Program tersebut merupakan tindak lanjut atas harapan Ketua BEM FKIP, Rafli Mangkang, yang menginginkan mahasiswa memperoleh pembekalan langsung dari KPU agar memiliki pemahaman yang benar mengenai regulasi dan tata kelola pemilu.
Anggota KPU Kabupaten Manggarai sekaligus Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hery Harun, hadir sebagai pemateri utama dengan membawakan materi “Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024.” Ia menguraikan secara rinci mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik dari sisi penyelenggara maupun pemilih.
Menurut Hery, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh tahapan sebelum pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, terdapat enam aspek penting yang harus dipastikan sebelum pemungutan suara dimulai, yaitu kesiapan dan aksesibilitas TPS, kelengkapan logistik, pemasangan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb), pemeriksaan serta penyegelan kotak suara, penghitungan jumlah surat suara, serta pembagian tugas kepada setiap anggota KPPS.
Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pemahaman mengenai tahapan yang harus dilalui pemilih saat menggunakan hak pilih, mulai dari verifikasi identitas, penandatanganan daftar hadir, penerimaan surat suara, pencoblosan di bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, hingga pencelupan jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan suara.
Pada akhir sesi, Hery menekankan pentingnya integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, setiap petugas wajib menjaga netralitas dan profesionalisme, memeriksa identitas pemilih secara teliti, memberikan surat suara sesuai hak pemilih, menghitung suara secara terbuka, mengisi formulir dengan benar, mencatat setiap kejadian khusus, serta menjaga keutuhan hasil pemungutan suara.
Melalui program “KPU Mengajar”, KPU Manggarai berharap mahasiswa FKIP sebagai agent of change mampu menjadi mitra dalam meningkatkan literasi kepemiluan di tengah masyarakat sekaligus ikut mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis.
Usai kegiatan edukasi, rangkaian acara dilanjutkan dengan debat terbuka pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FKIP Unika Santu Paulus Ruteng periode 2026/2027. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi, misi, serta program kerja di hadapan panelis dan mahasiswa.
Berbekal pemahaman mengenai tata kelola pemilu yang diperoleh melalui program “KPU Mengajar”, jalannya debat berlangsung tertib, kondusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pendidikan politik yang tidak hanya melahirkan pemimpin mahasiswa, tetapi juga memperkuat budaya demokrasi di lingkungan kampus.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) BEM FKIP telah menggelar pengundian nomor urut pasangan calon pada Jumat (3/7/2026). Hasil pengundian menetapkan pasangan Teobaldus Eventus (Pendidikan Teologi) dan Yafaridus Sumaryono (PGSD) sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Angelus Hartono Jabung (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) bersama Kristianus Sampur (PGSD) memperoleh nomor urut 2.
Ketua KPUM BEM FKIP, Krisaldus P. Rampung, menegaskan bahwa pengundian nomor urut merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh proses pemilihan berlangsung berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan.
Ia menilai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi mahasiswa, melainkan juga menjadi ruang pendidikan politik yang membentuk karakter demokratis, sikap kritis, dan tanggung jawab mahasiswa dalam menentukan arah organisasi kemahasiswaan.
Karena itu, Krisaldus mengajak seluruh pasangan calon beserta tim pendukung untuk mengedepankan adu gagasan, program kerja, dan etika selama masa kampanye serta menghindari kampanye negatif yang dapat mencederai semangat demokrasi.
KPUM juga mengimbau seluruh mahasiswa FKIP agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, serta program kerja masing-masing pasangan calon. Partisipasi aktif mahasiswa dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat fakultas.
Pemungutan suara Ketua dan Wakil Ketua BEM FKIP periode 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026. KPUM berharap seluruh tahapan berjalan jujur, adil, aman, dan berintegritas sehingga mampu melahirkan pemimpin mahasiswa yang aspiratif, visioner, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.
Komitmen menghadirkan pemilu kampus yang profesional juga ditunjukkan melalui audiensi KPUM FKIP dengan KPU Kabupaten Manggarai pada 25 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, KPUM berkonsultasi mengenai tahapan pemilu mahasiswa, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, pengelolaan logistik, hingga penanganan potensi sengketa hasil pemilihan.
Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Rikardus J. Pentor, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai wujud tumbuhnya budaya demokrasi di lingkungan kampus. KPU juga memberikan sejumlah masukan terkait penyusunan linimasa tahapan pemilihan, pentingnya menjaga integritas penyelenggara, serta penerapan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Meski pemilih dalam kontestasi ini berasal dari mahasiswa FKIP, penyelenggaraannya turut menjadi perhatian sivitas akademika Unika Santu Paulus Ruteng yang secara keseluruhan memiliki sekitar 8.000 mahasiswa.
Karena itu, KPUM berharap Pemilu Raya BEM FKIP tahun ini dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi kampus yang bermartabat sekaligus memperkuat budaya demokrasi di lingkungan universitas secara menyeluruh. (WG)
