JAKARTA, RANAKANEWS.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2026 tetap terjaga meskipun dunia menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya konflik geopolitik, kenaikan harga energi, dan volatilitas pasar keuangan global.
Berkat koordinasi dan sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perekonomian Indonesia dinilai masih mampu menunjukkan ketahanan yang kuat dan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,6–6,0 persen sepanjang 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan KSSK dalam Siaran Pers Nomor 03/KSSK/Pers/2026 yang dirilis Senin (3/8/2026), sebagai hasil asesmen Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 yang digelar pada 28 Juli 2026.
KSSK menyatakan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko eksternal. Meskipun tekanan global kembali meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi negara-negara maju, perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan yang baik.
“Risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” demikian disampaikan KSSK dalam siaran persnya.
Tekanan Global Masih Tinggi
KSSK menjelaskan, sepanjang triwulan II 2026 dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak, serta terganggunya rantai pasok global. Kondisi tersebut meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter.
Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) kembali menguat seiring meningkatnya risiko inflasi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan maupun fiskal.
Dampaknya, arus modal global kembali bergerak menuju aset-aset yang dianggap aman (flight to safety), ditandai dengan menguatnya dolar AS, naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta meningkatnya tekanan terhadap negara berkembang.
Memasuki Juli 2026, risiko global kembali meningkat setelah konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas sehingga mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook Update Juli 2026 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,0 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,1 persen.
Ekonomi Nasional Tetap Tumbuh
Di tengah tekanan tersebut, KSSK memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada kisaran 5,6–6,0 persen sepanjang tahun 2026.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat melalui berbagai program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, pembayaran gaji ke-13 ASN, bantuan sosial, hingga stimulus pada masa libur sekolah.
Investasi juga diperkirakan tetap tumbuh tinggi, terutama dari proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.
Belanja pemerintah juga meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Likuiditas perbankan tetap memadai. Hal itu tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 15,4 persen secara tahunan pada minggu ketiga Juli 2026.
Aktivitas sektor manufaktur yang sempat melambat pada akhir triwulan II juga mulai pulih. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali berada di level 50,2 pada Juli 2026, menandakan sektor industri kembali memasuki fase ekspansi.
Ketahanan Eksternal Tetap Terjaga
KSSK juga mencatat ketahanan sektor eksternal Indonesia masih relatif kuat.
Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari–Juni 2026 masih mencatat surplus sebesar USD3,58 miliar, meskipun pada Juni terjadi defisit sebesar USD0,45 miliar.
Arus masuk investasi portofolio asing selama triwulan II mencapai USD8,5 miliar, terutama melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan akibat konflik di Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Namun hingga 31 Juli 2026, rupiah kembali menguat ke level Rp17.994 per dolar AS.
Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi sebesar USD145,6 miliar, setara pembiayaan 5,5 bulan impor atau jauh di atas standar kecukupan internasional.
Inflasi Tetap Dalam Sasaran
KSSK menyebut inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah.
Pada Juli 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,88 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan Juni yang mencapai 3,34 persen.
Inflasi inti tetap terjaga pada level 2,76 persen, sedangkan inflasi kelompok pangan bergejolak turun menjadi 2,52 persen, terutama karena turunnya harga bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
Pemerintah juga terus menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil meskipun harga energi global meningkat.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pemerintah bersama BI terus memperkuat pengendalian inflasi, termasuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan.
APBN Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja APBN hingga akhir triwulan II 2026 juga dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen, didukung implementasi sistem Coretax, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta membaiknya aktivitas ekonomi.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen secara tahunan.
Belanja tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, pembayaran THR, gaji ke-13 ASN, hingga pembayaran manfaat pensiun.
Program MBG sendiri telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah telah merealisasikan anggaran Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen, serta melanjutkan berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
BI Perkuat Stabilitas Rupiah
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter.
Sepanjang triwulan II 2026, BI menaikkan BI-Rate secara bertahap hingga 5,75 persen, kemudian mempertahankannya pada Juli 2026.
Selain menaikkan suku bunga acuan, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, DNDF, dan NDF, memperluas insentif investasi portofolio asing, menjaga likuiditas perbankan, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dan UMKM.
Di sektor sistem pembayaran, BI juga memperpanjang berbagai stimulus hingga akhir 2026, termasuk kebijakan kartu kredit, tarif transfer SKNBI, pengembangan QRIS Antarnegara, dan target 47 juta merchant QRIS.
OJK: Kredit dan Pasar Modal Tetap Tumbuh
OJK melaporkan sektor jasa keuangan nasional tetap berada dalam kondisi yang sehat.
Kredit perbankan hingga Juni 2026 tumbuh 12,67 persen menjadi Rp9.080,9 triliun, terutama ditopang pertumbuhan kredit investasi sebesar 24,9 persen.
Sementara itu, pasar modal mulai menunjukkan pemulihan setelah mengalami tekanan pada triwulan II.
IHSG yang sempat turun ke level 5.643 pada akhir Juni kembali menguat menjadi 6.236 pada akhir Juli 2026.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana juga meningkat menjadi Rp663,26 triliun, sedangkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp113,13 triliun sepanjang tahun berjalan.
OJK juga terus memperkuat regulasi sektor jasa keuangan melalui pengembangan Bursa Karbon Indonesia, Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan, Roadmap Pasar Derivatif, hingga pengaturan mengenai financial influencer.
LPS Jamin Kepercayaan Masyarakat
Sementara itu, LPS memastikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap tinggi.
Per Juni 2026, sebanyak 99,94 persen rekening bank umum, atau sekitar 696 juta rekening, dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Untuk BPR dan BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,97 persen atau sekitar 15,5 juta rekening.
LPS juga mencatat simpanan masyarakat, termasuk rekening kecil milik rumah tangga, terus tumbuh positif sehingga menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menabung masih terjaga.
Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS juga terus mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan berlaku paling lambat pada Januari 2028.
Menutup laporannya, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta penjaminan simpanan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mendukung pembiayaan program Asta Cita, memperkuat sektor riil, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. (*/Red)
