Lima OPD Kota Kupang Terima Penghargaan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Ke-5 dari kanan, baju putih, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng foto bersama Pj Wali Kota Kupang George M.Hadjoh,SH dengan penerima Penghargaan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Aula Rujab Walikota Kupang, Kamis (16/2/2023). (Foto: Ist).

KUPANG, RANAKANEWS.com- Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima Penghargaan dan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Penghargaan diberikan langsung oleh Robert Na Endi Jaweng, selaku anggota Ombudsman RI, dan diterima oleh Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH., di Rumah Jabatan Walikota Kupang, Kamis (16/2/2023).

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng saat memberi keterangan kepada wartawan.

Anggota Ombudsman RI, Robert Jaweng mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kota Kupang.

Secara umum, per bulan Desember 2022, oleh Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada 5 (lima) OPD di Kota Kupang, yakni Dinas Kesehatan, Perijinan, Disdukcapil, Dinsos dan Dinas Pendidikan,” ujar Robert.

Robert menilai dari sejumlah OPD yang menerima penghargaan, setidaknya ada dua OPD di lingkup Kota Kupang yang perlu ditingkatkan, terutama standar layanan kepada masyarakat.

Tengah Baju Putih, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.

“Dua OPD itu yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Kupang, dimana sarana prasarana dan akses serta layanan publiknya harus ditingkatkan. Kita harap ada penguatan di tahun 2023 ini,” jelasnya.

Robert berharap agar OPD lain tetap mempertahankan predikat yang sudah diraih, dan terus memperbaiki kinerjanya kedepan.

Sementara itu hal yang sama Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh, SH., mengimbau seluruh OPD dan unit pelayanan serta semua sekolah yang tersebar di Kota Kupang untuk menyiapkan unit penerima aduan dari masyarakat.

“Kepada seluruh OPD sampai unit pelayanan dan semua sekolah harus ada satu bagian tertentu yang disiapkan untuk menerima pengaduan masyarakat, seperti yang dilakukan Pemkot Kupang saat ini,” terangnya.

Menurut mantan Kepala Biro Umum Setda Kota Kupang ini, pemerintah harus hadir di setiap dimensi hidup masyarakat, karena pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat.

Pemerintah harus hadir disetiap masyarakat membutuhkan. “Karena kita sudah dipanggil untuk jadi pelayan masyarakat. Sehingga Pemkot Kupang harus memperhatikan OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, agar mereka dapat bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Jadi mindset kita harus diubah. Tahun 2023 ini harus lebih bagus untuk pelayanan publik di Kota Kupang,” harap George Hadjoh.

Ia mengucapkan terima kasih untuk Ombudsman RI yang sudah hadir langsung di Kota Kupang, NTT, untuk memberikan penghargaan dan pemahaman terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja Pemkot Kupang untuk kedepannya lagi. (TD)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version