Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit. ( Foto Diskominfo Manggarai )
RUTENG, RANAKANEWS com – Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan pentingnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai agenda utama dalam Masa Sidang II DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2026.
Penegasan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Manggarai, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025.
“LKPJ memuat capaian program dan realisasi anggaran sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Selain LKPJ, DPRD bersama pemerintah daerah juga akan membahas sejumlah agenda strategis, antara lain:
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Tahun 2027
Bupati Hery Nabit juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi daerah. Ia menegaskan Manggarai tidak bisa terus bergantung pada sektor pertanian, tetapi harus mulai mendorong sektor industri berbasis potensi lokal.
“Kita ingin menghasilkan produk jadi, bukan hanya bahan mentah, agar memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih enam kali berturut-turut oleh Pemkab Manggarai dari BPK RI.
Untuk arah pembangunan ke depan, tema tahun 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sektor Unggulan”, dengan fokus pada peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.
Bupati juga mengingatkan tantangan global, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap harga energi dan kebijakan fiskal, yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan daerah.
“Kita harus adaptif dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi pusat dan daerah serta meningkatkan dedikasi dalam bekerja demi pembangunan Manggarai yang lebih maju dan berdaya saing.
Sidang Paripurna berlangsung tertib dan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.(WG)
