Masyarakat Desak Kabareskrim dan Kapolri Turun Tangan, Ungkap Dalang Dugaan Penculikan dan Pengeroyokan UUN

Foto: Istimewa

BANTEN, RANAKANEWS.com — Desakan agar Mabes Polri turun tangan dalam penanganan kasus dugaan penculikan dan pengeroyokan yang dialami aktivis Fam Fuk Tjhong alias Eyang Uun semakin menguat.

Uun secara terbuka meminta agar perkara yang kini ditangani Polda Banten diambil alih dan mendapat supervisi langsung dari jajaran Mabes Polri, termasuk Kabareskrim dan Kapolri.

Permintaan tersebut muncul karena Uun mengaku kecewa terhadap proses penyidikan yang menurutnya belum mengungkap seluruh fakta penting di balik peristiwa yang dialaminya.

“Saya kecewa dengan penanganan perkara saya di Polda Banten. Saya ingin perkara saya diambil alih Mabes Polri dan langsung disupervisi Kabareskrim dan Kapolri,” ujar Uun, sebagaimana disampaikan pada Rabu (19/8/2026).

Menurut pihak Uun, persoalan utama bukan hanya mengenai siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dugaan adanya pihak lain yang disebut sebagai aktor intelektual atau dalang di balik peristiwa tersebut.

Tim advokasi menilai penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari dugaan penculikan hingga pengeroyokan, dapat terungkap secara terang.

Soroti Sejumlah Kejanggalan Penyidikan
Ketua Umum FERADI WPI sekaligus Pimpinan Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, Adv. Donny Andretti, S.H., telah berada di Jakarta untuk mengawal proses pengaduan perkara tersebut ke Mabes Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI Revan Pratama Wijaya, S.H., yang juga Ketua Tim Advokasi FERADI WPI/Subur Jaya Lawfirm dalam perkara UUN, menyoroti sejumlah hal yang menurut tim hukum perlu mendapat perhatian serius.

Salah satunya terkait kendaraan yang diduga digunakan oleh pelaku dan disebut terekam dalam video. Menurut tim advokasi, kendaraan tersebut hingga kini dipertanyakan apakah sudah dilakukan penyitaan sebagai bagian dari alat bukti.

Tim juga mempertanyakan langkah pengamanan tempat kejadian perkara atau TKP. Mereka menyebut police line di lokasi kejadian belum dilakukan.

Selain itu, tim advokasi mempertanyakan jumlah tersangka yang telah ditetapkan.
Menurut Revan, baru empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara berdasarkan informasi dan dugaan yang dikumpulkan pihak UUN, terdapat lebih banyak orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat? Apakah semuanya sudah diperiksa dan didalami perannya?” demikian substansi pertanyaan yang disampaikan tim advokasi.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih merupakan bagian dari pernyataan dan penilaian pihak UUN serta tim kuasa hukumnya. Penentuan keterlibatan seseorang tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Tim Hukum Soroti Dugaan Dalang Utama
Ketua DPD FERADI WPI Banten sekaligus anggota tim advokasi UUN, Cecilia Natasya Tionardi, S.H., S.E., M.H., turut menyoroti dugaan belum tersentuhnya pihak yang disebut sebagai dalang utama.

Menurut tim advokasi, pengungkapan perkara tidak seharusnya berhenti pada orang-orang yang diduga melakukan aksi di lapangan.

Mereka meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, merencanakan, membiayai, atau memiliki kepentingan di balik peristiwa tersebut apabila memang ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi penyidik Polda Banten untuk membuktikan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah penyidikan akan mampu mengungkap seluruh rantai peristiwa dan pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam kasus tersebut.
Akan Adukan Dugaan Kelalaian Penyidik ke Propam

Tidak hanya meminta perkara disupervisi atau diambil alih Mabes Polri, tim advokasi juga menyiapkan langkah lain.

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta sekaligus anggota tim advokasi UUN, Harriani Bianca Daryana, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaporkan dugaan kelalaian penyidik kepada Divisi Propam Mabes Polri.

Tim juga berencana menyampaikan pengaduan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kontrol dan upaya mencari kepastian hukum atas sejumlah hal yang dinilai belum mendapatkan penjelasan memadai dalam proses penyidikan.

Tim advokasi berharap lembaga-lembaga pengawas maupun Mabes Polri dapat memberikan perhatian terhadap perkara tersebut apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup untuk dilakukan supervisi.

Pimpinan FERADI WPI Kawal Pengaduan
Ketua Umum FERADI WPI Donny Andretti menyatakan akan mengawal proses pengaduan perkara tersebut.

Kehadiran Donny di Jakarta disebut berkaitan dengan agenda pengawalan langsung proses komunikasi dan pengaduan ke Mabes Polri.

Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI Revan Pratama Wijaya mengatakan agenda pertemuan dengan Mabes Polri yang sebelumnya direncanakan pada 24 Agustus 2026 akan dimajukan dalam beberapa hari ke depan.

Perubahan jadwal tersebut disebut berkaitan dengan kehadiran pimpinan organisasi di Jakarta.

Bagi tim advokasi, langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka soroti dalam penanganan perkara UUN.

Minta Penanganan Dibuka Secara Transparan
Kasus dugaan penculikan dan pengeroyokan terhadap UUN kini tidak hanya menjadi persoalan antara korban dan para terduga pelaku. Perkara tersebut juga menjadi perhatian organisasi advokat dan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Tim hukum meminta agar proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, tetapi juga mengungkap secara utuh kronologi, motif, aktor yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.

Apabila terdapat bukti baru, tim berharap penyidik dapat mengembangkan perkara sesuai ketentuan hukum, termasuk kemungkinan menetapkan pihak lain sebagai tersangka jika bukti yang diperoleh memenuhi syarat.

Sebaliknya, setiap orang yang belum dinyatakan bersalah tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Donny Andretti juga mengapresiasi peran media yang terus mengawal perkembangan kasus tersebut.

Menurutnya, pemberitaan yang dilakukan secara faktual dan berimbang penting untuk memastikan perkara mendapat perhatian publik sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Kini, publik menunggu langkah berikutnya dari Polda Banten maupun Mabes Polri. Apakah penyidikan akan berkembang untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, atau justru berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan?

Desakan UUN dan tim advokasinya agar Kabareskrim dan Kapolri turun tangan menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kasus tersebut.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan UUN dan tim advokasinya. RanakaNews.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai media yang independen, RanakaNews.com membuka ruang hak jawab bagi Polda Banten, pihak-pihak yang disebut, maupun pihak berkepentingan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(WG)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version