Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),( Foto: Ricky)
KUPANG, RANAKANEWS.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (18/10/2026) sore. Kedatangan Menhan disambut langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Base Ops Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) El Tari Kupang.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama dalam memperkuat pertahanan wilayah, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan melakukan peninjauan lokasi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 929/Meo Matane Mutis (MMM) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (19/10/2026).
Penyambutan Menhan turut dihadiri Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVII/Sobe Sonbai, Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua; Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni; Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K.; Dankodaeral VII Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla; serta Danlanud El Tari Kupang, Marsma TNI Somad, S.I.P.
Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI merupakan elemen penting dalam pembangunan NTT. Terlebih, NTT merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki posisi strategis di kawasan selatan Indonesia.
Menurutnya, penguatan pertahanan dan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“NTT membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Kita ingin pembangunan wilayah berjalan semakin baik, keamanan tetap terjaga, dan kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Melki.
Ia menegaskan, pembangunan di NTT tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur dan pertahanan wilayah. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dampak tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui terbukanya akses terhadap pelayanan dasar, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta bertambahnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup.
Dalam konteks tersebut, keberadaan satuan Teritorial Pembangunan diharapkan dapat mendukung penguatan pertahanan sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pembangunan wilayah, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong investasi, memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pedesaan dan perbatasan.
Pemerintah Provinsi NTT berharap kunjungan Menhan RI dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah NTT, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif sehingga manfaat kehadiran negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh wilayah provinsi tersebut.(ALR/RN)
