Menteri PPN dan Gubernur Melki Kunjungi BPS NTT, Dorong Pembangunan Berbasis Data

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT.(Foto:DC)

KUPANG, RANAKANEWS.com, – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Senin (14/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan BPS dalam memastikan arah pembangunan daerah ditopang data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, BPS memiliki peran strategis sebagai penyedia data pembangunan. Menurutnya, BPS tidak hanya bertugas mencatat berbagai kondisi daerah dalam bentuk angka, tetapi juga membantu memberikan makna terhadap data tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Rachmat mengibaratkan BPS sebagai “meteran pembangunan”. Sebagaimana listrik membutuhkan meteran untuk mengetahui penggunaan energi, pembangunan juga membutuhkan data untuk mengukur capaian, menentukan arah kebijakan, sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.

“Meteran pembangunan itu adalah BPS,” demikian penekanan Rachmat dalam pertemuan tersebut.

Pertanian Jadi Kunci Pertumbuhan NTT
Rachmat menilai NTT memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar karena struktur perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian.

Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lainnya.

Ia mencontohkan produktivitas jagung yang meningkat dari sekitar 2,6 ton menjadi 4 ton per hektare. Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut akan menjadi lompatan signifikan apabila diterapkan secara luas di berbagai wilayah NTT.

Selain produktivitas, Rachmat juga mendorong pemerintah daerah memperkuat hilirisasi komoditas lokal.

Menurutnya, hilirisasi tidak selalu harus dimulai melalui pembangunan industri berskala besar. Pengolahan sederhana yang mampu meningkatkan nilai tambah produk masyarakat juga merupakan bagian dari hilirisasi.

Sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan antara lain ikan, daging, cokelat, dan berbagai hasil pertanian.

Upaya tersebut dinilai penting agar komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Data BPS untuk Kendalikan Inflasi
Dalam kaitan dengan pengendalian inflasi, Rachmat juga mendorong pemanfaatan data BPS untuk menentukan intervensi pemerintah secara lebih tepat.

Ia mencontohkan fluktuasi harga ikan yang dapat diantisipasi melalui penguatan koperasi nelayan, penyediaan pabrik es, serta pembangunan fasilitas cold storage.

Dengan dukungan infrastruktur penyimpanan tersebut, pasokan ikan dapat dijaga sehingga gejolak harga dapat ditekan.

Menurut Rachmat, data menjadi penting agar pemerintah tidak sekadar mengetahui adanya kenaikan harga, tetapi juga dapat mengidentifikasi penyebab dan menentukan intervensi yang sesuai.

Melki: Data Menentukan Prioritas Pembangunan
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam membantu pemerintah membaca kondisi pembangunan NTT.

Melki menegaskan, sejak awal kepemimpinannya, BPS menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah dalam membaca berbagai indikator pembangunan dan menentukan kebijakan.

“Data BPS menjadi penentu karena kami masih mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini agar mampu menyentuh bidang-bidang pembangunan yang paling strategis dan bisa mengungkit pembangunan,” kata Melki.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan mengharuskan Pemerintah Provinsi NTT bekerja secara lebih tepat sasaran.

Karena itu, data yang kredibel diperlukan untuk menentukan sektor maupun wilayah yang memiliki daya ungkit terbesar bagi pembangunan daerah.

Melki juga menyebut data BPS sebagai sumber optimisme bagi pemerintah dan masyarakat NTT.

“Sekarang datanya sudah jelas, BPS keluarkan bagus, kita kerjakan saja, jaga tren positifnya,” ujar Melki.

Kemiskinan NTT 17,52 Persen
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS NTT Matamira B. Kale memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pertanian, pendidikan, industri pengolahan hingga kemiskinan.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian masih menjadi salah satu kekuatan utama NTT dengan kontribusi sekitar 28 hingga 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Besarnya kontribusi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.

Matamira juga memaparkan bahwa tingkat kemiskinan NTT terus menunjukkan tren penurunan dan berada pada angka 17,52 persen.

Namun, di tengah berbagai keterbatasan sumber daya daerah, diperlukan terobosan pembangunan yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Melki menegaskan, meskipun gempa Flores sempat mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi NTT tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan.

Penguatan kerja sama dengan BPS dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting agar kebijakan pembangunan tetap berbasis kondisi riil masyarakat serta diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak paling besar.

Dengan demikian, data tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik, tetapi menjadi instrumen pemerintah untuk menentukan prioritas, mengukur keberhasilan, mengantisipasi persoalan, dan memastikan pembangunan NTT berjalan lebih tepat sasaran.(MN/RN)

 

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version