OJK Jatuhkan Sanksi Miliaran Rupiah ke Emiten dan Pihak Terkait Kasus IPO dan Transaksi Afiliasi

JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah serta larangan beraktivitas di pasar modal kepada sejumlah emiten dan pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Sanksi tersebut ditetapkan pada 13 Maret 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam kasus PT Bliss Properti Indonesia Tbk, OJK mengenakan denda sebesar Rp2,7 miliar atas penyajian laporan keuangan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Perusahaan disebut mencatat piutang pihak berelasi dan uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Dana yang bersumber dari hasil penawaran umum perdana saham (IPO) tersebut diketahui mengalir ke pihak tertentu, termasuk kepada Benny Tjokrosaputro sebagai pengendali perusahaan.
Atas perannya, Benny dikenai sanksi larangan seumur hidup untuk menjadi direksi, komisaris, maupun pengurus di sektor pasar modal.

Selain itu, sejumlah direksi perusahaan pada periode 2019–2023 juga dijatuhi denda secara tanggung renteng dengan total mencapai Rp2,06 miliar, serta larangan aktivitas pasar modal bagi direktur utama selama lima tahun.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada auditor dan penjamin emisi efek. Kantor akuntan publik terkait dikenai denda masing-masing Rp150 juta karena dinilai tidak sepenuhnya menerapkan standar audit.

Sementara itu, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dikenai denda Rp525 juta serta pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Sanksi diberikan antara lain karena alokasi saham kepada pihak yang terafiliasi dan lemahnya penerapan prinsip customer due diligence.

Secara keseluruhan, total denda dalam kasus PT Bliss Properti Indonesia Tbk mencapai Rp5,625 miliar.

Dalam kasus terpisah, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk dikenai peringatan tertulis terkait pelanggaran transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Pengendali perusahaan, Tan Heng Lok, dijatuhi denda Rp45 juta serta larangan menjadi pengurus perusahaan di pasar modal selama lima tahun karena dinilai memperoleh keuntungan dari transaksi yang merugikan perusahaan.

OJK menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera serta memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas. (*/TD)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version