Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (berdiri), saat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22–25 Juni 2026.(*)
JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan implementasi nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22–25 Juni 2026.
Partisipasi OJK dalam forum internasional itu bertujuan memperkuat pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim, sekaligus memperkokoh ekosistem pasar karbon Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik dunia.
Dalam berbagai forum yang dihadiri regulator, pemerintah, investor, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga internasional, Friderica menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan sistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
“OJK akan terus memastikan agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang kredibel. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, serta mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujarnya.
Menurut Friderica, tantangan Indonesia bukan hanya menyediakan modal, tetapi memastikan pembiayaan mengalir kepada proyek-proyek yang layak, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Ia menilai pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 yang tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Perkuat Pembiayaan Transisi
Dalam forum The Net Zero Delivery Summit, OJK menegaskan pembiayaan transisi harus diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor beremisi tinggi seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan.
Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan sesuai standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, hingga penyusunan revisi POJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang ditargetkan terbit tahun ini.
Friderica menegaskan, sektor-sektor yang masih beremisi tinggi tidak boleh ditinggalkan, melainkan harus didorong memiliki rencana transisi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain regulasi, OJK juga memperkenalkan platform blended finance Satu Karsa, yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam, seperti reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi.
Dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum, OJK menegaskan bahwa bursa karbon merupakan bagian penting implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia untuk mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon, OJK terus memperkuat pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon serta integrasinya dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna menjamin tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar. Revisi aturan tersebut akan segera diterbitkan guna menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar.
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” kata Friderica.
Perkuat Kerja Sama Global
Selain menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional, OJK juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra strategis global untuk memperkuat kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, dan stabilitas sistem keuangan.
OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan guna mempercepat pembiayaan proyek-proyek transisi yang menarik bagi investor.
Melalui berbagai kerja sama tersebut, OJK berharap standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, sekaligus memperkuat pembiayaan jangka panjang, pengembangan data, metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar.
(*/RN)
