OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga integritas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Berdasarkan siaran pers resmi OJK yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), kedua tersangka masing-masing berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama periode Mei 2018 hingga September 2021. Dalam perkara ini, terdapat 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap
Sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum atau Tahap I.
Selanjutnya, pada 11 November 2026, penyidik menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian, proses penyidikan telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya.
OJK menjelaskan, penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan terhadap PT BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana di sektor perbankan syariah.
Kedua Tersangka Dijerat Ketentuan Pidana Perbankan Syariah
Dalam perkara ini, TR selaku Direktur Utama disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Selain itu, TR juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
AHK juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Perkuat Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berupaya menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Penuntasan penyidikan kasus BPRS Khasanah Ummat ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran di sektor perbankan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
