Pascagempa Flores, Ombudsman Soroti Bantuan Belum Merata dan Layanan Publik Terganggu

Siaran pers Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, di Graha BNPB, Jakarta Timur (Foto; Ist )

JAKARTA, RANAKANEWS.com — Siaran pers Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang diterima media ini, Rabu (2/9/2026), menyebutkan masih adanya masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum memperoleh bantuan, lebih dari sepuluh hari setelah bencana terjadi.

Selain persoalan bantuan, Ombudsman mencatat masalah hunian, pendataan penerima bantuan, akses layanan dasar, layanan kesehatan, serta pelayanan administrasi publik masih menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat bertemu Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi pemenuhan hak dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah, termasuk NTT, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Bencana adalah test case atau ujian untuk melihat apakah negara hadir di tengah masyarakat,” ujar Robert.

Menurutnya, pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa, perlu diperkuat agar mampu memberikan respons cepat dalam penyelamatan maupun pemulihan masyarakat.

Ia menilai kesiapan sumber daya manusia, anggaran dan jejaring antarinstansi menjadi faktor penting sebelum dukungan pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga tiba di daerah terdampak.

Bantuan dan Layanan Dasar di NTT Masih Jadi Perhatian
Khusus di NTT, Ombudsman mencatat persoalan masyarakat terdampak gempa tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga trauma sosial dan keberlanjutan pelayanan publik.

“Pascakejadian bencana hingga lebih dari sepuluh hari setelah 14 Agustus 2026, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh bantuan,” demikian catatan Ombudsman RI.

Persoalan lain yang ditemukan meliputi hunian, pendataan korban penerima bantuan dan akses terhadap layanan dasar.

Ombudsman juga menyebut kondisi layanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak masih memprihatinkan. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dinilai belum berjalan optimal.

Pelayanan administrasi publik, terutama bidang kependudukan, pendidikan dan kesehatan, juga masih menghadapi hambatan.

Padahal, masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat maupun masa pemulihan.

Data BNPB: 127 Orang Meninggal Akibat Gempa NTT
Berdasarkan data BNPB per 1 September 2026, sepanjang 2026 tercatat 1.654 kejadian bencana dengan 379 korban meninggal dunia.

Khusus gempa NTT berkekuatan Magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026, BNPB mencatat 127 orang meninggal dunia, 1.668 orang luka-luka, dan 181.354 orang mengungsi.

Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada 97.215 rumah dan 3.266 fasilitas umum.

Besarnya dampak tersebut membuat proses pemulihan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang berkelanjutan.

Ombudsman Dorong Data Terpadu dan Pengawasan
Atas berbagai temuan tersebut, Ombudsman RI akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya.

Pengaduan yang memiliki indikasi maladministrasi akan diperiksa, sedangkan persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi akan dikoordinasikan bersama BNPB dan kementerian/lembaga terkait.

Ombudsman juga mendorong pemerintah memastikan tersedianya data yang akurat dan inklusif, peta kebutuhan real-time berbasis wilayah, komunikasi publik yang transparan, pelibatan masyarakat, serta kanal pengaduan yang aktif di tingkat pusat maupun daerah.

Robert menegaskan penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga dan masyarakat diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.

Sekretaris Utama BNPB Rustian menyambut baik penguatan koordinasi tersebut. BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak agar pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.(*/WG)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version