Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat menyampaikan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna ke-90 Masa Sidang I Tahun 2026-2027.(Foto:Dian)
KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Flores dan perlindungan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam penyesuaian program pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, saat menyampaikan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna ke-90 Masa Sidang I Tahun 2026-2027, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati, didampingi Wakil Ketua DPRD Fernando Soares.
Dalam tanggapannya, Wagub Johni menyampaikan bahwa penyesuaian program dan anggaran pada Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah NTT.
Salah satu prioritas utama adalah percepatan pemulihan dan rehabilitasi pascabencana Flores.
Pemprov NTT, kata Johni, mengalokasikan dan mengarahkan anggaran penanganan darurat serta bantuan keuangan, termasuk Dana Bantuan Presiden dan dana darurat daerah, untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, hingga rekonstruksi rumah warga yang terdampak gempa.
Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal.
“Penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2026 diprioritaskan untuk memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah NTT,” ujar Johni dalam rapat tersebut.
Infrastruktur dan ekonomi rakyat
Selain pemulihan pascabencana, Pemprov NTT juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan aksesibilitas publik.
Perbaikan infrastruktur dinilai penting untuk memastikan distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan.
Pemprov NTT terus melakukan koordinasi terkait penanganan ruas-ruas jalan strategis daerah, termasuk mengusulkan perbaikan jalan provinsi dan lintas wilayah kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Prioritas berikutnya adalah perlindungan sosial dan keberlanjutan perekonomian rakyat.
Menurut Wagub Johni, alokasi pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah diarahkan agar program prioritas tetap mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha mikro, pedagang kecil, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemprov NTT juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kemanusiaan.
Seluruh penerimaan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan serta hibah ke daerah, menurut pemerintah provinsi, akan dikelola secara tepat sasaran, terbuka dan transparan dengan pengawasan ketat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Seluruh manfaatnya harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Johni.
Sampaikan duka untuk tiga ASN NTT yang gugur di Papua
Sebelum menyampaikan substansi tanggapan pemerintah, Wagub Johni mengajak seluruh peserta rapat menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Ketiga ASN tersebut adalah Almh. Aprida Rapi, Alm. Alfonsius Albinus Mehan, dan Almh. Willi Mbuik.
Johni mengatakan dirinya baru kembali dari Rote Ndao setelah menghadiri pemakaman Almh. Willi Mbuik.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT, kami menyampaikan duka cita mendalam. Saya baru saja kembali dari Rote Ndao menghadiri pemakaman Almh. Willi Mbuik. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ungkapnya.
Mengakhiri tanggapannya, Wagub Johni menegaskan Pemprov NTT tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan DPRD Provinsi NTT dalam pembahasan teknis Rancangan Perubahan APBD 2026.
Ia mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal kebijakan anggaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana dan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Mari kita terus bergandengan tangan mengawal kepentingan masyarakat untuk terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.( FT/RN)
