Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah) saat memberi keterangan pers di lantai I Kantor Gubernur NTT. (Foto: TD).
KUPANG, RANAKANEWS.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441.
Penetapan ini membawa kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp2.455.498.
Keputusan tersebut ditetapkan pada Jumat, 20 November 2026, melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena kepada awak media, pada Jumat (20/11/2026), disebutkan bahwa penetapan UMP Tahun 2027 merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Penetapan tersebut juga menindaklanjuti surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tertanggal 16 November 2026 yang meminta seluruh gubernur di Indonesia mempercepat proses penetapan UMP Tahun 2027.
Dalam surat tersebut, Menteri Ketenagakerjaan meminta agar penetapan upah minimum dilakukan paling lambat 21 November 2026 dengan mempertimbangkan data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Gubernur Melki Laka Lena dalam keterangannya menjelaskan, proses penghitungan UMP NTT Tahun 2027 mendasarkan pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang ditetapkan pada 17 Desember 2025.
Sebelum keputusan ditetapkan, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dewan Pengupahan Provinsi telah menggelar rapat pembahasan penghitungan upah minimum.
Dewan Pengupahan tersebut melibatkan berbagai unsur, yakni serikat pekerja, pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, serta birokrat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia menambahkan, bahwa pembahasan penghitungan upah minimum juga mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan rentang nilai alpha yang ditetapkan berada pada kisaran 0,50 hingga 1,00.
Dari hasil pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur agar menggunakan nilai alpha sebesar 0,70 dalam penetapan UMP Tahun 2027.
Berdasarkan rekomendasi itu, UMP NTT Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.602.441 atau mengalami kenaikan 5,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan demikian, terdapat penambahan upah sebesar Rp146.543 dari UMP Tahun 2026 sebesar Rp2.455.498 menjadi Rp2.602.441 pada Tahun 2027.
Gubernur menegaskan bahwa penetapan UMP tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Ketentuan UMP Tahun 2027 juga menjadi dasar bagi setiap pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk mematuhi keputusan gubernur dalam pelaksanaannya.
Selain itu, perusahaan atau pelaku usaha yang selama ini telah memberikan upah di atas ketentuan upah minimum provinsi dilarang menurunkan upah pekerjanya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga hak pekerja yang telah memperoleh penghasilan lebih tinggi dari standar minimum.
UMP NTT Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027. Selama periode tersebut, seluruh pemberi kerja di wilayah NTT wajib menyesuaikan pelaksanaan pengupahan dengan keputusan yang telah ditetapkan.
Untuk memastikan keputusan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap penerapan UMP Tahun 2027.
Pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan upah minimum sekaligus menjadi jaring pengaman dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Pemerintah Provinsi NTT berharap penerapan UMP Tahun 2027 dapat memberikan kepastian hak bagi pekerja dan mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah. (TD)
