JAKARTA,RANAKANEWS.com- Usulan segera dibentuknya Badan Khusus Pengelolah Aset Hasil Kejahatan, oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat asal NTT, Dr.Benny Kabur Harman,SH.MH, kini terus mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, salah satunya Pengacara Internasional Erles Rareral, SH.MH, yang mendorong agar badan khusus ini bisa direalisasikan dalam waktu dalam waktu dekat guna membantu Negara mengelolah aset hasil kejahatan yang disita, untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, serta tidak terbengkelai atau bahkan, hilang tanpa jejak.
“Saya kira, gagasan yang disampaikan Pak Benny K.Harman sebagai langkah progresif untuk memperkuat sistem hukum Indonesia.
Karena itu, perlu didukung supaya segera dibentuk di masa pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Mengingat selama ini telah banyak aset hasil kejahatan yang dirampas negara melalui putusan pengadilan, namun belum ada badan khusus yang mengelolahnya dengan baik demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Akibatnya, barang aset hasil perampasan seperti tanah, perkebunan, tambang kerap tak dikelolah secara optimal.
Bahkan, ada yang nilainya sampai turun drastis, ditelantarkan dan tak diketahui publik.
Inikan jelas merugikan negara,”tegas Erles Rareral dalam keterangan Persnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, pengelolaan aset tidak seharusnya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), melainkan oleh lembaga khusus yang memiliki kompetensi manajerial dan tata kelolah aset.
“Dengan demikian, aset yang dirampas dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan negara dan masyarakat,”pungkasnya, serius.
Erles Rareral, Pengacara terkenal juga menekankan pentingnya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tersebut.
“Saya kira, lembaga pengelolah harus diawasi secara ketat, termasuk melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, guna mencegah potensi penyalahgunaan.
Jika dikelolah secara profesional, aset-aset ini dapat menjadi sumber pemasukan negara yang signifikan.
Bahkan, bisa dikembalikan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.
Lebih jauh, Erles Rareral, Putra Kelimutu Ende ini menilai, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pemulihan aset di Indonesia.
“Saya kira, regulasi tersebut tidak hanya fokus pada aspek perampasan, tetapi juga mengatur mekanisme pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan.
“Jangan sampai Kita hanya kuat pada aspek penyitaan, tetapi lemah dalam pengelolaan.
Padahal, tujuan akhirnya adalah mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan tindak pidana,”pungkas Erles mengingatkan. (OLA)
