LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Agenda strategis dan vital pengisian 204 lebih jabatan eselon yang lowong di lingkup birokrasi Pemda Flotim belum juga jalan hingga masuki Minggu pertama tahun 2026, walau sudah ditegaskan Bupati Anton Doni Dihen beberapa waktu lalu, bahwa secepatnya dituntaskan dalam bulan Desember 2025. Tapi, Bupati ADD diingatkan untuk hindari balas jasa politik. Pejabat yang mau diangkat benar-benar mampu dan berintegritas.
Sempat diwanti-wanti ada agenda pelantikan pejabat eselon 3 dan 4, pasca apel Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67, Senin 22 Desember 2025, lalu Rabu, 24 Desember 2025, sebelum Natal tapi juga tidak ada kejelasan hingga saat ini.
Bahkan, ketika dikonfirmasi Wartawan melalui Wakil Bupati Ignas Boli Uran saat Konferensi Pers, Senin 22 Desember 2025, pagi, pun disampaikan semuanya menjadi kewenangan Bupati dan belum ada informasi kepastian jadwalnya.
“Itu kewenangan Bupati Flotim. Jadi, semuanya tergantung Beliau. Yang jelas prosesnya pasti sesuai aturan mainnya.
Sehingga Kita menunggu saja,”ujar Wakil Bupati Ignas Boli Uran menjawab pertanyaan Wartawan.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Flotim, Rufus Koda Teluma,S.Sos, kepada Wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.
“Urusan pengisian jabatan eselon lingkup Pemda Flotim sudah ditangan Bupati Anton Doni Dihen.
Tinggal menunggu waktu yang tepat pelantikan,”katanya.
Kendati demikian, banyak pihak terus mempertanyakan kejelasan proses pengisian jabatan eselon lingkup Pemda Flotim yang belum berjalan hingga awal tahun 2026.
Padahal, sesuai regulasi sudah memenuhi syarat formil untuk digelar.
Apalagi, telah memasuki 10 bulan kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Flotim, Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran alias ADDIBU.
“Ini sangat aneh tapi nyata yang terjadi dalam masa kepemimpinan Bupati Flotim Anton Doni Dihen.
Lebih dari 204 jabatan eselon lingkup Pemda Flotim dibiarkan lowong sampai dengan awal tahun 2026.
Padahal, pejabat eselon yang mengeksekusi seluruh program kerja lompatan jauh produktivitas.
Aturan main sudah sangat memberi ruang, apalagi sudah 10 bulan.
Lalu, banyak pejabat eselon yang lowong, dan banyak pejabat juga yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut, tapi kenapa dibiarkan lowong terus.
Mengusung tema besar lompatan jauh produktivitas, tapi jabatan eselon dibiarkan lowong begitu banyak, sehingga membuat banyak pejabat harus rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas.
Ini jelas-jelas sangat tidak efektif, efisien dan produktif mendukung program strategis lompatan produktivitas,”tegas Anggota DPRD Flotim Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar,S.Kep, juga Pensiunan ASN Mantan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Sius Ero Ama,S.Sos, saat ditemui terpisah Wartawan di Larantuka, belum lama ini.
Tunda Pengisian Jabatan Eselon, ADD Buang Banyak Waktu
Bahkan, sejumlah pejabat Pemda Flotim yang sempat diajak ngobrol Wartawan, juga mengaku bingung dengan sikap Bupati Anton Doni Dihen yang tidak melakukan pergantian atau pengisian jabatan eselon yang lowong, hingga jelang awal tahun 2026.
“Biasanya, setelah 6 bulan Bupati sudah lakukan pengisian jabatan ataupun pergantian pejabat eselon guna mendukung program kerjanya.
Tapi, ini kok sudah 11 bulan juga belum dilakukan. Padahal, lebih dari 204 jabatan eselon lowong.
Kita tidak tahu apa pertimbangan mendasar Bupati Anton Doni Dihen, padahal jelas mempengaruhi kinerja dalam memacu gerak cepat program-program strategisnya,”ujar Krizik Basa Lewar dan Ero Ama.
Sementara itu, salah seorang mantan pejabat Pemda Flotim, dalam diskusinya bersama Wartawan, menyampaikan Bupati Anton Doni Dihen telah membuang banyak waktu, kesempatan dan peluang menyukseskan program kerjanya dengan tidak melakukan pengisian jabatan eselon, baik yang lowong maupun pergantian dengan pejabat yang lebih cakap, hingga masa jabatannya 10 bulan.
“Mestinya, jika tak lakukan pengisian jabatan lowong atau pergantian pejabat, maka sebagai Bupati Flotim, Anton Doni Dihen bisa menggunakan kewenangannya melakukan evaluasi kelembagaan dinas/badan, seperti perampingan dan penggabungan, sehingga ketika hendak memulai reformasi birokrasi dengan Job Fit, sudah lebih mudah.
Termasuk melakukan pergantian jabatan Sekda Flotim, jikalau Petrus Pedo Maran dinilai tidak cukup cakap dan layak diganti,”ujarnya.
Bupati ADD Hindari Balas Jasa Politik
Selain itu, Bupati ADD juga diingatkan untuk menghindari balas jasa politik dalam pengisian jabatan eselon.
“Bupati ADD harus hindari yang namanya balas jasa politik dengan mengangkat pejabat hanya karena faktor kedekatan politik partai dan Tim Sukses, tapi betul-betul melihat kinerja dan integritas pejabat yang bersangkutan.
Pejabat bermental koruptor, tidak jujur, hanya omong, dan habiskan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tidak boleh diberikan jabatan.
Pejabat juga harus berjiwa pelayan dan melayani staf hingga petugas Kelling Servis. Seperti di RSUD Larantuka, pejabat yang diangkat harus berjiwa pekerja, melayani dan bisa turun dekat pungut sampah dengan Petugas Keliling Servis.
Tapi, bisa juga berani membenahi kinerja manajemen dan keuangan. Bahkan, mampu hadapi DPRD Flotim juga para Dokter Ahli, bahkan melobi dana ke Pusat untuk pembangunan RSUD Larantuka yang lebih baik,”ujar Bung Laurent Sili, Benediktus, Paulina sejumlah pihak yang enggan ditulis identitasnya, dalam diskusi hangat bersama Wartawan, belum lama ini.
Hal yang sama diungkapkan beberapa Tenaga Kesehatan Senior RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka.
“Butuh pemimpin seorang Direktur RSUD Larantuka yang kuat, baik wawasan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, manajemen keuangan, manajemen atasi konflik, pekerja keras, punya kemampuan lobi dana yang kuat ke pusat, bisa hadapi DPRD Flotim, hingga mampu turun pungut sampah dengan para petugas Kelling Servis RSUD Larantuka.
Dan, bisa menjadi Dirut RSUD Larantuka tidak selamanya berprofesi Dokter. Buktinya, Pelaksana Tugas Goris Koten saja bisa memimpin sampai saat ini,”terang Blas Muda, saat ngobrol ringan tentang Siapa figur Dirut RSUD Larantuka yang layak saat ini.
Diketahui, santernya isu Job Fit dan pengisian jabatan eselon lingkup Pemda Flotim yang disampaikan langsung Bupati Anton Doni, bakal digelar bulan Desember 2025 hingga awal Januari 2026, usai Rapat Paripurna DPRD Flotim penetapan APBD Flotim tahun anggaran 2026, memang sempat menaikan ekspektasi dan optimisme publik.
Bahkan, bakal memberi harapan baru lompatan produktivitas, ditengah derasnya kritik dan evaluasi terhadap kinerja Pemda Flotim, terkait rendahnya pendapatan asli daerah, serta keterbatasan ruang fiskal akibat penurunan dana transfer daerah dari pemerintah pusat, yang memaksa Pemda dan DPRD Flotim memangkas 50 persen TPP ASN dan PPPK guna membiayai program kegiatan infrastruktur tahun 2026.
Namun, rasa optimisme itu, kini perlahan berubah jadi pesimisme, lantaran hingga Rabu, 7 Januari 2026, tak ada sinyal bagus bakal dilakukan agenda job fit dan pengisian lebih dari 204 jabatan lowong.
Bahkan, suasana di sejumlah kantor, dinas lingkungan kerja, dan juga pejabat Pemda Flotim terlihat nampak biasa-biasa saja.
Malahan, ada yang berkomentar bernada heran bercampur tanya, apa yang sedang ada di otaknya Bupati Anton Doni Dihen sehingga tak gunakan kewenangannya untuk membangun tim kerja birokrasi Pemda Flotim yang kuat, guna menyukseskan berbagai agenda program strategis lompatan produktivitas yang digadang-gadangkan selama masa kampanye Pilkada Flotim. (OLA)
