KUPANG, RANAKANEWS.com – Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 19,96 %, turun 0,27 persen terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09 persen terhadap Maret 2022.
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78%), Sumba Timur (28,08%) dan Sabu Raijua (28,37%).
Sementara Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang (8,61%), Flores Timur (11,77%) dan Ngada (12,06%).
Jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022.
Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tinggi yakni TTS (119,51 ribu), Sumba Barat Daya (101,40 ribu) dan Kabupaten Kupang (90,23 ribu).
Sementara Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin rendah yakni Nagekeo (18,57 ribu), Ngada (20,57 ribu) dan Sumba Tengah (24,24 ribu).
“Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp 507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp 117.685 (23,20 persen),” jelas Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L.Kalake, SH., MDC dalam jumpa Pers yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT, Senin ( 22/1/2024).
Lebih lanjut, Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 3,93%, mengalami penurunan sebesar 2,63 persen terhadap kondisi tahun 2022. Pada tahun 2022, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah (19.11%), TTS (13.01%) dan Sumba Timur (10.40%). Sementara itu, 3 kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo (1.47%), Flores Timur (2.10%) dan Alor (2.38).
Data kemiskinan ekstrem per kab/kota 2023 tidak dapat didiseminasikan BPS karena tingkat error/ Relative Standard Error (RSE) yang tinggi.
“Kemiskinan Ekstrem ini diukur melalui perhitungan penduduk dengan pendapatan kurang dari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities), setara dengan Rp. 10.739 per kapita per hari atau sebesar Rp 322.170 per kapita per bulan.
Pada tahun 2022 Bank Dunia telah menaikkan standar pengukuran kemiskinan ekstrem menjadi $ 2,15 PPP, namun Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan standar lama yakni $1,9PPP. Standar kemiskinan ekstrem yang digunakan adalah paritas daya beli atau Purchasing Power Parities dan secara teoritis mengikuti “Hukum Satu Harga” dimana angkanya tidak langsung mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PPP sudah disesuaikan dengan standar biaya hidup antar negara sehingga nilai US $1,9 di Indonesia akan sama dengan US $1,9 di negara lain,” terang Ayodhia Kalake didampingi Sekda NTT, Kosmas D.Lana.
Lanjut Ayodhia, strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2024 yaitu Menurunkan Beban Pengeluaran.
Dinkes: Iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin PBI-JK, PBPU dan BP
Dinsos Rehabilitasi Sosial (7 panti pemerintah), Bantuan modal usaha Kelompok Usaha, Bersama / KUBE kepada masyarakat/keluarga dalam desil 1 dan desil
PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di NTT sejumlah 1.040.000 KK / sekitar 3.000.000 jiwa. Kemensos yang berwenang memvalidasi data. Data DTKS ini yang menjadi data dasar untuk berbagai jenis bantuan, seperti bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak, sekolah, lansia, stunting.
“Ada pula bantuan langsung tunai (Rp 600.000/triwulan) yang disalurkan langsung dari Kemensos ke masyarakat melalui PT Pos dan Bank Himbara. Bantuan beras 20 kg per KK dari Dinas Sosial,” ucapnya.
Pemprov dialokasikan Rp 1,9 miliar (sekitar 173 ton untuk sekitar 8.676 KK), bantuan KUBE Pekososbud dianggarkan Rp 2,8 M.
Penanggulangan Bencana.
Penanggulangan bencana dengan alokasi Rp196 juta. Peruntukan yang langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan beras 4.000 kg per kasus bencana.
Pemprov NTT telah menghibahkan 5 ha di Manulai (Kota Kupang) untuk penyimpanan logistik regional, pusdiklat regional, dan pusdalops bencana regional Bali Nusra yang dikelola langsung oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dinas PMD
Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun 2024 dialokasikan BLT Maks 25%, Ketahanan pangan hewani minimal 20%, serta stunting dan bencana.
Meningkatkan Pendapatan.
Dinas KP: Bantuan prasarana perikanan tangkap (kapal, coolbox, alat tangkap), Bantuan prasarana budidaya ikan, Kapal nelayan 3 GT untuk nelayan Bibit dan prasarana diberikan kepada pembudidaya rumput laut, Coolbox diberikan kepada kelompok- kelompok penjual ikan.
Kerja sama dengan K. ATR BPN dan KKP di 22 kabupaten/kota, sertifikasi lahan bagi nelayan dan pembudidaya jika memiliki lahan.
Kerja sama dengan KKP kegiatan bantuan bibit dan sarana prasarana untuk pembudidaya rumput laut (Lautra) di Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao.
Kegiatan pengembangan usaha garam rakyat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Nagekeo, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur masing-masing Rp10 miliar, ditambah dukungan APBN langsung ke Kabupaten untuk perbaikan saluran air garam dan jalan melalui mekanisme Tugas. Perbantuan.
Sementara, Bantuan untuk erupsi Lewotobi 250 kg ikan dari Cabang Dinas Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT Kab Flores Timur, Sikka dan Lembata.
Pemilu 2024
Selain itu Ayodhia menjelaskan, kurang lebih 1 bulan lagi atau tepatnya ditanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu Pemilu.
“Jumlah pemilih di 22 Kabupaten/Kota se-NTT sebanyak 4.008.475 jiwa, Laki-laki sebanyak 1.971.831 jiwa, perempuan sebanyak 2.036.644 jiwa, pemilih disabilitas sebanyak 46.251 jiwa, yang tersebar di 314 kecamatan, 3.442,” ujar Ayodhia.
Untuk meningkatkan partisipasi politik Pemilu di Tahun 2024 berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kita tingkatkan Partisipasi Politik kita dengan mendatangi TPS-TPS dan berikan suara saudara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari, Bersama kita sukseskan Pileg dan Pilpres 2024 dengan Damai, Kesejahteraan Damai, Kesejukan Hati,” pungkas Ayodhia Kalake. (TD)
