SEMARANG, RANAKANEWS.com – Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Konsep ini kemudian, menempatkan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu implementasi penting dari Tri Dharma tersebut adalah penguatan pendidikan profesi dan program magang yang berfungsi menjembatani dunia akademik dengan realitas kerja di lapangan. Melalui skema ini, mahasiswa dipersiapkan untuk memahami dinamika profesi secara nyata sekaligus mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik di masyarakat.
Dalam konteks penguatan pendidikan profesi hukum itulah, Badan Pengurus Wilayah (BPW) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Rektor IAI Al Muhammad Cepu, Kadarismanto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan PERADIN Jawa Tengah kepada institusinya. Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia profesi hukum.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kerja sama ini diharapkan berjalan baik dalam pelaksanaan PKPA maupun program magang mahasiswa, sehingga memberi manfaat bagi institusi dan masyarakat,” ujar Kadarismanto dalam release yang diterima ranakanews.com melalui Ketua Umum DPN SAPU JAGAD, Agus Yusuf Ahmadi, S.H.,M.H.,C.Me.,CLA pada Minggu (14/12/2025) siang.
Ketua BPW PERADIN Jawa Tengah, Nuning Ritwanita Priliastuti, mengatakan bhwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi profesi advokat agar semakin kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
“Sinergi antara dunia akademik dan dunia profesi menjadi penting untuk melahirkan advokat yang profesional sekaligus peka terhadap dinamika sosial masyarakat,” kata Nuning.
Sementara itu, Ketua Yayasan Al Muhammad Cepu, KH Abdul Chalim Mujtaba, menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut menandai komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan hukum berbasis nilai dan pengabdian.
Ia menyebutkan, PKPA diharapkan dapat melahirkan advokat yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki orientasi pengabdian kepada masyarakat.
Dalam agenda tersebut, hadir jajaran pimpinan dan sivitas akademika IAI Al Muhammad Cepu, antara lain Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Muhamad Wahyudin, Wakil Dekan Moch Santoso, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Joko Widodo, serta para dosen dan pengurus yayasan.
Dari pihak BPW PERADIN Jawa Tengah, hadir jajaran pengurus, di antaranya Penasehat BPW Jateng Prihadi, Ketua Bidang Pendidikan Profesi Advokat Agus Yusuf Ahmadi, serta Bendahara Teddy Tondowidjojo.
Acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditutup dengan sarasehan bersama. Dalam kesempatan itu, Agus Yusuf Ahmadi yang juga bertindak sebagai ketua pelaksana PKPA menyampaikan informasi teknis terkait pelaksanaan program.
Ia menjelaskan, pendaftaran PKPA akan dibuka mulai 20 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026. Pelaksanaan PKPA direncanakan berlangsung pada Februari 2026. Panitia juga membuka program beasiswa bagi 20 pendaftar pertama serta beasiswa bagi sarjana hukum lulusan baru dengan predikat cumlaude.
Informasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan PKPA dapat diperoleh melalui pusat layanan yang telah disediakan oleh panitia. (*/RN)
