LARANTUKA,RANAKANEWS.com-
Opsi pangkas 50 Persen Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 5.204 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Flotim yang mencapai angka Rp41.657.621.490,50 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Drs.Petrus Pedo Maran,M.Si dan Badan Anggaran DPRD Flotim guna biayai proyek infrastruktur rabat beton di Adonara dan Solor, terus ditentang keras banyak pihak.
Sebab, opsi ini dinilai sangat tidak adil dan menunjukkan betapa buruknya beban tanggungjawab moril pejabat Pemerintah Daerah dan DPRD Flotim, jika urusan bangun jalan rusak hanya dibebankan kepada ASN dan PPPK, yang notabene lebih banyak pegawai kecil di Flotim.
Sementara tunjangan Bupati-Wakil Bupati, Anggota DPRD Flotim, dan juga Sekda bersama para pejabat tak dipotong satu sen pun.
Padahal, tunjangan jabatan, biaya perjalanan dinas, biaya operasional kendaraan dinas dan hak-hak lainnya yang diperoleh jauh lebih besar serta hidupnya jauh lebih mapan.
“Karena itu, harus ada sikap tegas Bupati Anton Doni Dihen untuk juga memangkas tunjangan Bupati-Wakil Bupati dan Anggota DPRD Flotim, Sekda dan seluruh pejabat dari eselon 2,3 dan 4.
Maupun melakukan efisiensi total bagi belanja di kantor, termasuk operasional kendaraan dinas Bupati-Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan hingga pejabat eselon 3,”tegas Sius Ero Ama,S.Sos, mantan pejabat Pemda Flotim kepada Wartawan , saat ditemui di kediamannya, Sarotari Jumat, 28 November 2025, sore.
Menurutnya, opsi potong 50 Persen TPP ASN dan PPPK, dengan apapun metodenya, apakah pengurangan bulan, harus diikuti oleh pemotongan hak tunjangan Bupati-Wakil Bupati, Sekda, TAPD dan juga Anggota DPRD Flotim, yang angka uangnya jauh lebih besar.
“Itu baru adil. Karena kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan di Flotim tidak hanya dibangun dengan dana Rp10M sampai Rp30 M.
Artinya, apakah betul sudah dihitung secara baik dan benar, dengan potong 50 persen TPP ASN dan PPPK, lalu urusan bangun jalan rusak di Flotim itu selesai?
Nah, pertanyaannya kenapa hanya TPP ASN dan PPPK yang dipotong? Kenapa tunjangan Bupati-Wakil Bupati, Anggota DPRD Flotim, Sekda, TAPD, Baperjakat, Eselon 2, 3 dan 4 tidak dilakukan pemotongan?,”tukas Ero Ama.
Pemda Flotim Bisa Belajar Lobi Dana Dari Kabupaten Lembata, Sikka Atau Nagekeo
Lebih jauh Ero Ama, bahkan mempertanyakan, apakah jalur lobi ke APBN melalui jaringan ke Kementerian terkait di Pemerintah Pusat atau DPR RI asal NTT, terkhususnya Dapil Flores, Lembata, Alor sudah tidak bisa lagi?
“Sehingga harus paksa diri pinjaman daerah Rp10 M lalu berubah cepat ke Rp30 M, namun ditolak DPRD, lalu mesti banting stir cepat dengan pangkas 50 persen TPP ASN dan PPPK,”semprotnya, lagi.
Buktinya, sambung Dia, Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Wakil Bupatinya bisa melobi ke Jakarta dan dapat dana Rp22 M melalui program Jalan Inpres Daerah (JID) tahun 2026.
Atau juga belajar ke Kabupaten Lembata melalui Bupati Petrus Kanisius Tuaq yang begitu rajin bangun komunikasi sehingga dapat kucuran program dan bantuan dana dari pemerintah pusat terus.
“Lalu kenapa Bupati dan Wakil Bupati Flotim yang punya jaringan kuat ke Jakarta tidak bisa melobi.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia NTT, yang baru saja menggelar seminar nasional tentang Memorandum NTT untuk KebijakanFiskal Nasional di Larantuka, mestinya Bupati Flotim Anton Doni Dihen kan bisa bangun komunikasi dengan Pemkab Ngada, atau Pemkab Lembata dan Sikka sebagai Kabupaten tetangga terdekat untuk bisa dapat saluran komunikasi ke Jakarta.
Apalagi, Bupati Flotim Anton Doni Dihen juga kan sering bolak balik Jakarta-Kupang-Larantuka, dan tahu banyak jalur ke Kementerian maupun pertemanan politik di Senayan,”imbuhnya.
Masih menurutnya, kalau mau serius bangun jalan rusak di Flotim, maka jangan hanya andalkan pemotongan 50 Persen TPP ASN dan PPPK saja, tapi harus mulai dari tunjangan Bupati-Wakil Bupati, DPRD Flotim, Sekda, TAPD, Baperjakat juga pejabat eselon 2, 3 dan 4 pun dilakukan.
“Ini baru namanya adil dan semangat gotong royong membangun daerah.
Jika Bupati Anton Doni Dihen bisa berani lakukan terobosan besar ini, maka ada optimisme Flotim bisa mencapai lompatan produktivitas sebagaimana yang terkandung di dalam visi misi lompatan jauh Flores Timur 2025-2029,”terang Ero Ama, tersenyum.
Harus Efisiensi Ketat Besar-Besaran Semua Instansi
Mantan Camat Witihama dan Wulanggitang ini bahkan lebih jauh menegaskan, Bupati Anton Doni Dihen harus berani dan cepat membuat terobosan ini.
“Efisiensi besar-besaran harus dilakukan. Perjalanan Dinas keluar daerah yang hanya habiskan belanja tanpa hasil bawa uang ke Flotim tidak usah lagi.
Iyah, uang perjalanan dinas keluar daerah seperti Jakarta yang biayanya tinggi tidak usah lagi, jika tidak menghasilkan uang buat pembangunan di Flotim.
Uang itu lebih baik disaving buat bangun jalan rusak di Flotim.
Juga belanja operasional mobil dinas harus mulai dihemat. Mobil dinas hanya dipakai jam dinas dan urusan dinas,”katanya, lagi, memberi saran.
Copot Kadis & Kepala Badan Yang Hanya Tahu Habiskan APBD
Dibagian lainnya, mantan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Flotim ini mengingatkan agar Bupati Anton Doni Dihen-Wakil Bupati Ignas Boli Uran juga harus betul-betul tegas memberikan target pendapatan bagi seluruh Kepala OPD dan jajarannya untuk melakukan lompatan produktivitas pendapatan.
“Bagi Kepala OPD dan jajarannya yang tidak mencapai target pendapatan harus diberikan sanksi yang jelas dan tegas.
Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang yang realisasi target PAD jauh dibawah target pendapatan, yang kerjanya hanya tahu menghabiskan APBD, sebaiknya dicopot dan tidak usah dipakai lagi.
Ganti dengan pejabat lainnya yang lebih berintegritas dan punya kemampuan inovasi serta produktif,”tohoknya.
Tidak boleh ada kompromi hanya karena tekanan politik, perasaan karena masih ada hubungan keluarga dan faktor lainnya.
Pasalnya, jika Bupati Anton Doni Dihen tidak bisa mulai melakukan pembenahan serius dalam tubuh birokrasi untuk meningkatkan PAD, maka langkah memotong 50 Persen TPP ASN dan PPPK ini sama dengan menciptakan masalah baru yang lebih pelik, dimana kebiasaan lama yakni mental kerja birokrasi hanya menghabiskan belanja setiap tahun tanpa ada lompatan produktivitas, tetap akan berulang tahun.
Berikutnya, opsi hanya potong 50 persen TPP ASN dan PPPK, justru bisa berdampak serius bagi turunnya kinerja ASN dan PPPK, serta juga denyut nadi perekonomian Flotim, lantaran turunnya daya beli sebagai akibat berkurangnya penghasilan ASN dan PPPK.
Jika demikian, tekanan terhadap inflasi daerah pun semakin meningkat, apalagi di awal tahun baru 2026 hingga Maret-April 2026 memasuki musim hujan puncak yang selalu membawa resiko bencana dimana-mana.
Desakan untuk pangkas tunjangan Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Sekda dan Pejabat Flotim juga dilontarkan warga Netizen di jagat Maya.
Salah satunya Stefan Gabriel yang dengan lantang meminta agar jangan hanya potong 50 persen TPP ASN dan PPPK, tapi juga tunjangan Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Sekda dan Pejabat Flotim.
Apakah Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran sebagai orang nomor satu dan dua Flotim saat ini bisa lakukan gebrakan besar ini untuk lompatan produktivitas bangun jalan rusak di Flotim, Kita tunggu saja.
Toh, jalan rusak ini selain di Adonara dan Solor, tapi jalur pantai selatan Daratan Flores Timur seperti Ile Bura dan Wulanggitang pun masih banyak titik ruas jalan yang rusak parah akibat digerus banjir lahar Gunung Lewotobi.(OLA)
