Refleksi Kudatuli 1996, PDIP Flotim Ingatkan Tetap Jaga Demokrasi

Refleksi ideologis Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) tahun 1996, yang genap 30 tahun diperingati PDI Perjuangan secara nasional, termasuk di Flores Timur, Senin 27 Juli 2026, memberi pesan moral yang kuat untuk tetap menjaga demokrasi bagi seluruh anak bangsa. Juga, mengingatkan semua pihak agar tak mengulangi praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Ketua DPC PDIP Flotim Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST saat berpidato politik dalam hajatan 30 tahun Kudatuli di Pantai Balela Larantuka, Senin 27 Juli 2026, malam: Foto (OLA/Ranakanews.com)
Ketua DPC PDIP Flotim Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST saat berpidato politik dalam hajatan 30 tahun Kudatuli di Pantai Balela Larantuka, Senin 27 Juli 2026, malam: Foto (OLA/Ranakanews.com)

LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Refleksi ideologis 30 tahun Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli,red), Senin 27 Juli 2026, yang dihelat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Flotim, yang dipimpin langsung Ketua DPC Antonius Hubertus Gege Hadjon,ST, di areal Pantai Balela, membawa pesan moral yang kuat bagi seluruh anak bangsa untuk tetap menjaga demokrasi yang sehat dalam seluruh dinamika pembangunan, termasuk di daerah, dan tidak mengulangi praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Hal ini disampaikan Anton Hadjon, mantan Bupati Flotim 2017-2022 dalam keterangan Pers saat memberikan pidato politik.

Dalam hajatan yang dihadiri lebih dari 200 kader Partai, Tamu Undangan, Tokoh masyarakat dan Kalangan Pers di Flotim, Anton Hadjon menegaskan, refleksi Kudatuli ini bukan sekadar mengenang sejarah partai, melainkan mengingatkan seluruh anak bangsa bahwa demokrasi harus tetap dijaga.

“Demokrasi tidak pernah datang gratis. Ada orang-orang yang membayar mahal dengan nyawa, agar bangsa ini tetap hidup dan bersuara.

Kudatuli adalah pengingat bahwa kebebasan yang Kita nikmati hari ini lahir dari keberanian mereka yang menolak tunduk pada ketidakadilan,”tegasnya.

Baginya, nilai-nilai yang diperjuangkan dalam Kudatuli masih tetap relevan hingga kini.

“Siapapun yang memegang kekuasaan harus belajar dari sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Sebab, legitimasi kekuasaan itu lahir dari kepercayaan rakyat, bukan dari rasa takut,”katanya, mengingatkan.

Selain itu, Anton Hadjon, yang dikenal sebagai politisi senior PDIP Flotim saat ini, yang juga ikut menjadi saksi nyata Kudatuli Jakarta saat itu, lebih jauh menekankan pentingnya menjaga profesionalisme aparat negara sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Pasalnya, profesionalisme TNI dan Polri adalah fondasi demokrasi.

“Hajatan ini bukan untuk membuka kembali luka lama atau memelihara kebencian, namun mau memastikan bangsa tidak mengulangi praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

“Tentunya, semua Kita berharap agar generasi muda tidak hanya mengenal Kudatuli sebagai peristiwa sejarah, tetapi memahami nilai yang diperjuangkan dibaliknya.

Diantaranya, nilai keberanian menjaga konstitusi, kebebasan berpendapat dan keberpihakan kepada rakyat,”tambahnya.

Anton Hadjon dalam pidato politiknya juga menyentil bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli di Flotim merupakan bagian dari hajatan refleksi ideologis, yang dilaksanakan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, sebagai pengingat bahwa Demokrasi Indonesia dibangun melalui pengorbanan, keberanian dan komitmen untuk menempatkan hukum serta konstitusi diatas kepentingan kekuasaan.

Kegiatan ini berlangsung dalam beberapa rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama, lalu dilanjutkan dengan mimbar bebas, yang diikuti 200 kader muda dari Pimpinan Anak Cabang dan Ranting Se Kabupaten Flores Timur.

Moment bersejarah ini juga turut menghadirkan mantan Wartawan TVRI tahun 1996, Frans Putra Lamaholot Adonara melalui sambungan video call, yang menjadi saksi hidup betapa mencekamnya situasi saat itu dan bagaimana mereka dikejar oleh pihak-pihak yang berseberangan dan tak ingin ada perubahan besar dari PDI menjadi PDI Perjuangan bangkit sebagai kekuatan politik baru bersama rakyat Indonesia.

Seluruh rangkaian kegiatan itu juga dihangatkan dengan orasi dari berbagai kalangan, termasuk insan Pers di Flotim, yang diwakili Ketua Pewartah Flotim, Patman Werang.

Wartawan Senior Flotim yang terkenal berani dan kritis ini, bahkan secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terkesan tak berpihak pada rakyat kecil, salah satunya dengan memberikan ruang yang terbuka bagi TNI untuk masuk dalam seluruh urusan sipil seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibangun di seluruh Indonesia dikuasai oleh unsur berbaju loreng.

“Saya kira, ini harus diluruskan kembali,”tegasnya Wartawan TVRI Flotim, sekaligus mantan Aktivis PMKRI Cabang Kupang.

Kegiatan ini berakhir dengan pembacaan ikrar komitmen kader untuk menjaga demokrasi, konstitusi dan terus berpihak kepada rakyat. (OLA)

error: Konten dilindungi!
Exit mobile version