LARANTUKA,RANAKANEWS.com – Situasi fiskal Flores Timur yang belum berada pada tahap ideal serta tidak ada pembicaraan sebelumnya terkait rencana pinjaman daerah oleh Bupati Flotim Anton Doni Dihen bersama DPRD Flotim, membuat Fraksi Gerindra, PKB dan PAN DPRD Flores Timur geram dan memberikan catatan serius menolak rencana tersebut.
Kendati demikian, Bupati Anton Doni tetap nekad ajukan pinjaman daerah. Bahkan, menambah nilai pinjaman dari awalnya senilai Rp10 Miliar, berkembang menjadi Rp30 M guna membiayai program kegiatan infrastruktur di Flotim pada tahun anggaran 2026.
Selain itu, Fraksi DPRD Flotim ini juga menolak pengeluaran pembiayaan untuk utang pokok yang berubah dari Rp2,5 M menjadi Rp7,5 M, dan utang bunga Rp850 juta per tahun selama 4 tahun yang diajukan Bupati Anton Doni Dihen dalam nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2026, pada sidang paripurna ke 13, Senin 17 November 2025 di Gedung Bale Gelekat Lewotanah dan paripurna 16, Kamis 20 November 2025.
Sebagaimana dilansir Suara Flores.com, dalam sidang paripurna ke 13 tersebut, Fraksi Gerindra, PKB dan PAN memberikan catatan keras atas nota keuangan RAPBD Flotim tahun anggaran 2026 tersebut dan meminta Bupati Flotim Anton Doni Dihen untuk memberikan penjelasan penuh.
“Memang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 membuka ruang pinjaman daerah, tapi situasi keuangan Flotim saat ini belum berada pada tahap ideal untuk mengambil pinjaman.
Mari mulai dari apa yang Kita punya. Belanja harus makin selektif.
Karena itu, Kami menolak penerimaan pembiayaan Rp10 M dari pinjaman daerah,”tegas Yuvensius Suban Hikon,SP selaku Ketua Fraksi, dan Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra.
Sekali lagi, Fraksi Gerindra tegas menolak pengajuan penerimaan pembiayaan Rp10 M dan juga pengeluaran pembiayaan untuk utang pokok sebesar Rp2,5 M,”ujar Yuven Hikon, lagi.
Fraksi Gerindra tetap menegaskan sikapnya tidak sepakat atau setuju adanya pinjaman daerah.
Fraksi yang dipimpin Yuvensius Hikon, Anggota DPRD Flotim Daerah pemilihan Flotim 7 yang meliputi Kecamatan Demonpagong, Titehena, Wulanggitang dan Ile Bura ini justru mengingatkan Pemda Flotim agar fokus terus memperbaiki kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, selain kebutuhan infrastruktur yang tidak kalah pentingnya.
“Memperhatikan kebijakan fiskal nasional yang ketat dan efisiensi, mestinya menuntut Kita di daerah untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Olehnya, Fraksi Gerindra sepakat dengan pemerintah untuk Kita fokus melakukan upaya yang lebih maksimal untuk tingkatkan PAD.
Semua potensi di daerah ini harus dimanfaatkan dengan memperbaiki sistem pembayaran, punya aparatur yang handal dan pemanfaatan teknologi digitalisasi supaya Pemda Flotim dapat menggali potensi pendapatan daerah secara baik, untuk kemudian melakukan daya dorong terhadap potensi yang ada dan dikembangkan dalam semangat lompatan jauh,”tukas Juven Hikon.
Kendatipun menolak pinjaman daerah, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa kegairahan optimisme, semangat dan kecerdasan terus dimobilisasi dalam bentuk gagasan untuk dapat diimplementasikan dengan mendayagunakan ruang fiskal yang tersedia, meski tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit untuk memantapkan fondasi lompatan produktivitas dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih bertenaga besar.
“Tentunya, program dan kegiatan yang lebih bertenaga besar untuk menghasilkan peningkatan PAD yang lebih signifikan,”tegas Fraksi Gerindra.
Segera Isi Lebih Dari 204 Jabatan Lowong
Dibagian lainnya, Yuven Hikon dan Anggota Fraksi Gerindra lainnya juga menyoroti masih lowongnya 204 jabatan birokrasi Pemda Flotim dan mungkin terus bertambah di tahun 2026, yang berpotensi mengganggu kinerja program dan kegiatan pemerintah, termasuk upaya peningkatan PAD.
“Mimpi-mimpi besar berskala big push mesti perlu dievaluasi sejalan dengan program 100 hari kepemimpinan saat ini, agar spirit untuk hasilkan PAD tak sebatas teori, tapi terus melaju dengan grafik peningkatan PAD dalam tahun berjalan, dengan perbandingan pada PAD tahun sebelumnya,”tegas Fraksi Gerindra, mengingatkan.
Apalagi, target pendapatan di awal tahun anggaran 2025 Rp63.523.236.947,00, yang kemudian terus ditingkatkan pada perubahan APBD 2025 menjadi Rp83.384.660.849,99, pun tinggal sedikit waktu lagi tiba di penghujung tahun 2025.
Entah seperti apa tingkat pencapaiannya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Terkait peningkatan target PAD pada perubahan APBD 2025 menjadi Rp83.384.660.849,99, Fraksi Gerindra juga mengkritisi sikap pemerintah yang kembali menurunkan target PAD pada RAPBD tahun anggaran 2026 menjadi Rp63.295.331.173,00.
“Ini sedang menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimis terhadap semangat lompatan jauh untuk meningkatkan target PAD di tahun 2026,”tohok Fraksi Gerindra.
Sementara itu, berkenaan dengan pengadaan ternak sapi dan ayam, Fraksi Gerindra juga selain mempertanyakan masuk dalam item belanja apa, namun meminta Pemda memastikan agar kebijakan dan program big push untuk lompatan jauh produktivitas berjalan dengan fokus kewilayahan, inovasi model bisnis, pembiayaan, inovasi teknologi dan kualitas manajemen R dan D sebagai bagian dari RPJMD 2025-2029, harus lebih berorientasi pada pelayanan publik (sosial oriented) bukan profit oriented.
“Iyah, untuk peternakan sapi dan ayam petelur, sebaiknya disiapkan ekosistem yang kondusif terlebih dahulu.
Untuk itu, dimulailah dengan anggaran yang ada dari PAD dan transfer pusat, apalagi ditengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, yang juga bisa berdampak pada potensi kebijakan nasional yang sewaktu-waktu bisa berubah.
Sehingga kebijakan daerah yang diambil perlu hati-hati agar tidak menyulitkan daerah ini dikemudian hari.
Karena itu, Fraksi Gerindra berpendapat belum waktunya Pemda membuka pinjaman daerah,”tegas Yuven Hikon.
Pemda Tak Buka Pinjaman Daerah Jika Ditolak DPRD
Dalam tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi Gerindra, PAN dan PKB terhadap pidato pengantar pengajuan rancangan Perda tentang APBD Flotim tahun anggaran 2026, pada Paripurna ke 16 DPRD Flotim, Kamis 20 November 2025, ditegaskan, Pemda Flotim tidak akan melakukan pinjaman daerah tanpa ada persetujuan resmi DPRD Flotim.
“Dan, hingga saat ini belum ada realisasi pinjaman. Pemda tunggu persetujuan resmi DPRD Flotim.
Pinjaman direncanakan kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
Memang pada dasarnya Pemda tidak merencanakan pinjaman daerah di dalam dokumen RPJMD, namun memperhatikan alokasi transfer keuangan pusat ke daerah tahun anggaran 2026 yang alami penurunan signifikan dibandingkan rencana anggaran di RPJMD yang berdampak pada tidak tercapainya kinerja yang sudah direncanakan di RPJMD, maka Pemda berencana menutup defisit belanja tersebut, khususnya membiayai infrastruktur dari pinjaman daerah.
Besarnya pinjaman daerah Rp10 M, dengan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp2,5 M per tahun dan bunga Rp850 juta per tahun selama 4 tahun, yang kemudian bertambah menjadi Rp30 M,”ujar Bupati Anton Doni.
Ia menambahkan, jika rencana ini disetujui DPRD Flotim, maka selanjutnya Pemda meminta rekomendasi Gubernur NTT dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
“Kami memastikan memenuhi semua ketentuan formal yakni: persetujuan resmi DPRD Flotim, rekomendasi Gubernur NTT, Persetujuan Mendagri, analisis kapasitas fiskal dan resiko, serta kelayakan program yang akan dibiayai,”katanya.
Sementara sumber pendapatan untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman berasal dari hasil usaha ternak ayam (big push peternakan), yang direncanakan sudah berproduksi tahun 2026, pada cicilan tahun pertama dan kedua.
Selanjutnya bersumber dari usaha lainnya (Selter peternakan dan perikanan).
“Terkait rencana pengeluaran pembiayaan Rp2,5 M, akan menjadi bagian dari pembahasan teknis bersama DPRD Flotim, dengan memperhatikan dan mencermati beberapa hal seperti: sumber dana pengembalian pinjaman, tenor pinjaman, beban fiskal tahunan serta dampak terhadap ruang fiskal daerah,”urai Bupati Anton Doni lebih lanjut.
Dari informasi yang diperoleh Wartawan, pembahasan pinjaman daerah ini akan dilakukan bersama Tim Banggar DPRD Flotim dan TAPD Flotim, serta OPD big push, pada Senin 24 November 2025. (OLA)
