KUPANG, RANAKANEWS.com – Informasi rencana kunjungan Pemimpin Umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) saat ini menjadi prioritas publik.
Berbagai hal terkait informasi jadwal dan tanggal pasti kedatangan Paus Fransiskus di Timor Leste membuat masyarakat penasaran, terutama umat Katolik yang berada di Timor Leste maupun di negara-negara tetangga seperti Indonesia.
Sebagaimana diketahui perbatasan darat Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Dirjen Imigrasi Timor Leste Adelaide da Rosa saat pertemuan dengan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia Silmy Karim.
Adelaide mengatakan, Pemerintah Timor Leste tidak melarang umat Katolik di Indonesia yang ingin menghadiri acara kedatangan Paus Fransiskus.
Dia mengaku turut menjadi panitia kedatangan Paus dan telah berkoordinasi mengenai acara tersebut. Pihak Imigrasi juga disebut telah meminta untuk menyiapkan kehadiran umat Katolik dari luar negeri termasuk Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan sejumlah pintu masuk bagi warga negara asing. Termasuk akan memfasilitasi masyarakat yang tidak miliki paspor.
“Kalau untuk urusan larangan tidak ada. Kami akan keluarkan kartu pengenal atau caranya bagaimana kita bisa memfasilitasi yang tidak ada paspor, yang dari Indonesia khususnya,” kata Adelaide da Rosa di Wisma Kedutaan Indonesia Dili, Sabtu (9/3/2024) seperti dilansir dari Kompas.com.
Pada kesempatan yang bebeda, Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, Pr menjelaskan secara singkat terkait kunjungan Paus Fransiskus di Timor Leste.
“Yang pasti tahun ini (2024,red) awal September nanti, tetapi tanggal yang pasti saya juga belum mengetahuinya,” ujar Uskup Agung Kupang, Mgr Hironimus Pakaenoni,Pr. kepada wartawan media ranakanews.com usai melantik Pengurus dan Pengawas KSP Kopdit Adiguna pada RAT ke-36 Tahun Buku 2023, Sabtu (23/3/2024) di Hotel Cahaya Bapa Kupang, NTT.
Labih lanjut mantan Dekan Fakultas Filsafat Agama Unwira Kupang yang juga sebagai anggota KSP Kopdit Adiguna itu mengatakan bahwa tidak semua informasi bisa diketahui publik, karena ada yang disebut rahasia Kepausan. (TD)
