KUPANG, RANAKANEWS.com- Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi ataupun di DPRD Kota sama. Kami memiliki 3 (tiga) tugas atau fungsi yaitu Legislasi, Budgeting dan juga Pengawasan. Dalam tugas kami sebagai DPRD yang berkenaan dengan pembuatan regulasi, itu, ada beberapa catatan penting yang sudah diselesaikan baik Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan Ranperda inisiatif DPRD NTT juga sedang membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang bakal disahkan dalam satu atau dua hari kedepan.
“Ada 1 (satu) Perda Inisiatif DPRD tentang Pemajuan Budaya yang dihasilkan sepanjang tahun 2021. Sedangkan 3 (tiga) Ranperda Inisiatif lainnya saat ini sedang dibahas dan diharapkan akan disahkan pada awal tahun 2022,” kata Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emi Yulia Nomleni yang didampingi 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD NTT; Dr. Inche D.P. Sayuna,SH, MHum, Mkn, Aloysius Malo Ladi,SE, Ir. Petrus Christian Mboeik, juga dihadiri Sekwan NTT, Drs. Thobias Ngongo Bulu dan Kasubag Humas Lucky Aliando saat jumpa pers akhir tahun 2021 di Ruang Rapat Kelimutu Kantor DPRD NTT, Rabu (29/12/2021).
Disamping fungsi Legislasi dan Budgeting, lanjut Emi Nomleni, DPRD Provinsi juga melaksanakan pengawasan khususnya proses pembangunan di NTT, termasuk kondisi cuaca serta isu- isu aktual lainnya sepanjang tahun 2021. “Pengawasan tidak saja pelaksanaan APBD tapi juga kondisi- kondisi aktual yang terjadi di masyarakat,” ungkap Emi Nomleni.
“Mungkin adik-adik wartawan dan masyarakat menganggap cuma ini saja kinerja dewan tapi kami 65 anggota ini selalu berupaya kritis, obyektif dan proporsional,” tandas Emi Nomleni dalam menanggapi pertanyaan wartawan terkait kinerja dewan di tahun 2021.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTT, Dr.Inche D.P.Sayuna, SH, MHum, MKn menyampaikan, DPRD NTT secara keseluruhan telah berdiri di rel yang benar untuk melaksanakan fungsi check and balance demi kepentingan pembangunan di NTT.
Politisi Golkar ini menyebut, saat ini total ada 13 perempuan anggota DPRD Provinsi NTT yang memprakarsai Ranperda pengarusutamaan gender.
“Melalui Ranperda itu, DPRD Provinsi NTT ingin agar semua kebijakan pemerintah provinsi NTT termasuk OPD teknis harus ramah terhadap perempuan,” kata Inche Sayuna.
Selanjutnya, DPRD juga telah mengajukan 2 Ranperda Inisiatif tentang perlindungan penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah.
Sementara Wakil Ketua 3 (tiga) DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi, SE mengajak Wartawan untuk senantiasa bersama dewan mengawal berbagai program pembangunan di NTT dengan pemberitaan yang konstruktif dan obyektif.
Sedangkan Wakil Ketua 2 (dua) DPRD NTT, Ir. Petrus Christian Mboeik dalam menanggapi pertanyaan wartawan terkait sosialisasi aneka kegiatan dewan dan ruangan wartawan menyatakan, sebenarnya dewan sangat terbuka, bermitra dengan pers dan selalu kritis terhadap pemerintah. (Julibr/TD)












