Pemukulan Gong tanda dibukanya Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Tahun 2026 di Hotel Harper Kupang, (Foto: Windy-Dian)
KUPANG, RANAKANEWS.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar persoalan toleransi, melainkan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah perkembangan teknologi digital, disrupsi informasi, serta maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial, seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila, membangun budaya dialog, dan menghadirkan pesan perdamaian di tengah keberagaman.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT saat menghadiri Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Tahun 2026 di Hotel Harper Kupang, Selasa (17/11/2026).
Konferensi yang berlangsung pada 16–19 November 2026 itu mengusung tema “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi”.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno merupakan landasan utama dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia.
Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan tersebut tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tokoh agama dan FKUB memiliki tanggung jawab strategis untuk terus merawat persaudaraan serta memperkuat keharmonisan di tengah masyarakat.
Ia menilai FKUB merupakan jembatan penting dalam membangun komunikasi lintas agama sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencegah konflik sosial keagamaan.
Tantangan menjaga kerukunan saat ini semakin kompleks karena potensi perpecahan tidak hanya muncul dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital.
“FKUB memiliki peran vital dalam menjaga persaudaraan dan menjadi mitra utama pemerintah. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah kebencian menjadi kerukunan, mengubah para haters menjadi lovers. Para tokoh agama memiliki peran penting untuk menghadirkan pesan-pesan perdamaian dan kesejukan di ruang digital,” ungkap Gubernur.
Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Bagian Dari Kerukunan
Selain menyoroti pentingnya kerukunan, Gubernur NTT juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat harus menjadi bagian integral dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Menurutnya, kesejahteraan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama maupun keyakinan. Kerukunan yang kuat perlu didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi yang semakin baik.
Karena itu, ia mendorong FKUB membangun kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga berharap FKUB semakin memperkuat perannya hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan tokoh agama, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat.
Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital, serta gerakan melawan hoaks perlu dilakukan secara berkelanjutan agar FKUB benar-benar hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
“Kita berharap seluruh agenda dan pembahasan dalam konvensi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan langkah-langkah nyata. FKUB harus senantiasa hadir sebagai bagian dari solusi, menjadi ruang dialog, mencegah konflik, melawan hoaks, serta mendorong kesejahteraan umat demi bangsa dan tanah air tercinta,” tegasnya.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Mencapai 77,89
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas penyelenggaraan KONAS FKUB 2026 di Kota Kupang.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengungkapkan bahwa indeks kerukunan umat beragama nasional mencapai 77,89. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak pengukuran indeks dimulai pada 2015.
Capaian itu dinilai tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, termasuk FKUB, dalam menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui sikap toleransi, tetapi harus ditingkatkan menjadi kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan hasil survei yang disampaikannya, dimensi toleransi mencapai angka 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan masih berada pada angka 65,49.
Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa ruang interaksi dan kegiatan bersama antarwarga yang berbeda agama maupun latar belakang sosial perlu semakin diperkuat.
Meutya juga menyoroti tantangan komunikasi publik seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Ia menyebutkan sebanyak 267 juta penduduk telah terhubung dengan internet, sementara tingkat keterhubungan masyarakat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 98,5 persen.
Namun, pemerataan akses internet, khususnya di sejumlah wilayah NTT, tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Digitalisasi memang menghadirkan peluang, tetapi pada saat yang sama juga dapat mendisrupsi komunikasi yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kita perlu menata kembali cara berkomunikasi dan memastikan ruang digital tetap aman serta produktif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian berpotensi melemahkan kohesi sosial serta memicu diskriminasi dan kekerasan.
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menghadirkan tantangan baru karena teknologi tersebut memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video palsu yang menyerupai kenyataan.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi sebelum menerima maupun menyebarkannya. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan kerukunan di tengah keberagaman.
Konas FKUB Digarapkan Hasilkan Deklarasi Kupang 2026
Ketua FKUB Provinsi NTT, Yuliana Salosso, menyampaikan bahwa KONAS FKUB 2026 diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret.
Rekomendasi tersebut antara lain penyusunan standar etika digital FKUB, penguatan peran tokoh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan kemitraan strategis antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan, dunia usaha, koperasi, dan UMKM.
Ia berharap seluruh pembahasan dalam konferensi tersebut bermuara pada Deklarasi Kupang 2026 sebagai komitmen bersama pengurus FKUB se-Indonesia untuk memperkuat kerukunan, gotong royong, dan pendampingan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang atas dukungan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Dalam refleksi kebangsaannya, ia menegaskan bahwa kerukunan merupakan fondasi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
“NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sangat bergantung pada kerukunan bangsa. Tidak mungkin kita membangun Indonesia dengan baik tanpa adanya kerukunan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pengurus FKUB untuk terus merawat kerukunan melalui komitmen dan kerja nyata, bukan hanya ketika konflik terjadi. Menurutnya, menjaga keharmonisan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa demi masa depan generasi penerus.
“Jika NKRI disebut sebagai harga mati, maka kerukunan pun harus menjadi harga mati dan diprioritaskan. Kerukunan harus dirawat secara terus-menerus melalui komitmen, kepedulian, dan kerja nyata seluruh komponen bangsa,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi FKUB Indonesia menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kepeduliannya terhadap upaya menjaga serta memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.(FT/RN)












