WAIBAKUL,RANAKANEWS.com -Dalam rangka memperkuat pengawasan kualitas serta peran-peran dalam publikasi kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah melakukan Kegiatan Media Gathering Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Sumba Tengah, yang di laksanakan Rabu (15/03/2023).
Turut hadir dalam acara media gathering yaitu Komisioner Banwaslu Sekretaris dan staf Banwaslu, Ketua GAMKI, Ketua KNPI, Media Online, Komunitas Digital, Ketua dan Sekretariat SKPP
Dalam acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Banwaslu Ir. E. Rambu Tawunga menyampaikan bahwa Bawaslu menjelang Pemilihan umum tahun 2018 kita lakukan saat ini berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 dan ada 11 tahapan yang saat ini sudah berada pada tahapan pelaksanaannya
Tahapan tentang penetapan daerah pemilihan Kabupaten Sumba Tengah dan penetapan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten Sumba Tengah tahun 2024 itu sudah dikeluarkan dengan ditetapkannya peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 pada takaran dari rekan-rekan KPU sudah mensosialisasikan dengan tentang penetapan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten Sumba Tengah untuk tahun 2024 kita tahu bersama bahwa alokasi kursi ini adalah salah satu tahapan yang sangat-sangat krusial dalam proses mengacu pada PKPU nomor 6 tahun 2022
Di dalam proses penetapan proses penetapan dari dua rancangan yang diusulkan oleh KPU dan mengacu pada 20 alokasi kursi sesuai dengan jumlah penduduk
proses penetapan daerah pemilihan itu di acuannya adalah pada 7 prinsip itu yang harus dijadikan dan ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 6 tahun 2023
Dengan keterlibatan organisasi dan media pers bersama Banwaslu dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap berjalannya pemilihan dapat masyarakat serap melalui informasi.
Ditambahkan juga dari pembawah materi Jembris bahwa media massa sebagai mitra strategis Banwaslu dalam menjelang pemilu tahun 2024
Lanjutnya mengacu pada dasar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbanwaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
Sinergitas media dengan Bawaslu berjalan dengan baik, untuk kedepannya keakraban ini tetap harus dijaga dan terus ditingkatkan lagi. Bawaslu tanpa media bukan apa apa. Sebab selama ini menjadi alat strategis penyampaian informasi dan pesan Bawaslu dalam fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran.(yb/rn)












