LARANTUKA, RANAKANEWS.com – Meski berlangsung seru dan tegang, sidang lanjutan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Flores Timur, Rabu (03/08/2023) malam di Gedung Bale Gelekat Lewotanah DPRD Flotim, yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Flotim, Yoseph Paron Kabon,ST, akhirnya berhasil menyetujui dialokir hak Tenaga Kesehatan jasa pelayanan pasien Covid-19 RSUD Larantuka senilai Rp5,7 Miliar untuk dipangkukan kembali dalam Perubahan APBD Flotim Tahun Anggaran 2023, dan siap dibayarkan.
Sedangkan, nasib apes rupanya masih memihak 819 tenaga kontrak daerah, yang diperjuangkan Lembaga DPRD Flotim untuk dipenuhi haknya diperpanjang masa kerjanya hingga November 2023.
Penjabat Sekda Flotim, Drs.Petrus Pedo Maran,M.Si yang memimpin TAPD Flotim rupanya tak bergeming sedikitpun dari sikap Pemda Flotim yang memberhentikan para tenaga kontrak sesuai Surat Keputusan MenPAN-RB Republik Indonesia.
Meskipun, sudah ditekan bertubi-tubi dan diyakini Anggota Banggar DPRD Flotim, mulai dari meja pimpinan Wakil Ketua I Yosep Paron Kabon (Fraksi PKB), Wakil Ketua II Matias Enay (Fraksi Gerindra), kemudian Anggota Rofin Baga Kabelen (Fraksi PAN), Sudirmanto Thamrin (Fraksi PAN), Muhidin Demon Sabon (Fraksi Gerindra), Wis Kean (Fraksi Gerindra), Herman Vicky Betan (Fraksi PDIP), Ignas Uran (Fraksi Golkar), Sintus Kelen (Fraksi Golkar), dan Ato Agil (Fraksi PKB).

Pantauan Media, sidang yang berlangsung alot dan tensi tinggi itu ikut disaksikan puluhan tenaga kontrak daerah yang rela datang hadiri sidang sejak siang hingga malam.
Namun, tak berhasil menggoyahkan nurani kemanusiaan Pemda Flotim, melalui juru bicaranya Penjabat Sekda Pedo Maran.
Ia tetap bersikukuh kalau Keputusan Penjabat Bupati Flotim, Drs.Doris Alexander Rihi,M.Si sudah sesuai dengan SK MenPAN-RB, bahwa hanya 3 (tiga) bidang tenaga kontrak yang dipertahankan yakni Kesehatan, Pendidikan dan Klining Servis.
“Pemda Flotim tetap pada prinsip sesuai SK MenPAN-RB yakni tiga pos/bidang ketenagakerjaan itu.
Kami sangat berhati-hati dan tidak mau ambil resiko,” timpalnya, dengan nada serius.
Bukan soal uang ada atau tidak ada, namun amanat SK MenPAN-RB yang harus ditaati ” pungkasnya.
Hingga sidang berakhir sekitar pukul 20.00 malam, tak ada kata sepakat terkait diakomodirnya nasib 819 Tenaga kontrak daerah yang diperjuangkan DPRD Flotim.
Sedangkan, terkait hak Nakes RSUD Larantuka senilai Rp5,7M, tinggal menunggu keputusan Paripurna DPRD Flotim, untuk selanjutnya siap dieksekusi.
Hanya saja, kapan pastinya dana itu bisa cair dan dibayarkan ke para Nakes RSUD Larantuka untuk jasa pelayanan kesehatan pasien Covid-19, dan juga Insentif Covid-19 bagi Nakes di Ruang Isolasi bulan November-Desember 2022 senilai Rp500 juta, tinggal menunggu waktu yang tepat. (OLA/RN)












