Sejumlah Karyawan KSP Kopdit Swasti Sari di PHK: Begini Tanggapan Lowyer Serikat Pekerja

KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Ketua KSP Kopdit Swasti Sari terhadap beberapa karyawan yang sekarang kasusnya sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTT, dan penanganannya sudah sampai pada tahapan mediasi ketiga.

“Hanya dari pihak KSP Kopdit Swasti Sari kan bersikeras untuk tetap berperkara. Saran saya bagi pemimpin KSP Kopdit Swasti Sari baik manajemen, pengurus, pengawas sudah lah, kalau mau berperkara lebih baik tidak usah karena dipengadilan itu ‘kalah-abu, menang -arang sama-sama hitam’. Jadi saya sarankan sebaiknya berdamai,” tandas Lawyer Serikat Pekerja, Oncu Bernard Bera Dian, Amd.Par., S.H kepada Wartawan di Kupang, Rabu (4/12/2024).

Menurut Oncu Bernard, kalau ada hal yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, kenapa tidak. “Jadi bagi kami sebenarnya bukan berperkara  tujuan tetapi bagaimana membuat orang lebih mengerti tentang aturan itu sebenarnya. Jadi kemarin pihak Disnakertrans dalam hal ini mediator Pak Hentjhi Lay, S.H sudah sampaikan ke saya bahwa nanti anjuran dikeluarkan untuk kita lanjutkan ke Pengadilan. Bagi kami ketika anjuran itu keluar kita masih hak jawab sepuluh hari,” katanya.

Lanjut Oncu Bernard Bera menjelaskan, Dalam Undang-Undang itu salah satu pasal menyatakan bahwa pemerintah serikat pekerja dan asosiasi pengusaha harus berusaha sekeras mungkin dan sedapat mungkin untuk pekerja itu tidak boleh terjadi PHK. Kalau perusahaan terjadi PHK maka ada kemungkinan untuk dapat dipanggil kembali atau pesangon.

Terpisah, Mantan General Manager (GM) KSP Kopdit Swasti Sari Yohanes Sason Helan, merasa prihatin dengan dinamika yang terjadi di koperasi.

Sosok yang pernah memimpin lembaga Swasti Sari selama tiga dekade itu menyatakan keterkejutannya atas PHK yang dianggap tidak memiliki alasan kuat.

“PHK yang dilakukan itu melanggar prosedur. Berdasarkan AD/ART, hanya General Manager yang berwenang memutus hubungan kerja, bukan Ketua. Tetapi ini dilakukan oleh Ketua. Ini sudah menyalahi aturan,” tegas John Helan yang kerap disapa.

Ia juga mengungkapkan bahwa alasan PHK terkait “produk amal” tidaklah relevan. “Tahun 2021, saya sudah menyelesaikan persoalan ini. Amal itu bukan dana lembaga atau anggota, melainkan uang transport dari anggota yang membawa calon anggota baru ke koperasi. Tidak ada dasar untuk memPHK teman-teman hanya karena hal itu,” jelasnya.

Persoalan ini telah memasuki ranah hukum dan dibawa ke Disnakertrans NTT. Saya sebagai saksi ahli dalam sidang mediasi perselisihan hubungan industrial pada 14 November 2024. Saat ini kita masih dalam proses. Namun, saya yakin persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik melalui mekanisme yang ada,” ujarnya optimis.

John Helan juga mengungkapkan telah melayangkan somasi kepada pengurus KSP Kopdit Swasti Sari  atas sejumlah pelanggaran yang ia sebut sebagai penyimpangan serius.

Ia membeberkan empat tuntutan dalam somasi tersebut:

  1. Larangan pernikahan sesama karyawan, yang selama ini diterapkan untuk menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), harus ditegakkan.
  2. Salah satu pihak dalam pernikahan sesama karyawan diwajibkan mengundurkan diri demi menjaga integritas lembaga.
  3. Tindakan pembocoran dokumen internal oleh manajemen harus diberi sanksi sesuai aturan.
  4.  Kasus pemalsuan dokumen terkait pernikahan sesama karyawan, termasuk tanda tangan John Helan yang dipalsukan melalui scan pemindaian, harus diusut.

 

Banyak hal sudah melenceng dari operasional dan regulasi yang selama puluhan tahun kami jaga. Saat ini, kami sedang menempuh proses hukum untuk menuntaskan persoalan ini,” ungkapnya.

Salah satu korban PHK berharap Kopdit Swasti Sari segera memenuhi hak-hak mereka. “Kami hanya ingin pesangon dan hak-hak kami dipenuhi. Itu saja,” ujarnya.

Sementara pengurus Kopdit Swasti Sari masih enggan memberikan tanggapan resmi. Sikap diam ini justru memicu lebih banyak pertanyaan tentang tata kelola lembaga yang kini sedang disorot tajam.

Salah seorang yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan bahwa dirinya  pada prinsipnya tidak setuju sama sekali tentang semua yang terjadi di lembaga Kopdit Swasti Sari yang sepanjang ini dilakukan oleh badan pengurus.

“Terkait dengan PHK ini, sesungguhnya aturan yang ada dalam tatanan organisasi, sebenarnya kewenangan kepada PHK terhadap manajemen itu kewenangannya di tangan GM. Tetapi ini pengurus yang ambil alih sehingga saya melihat itu ada sebuah sistim ketimpang tindih tidak beraturan lagi di dalam lembaga ini. Kalau ini pun pengurus ambil sikap terus maka wadah organisasi ini bila perlu GM tidak usah lagi. Karena dalam struktur mengatakan bahwa yang bertanggung jawab ke bawah itu artinya Manajemen itu adalah GM. Yang dulunya GM tetapi dalam perkembangan era maka GM di bentuk. Itu karena faktor kebutuhan dan juga melengkapi struktur tetapi sesungguhnya aturan itu mengatakan hanya satu pimpinan saja satu staf saja yang dimiliki  oleh pengurus yaitu manajer waktu itu. Sehingga persoalan PHK seperti ini kalau GM yang putuskan kita masih hormati tetapi pengurus yang putuskan saya rasa sangat terganggu keluar dari regulasi,” ujarnya.

“Saya berharap agar polemik yang terjadi di Kopdit Swasti Sari segera berakhir dan menyarankan untuk membayar pesangon kepada karyawan yang di PHK,” pungkasnya. (TD)

error: Konten dilindungi!