LARANTUKA,RANAKANEWS.com –
Mencuatnya sinyalemen terkait dugaan penggelapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kelike Solor Selatan, pasca kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Flotim, Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar,S.Kep dan Anggota Abdul Wahab Saleh,SE, Rabu (12/3/2025), kini dibantah Kepala Puskesmas Kelike, Pilomena Rita Fernandez bahwa semua informasi itu tidak benar dan terkait uang Rp17 juta lebih itu sudah clear, serta telah diselesaikan oleh Bendahara Aminah dengan uang pribadinya kepada 22 Tenaga Kesehatan.
Bahkan, Kepala Puskesmas Rita Fernandez juga mengklarifikasi jika kunjungan kerja Komisi 3 ke Puskesmas Kelike tidak pernah ada penyampaian, baik secara lisan dan tulisan,”tegasnya kepada Wartawan, Jumat 14 Maret 2025 di Larantuka.
Menurutnya, Tim Komisi 3 DPRD Flotim tak pernah sampaikan surat resmi kepada dirinya selaku Kepala Puskesmas Kelike.
“Saya justru mendapat chating dari Camat Solor Selatan bahwa Siang itu ada Kunker Komisi 3.
Saya kira Kunkernya di Kantor Camat, tapi Pak Camat chating bahwa Komisi 3 berkunjung ke Puskesmas Kelike juga. Sontak Saya kaget.
Nah, setelah esoknya sampai di Puskesmas Kelike, Saya diberitahu Staf ada kunjungan kerja Komisi 3, sehingga Saya bertanya apa saja yang dibicarakan serta jawaban kalian apa.
Maka Saya menjawab semua yang ditanya dan dialog langsung Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Flotim Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar di ruang pertemuan Puskesmas Kelike itu semua tidak benar,”timpal Rita Fernandez.
Lebih menyakinkan argumennya, Rita Fernandez juga menghadirkan Bendahara Aminah di hadapan Wartawan.
Kepada awak Media, Aminah sampaikan, sebelum kunker, Dirinya didatangi Anggota DPRD Flotim dan dijelaskan jika isu terkait uang Rp17 juta lebih itu sudah clear.
Karena itu, pihaknya merasa terkejut oknum siapa yang punya niat busuk dan bercerita sehingga bisa terjadi seperti ini.
“Saya sudah membayar Rp17 juta lebih itu dari uang pribadi Saya kepada 22 Tenaga Kesehatan.
Dan, hari ini Mereka hadir bersama Kami ke Inspektorat Daerah Flotim,”terang Aminah, tanpa merinci tujuan apa ke Inspektorat Daerah Flotim bersama 22 Staf Nakes.
Selain itu, Kapusk Kelike Rita Fernandez juga beberkan jika Rekening Koran dan DPA Puskesmas Kelike sudah disampaikan dalam rapat bersama Lokmin, meskipun tak diperlihatkan rekening koran sebagai bukti otentik pembayaran tersebut.
Ia bahkan bersumpah telah jalankan tugas sesuai tahapan dan proses yang ada.
“Iyah, uang Rp17 juta itu anggap saja Bendahara Aminah beramal di bulan Puasa,”sambung Rita Fernandez, lagi.
Aneh, Uang Amal Kok ke Inspektorat Daerah Kembalikan Setengah
Terpisah, dari data dan informasi yang diperoleh Media, Kepala Puskesmas Kelike Rita Fernandez, Bendahara Aminah bersama 22 Staf Nakes, Jumat (14/3/2025) datang ke Inspektorat Daerah Flotim untuk menandatangani perjanjian bahwa uang Rp17 juta lebih itu, akan dikembalikan setengah oleh Bendahara dan sisanya akan dikembalikan setengah bagian oleh 22 Nakes dari besaran uang yang diperoleh.
Hal ini dinilai janggal oleh Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar saat dimintai tanggapannya.
“Masah, katanya itu dana Rp17 juta lebih itu amal pribadi Bendahara di Bulan Puasa, kok Kapusk Kelike Rita Fernandez dan Bendahara Aminah bawa 22 Staf Nakes ke Inspektorat Daerah lalu buat surat pernyataan untuk dikembalikan setengah dari uang yang didapat oleh 22 Nakes tersebut.
Ini patut diduga ada hal yang disembunyikan.
Saya berpikir kehadiran mereka di Dinkes Flotim dan Inspektorat Daerah Flotim merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah.
Tapi, jika Kepala Puskesmasnya masih berkelit bahwa tidak ada masalah di Puskesmas Kelike terkait dengan penggunaan dana BOK, maka sebaiknya kasus ini didorong ke Aparat Penegak Hukum untuk selidiki, agar masyarakat juga bisa tahu secara pasti soal kebenaran atas dugaan terhadap Kasus ini,”timpal Yamin Lewar, tersenyum dalam obrolan bersama, Jumat (14/3/2025) malam.
Dorong APH Selidiki Kepala dan Bendahara Puskesmas Kelike
Politisi Partai Perindo, asal Dapil Solor ini juga menegaskan, klarifikasi Kepala Puskesmas Kelike Rita Fernandez bahwa semua yang disampaikan dalam kunker di Puskesmas Kelike, itu tidak benar bahkan kunker juga tanpa ada penyampaian resmi ke Dirinya selaku Kepala Puskesmas Kelike, tak sedikitpun mengurangi rasa tanggung jawab morilnya untuk melakukan pengawasan politik anggaran dan juga untuk memajukan Puskesmas Kelike.
“Itu sah-sah saja pernyataan Kapusk Kelike Rita Fernandez.
Kalau keberadaan Saya dalam kunjungan kerja itu, menurut Kepala Puskesmas Kelike belum mendapatkan informasi sehingga tidak hadir, bukan jadi soal buat Saya.
Tapi, kehadiran Saya di Puskesmas Kelike itu adalah penugasan resmi dari lembaga terkait laporan masyarakat tentang persoalan keuangan di Puskesmas Kelike.
Serta tanggung jawab moril politik Saya seluruh masyarakat Solor,”ujarnya, tegas.
Yamin Lewar juga mengingatkan Kepala Puskesmas Kelike Rita Fernandez harus mampu menunjukkan bukti transfer dari rekening giro ke rekening yang bersangkutan, bukan harus memegang uang tunai.
“Ingat, Kepala Puskesmas Kelike harus mampu tunjukkan rekening koran, karena itu bukti transfer tidak dapat ditipu dengan alasan apapun.
Kita siap dorong APH untuk selidiki jika Kepala Puskesmas Kelike dan Bendahara masih berkelit,”tegasnya.
Bahkan, informasi yang beredar bahwa sudah ditransfer dan ditarik pulang, itu tidak ada ada aturan begitu.
“Kalau memang tidak mampu maka sebaiknya mengundurkan diri serta siap bertanggung jawab atas DPA yang tidak pernah transparansi’ ke publik.
Anehnya, Staf di Puskesmas Kelike tidak pernah tahu berapa DPA Puskesmas Kelike dan peruntukan untuk apa saja,”ujar Yamin Lewar dengan nada marah.
Ia juga mendesak Kepala Puskesmas Kelike Rita Fernandez dan Bendahara agar segera selesaikan secara baik melalui pertanggungjawaban terbuka dan sesuai aturan main di hadapan seluruh Staf.
“Yah, Kepala Puskesmas Kelike Rita Fernandez dan Bendahara Aminah jangan kongkalikong dan berani buka ke publik, agar jangan menjadi momok bagi Staf Nakes Puskesmas Kelike.
Diketahui, dari sejumlah sumber terpercaya diungkapkan, jika para Nakes sebelumnya diminta menandatangani sejumlah dokumen, yang diduga kuat modus untuk memainkan SPj Puskesmas Kelike.
Sementara saat kasus Rp17 juta lebih itu mulai mencuat ke publik, terbetik kabar bahwa Kapusk dan Bendahara Puskesmas Kelike sampaikan telah menarik SPj Puskesmas Kelike, padahal dari sumber terpercaya disampaikan jika SPj Puskesmas Kelike belum ditarik dari Bagian Keuangan di Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Flores Timur. (OLA)
