Lelang 29 Kapal Pole and Line Flotim Dibatalkan, Pemda Segera Urus Nelayan Melaut

 

Kantor Dinas Kelautan Perikanan Flotim di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka: Foto(OLA/Ranakanews.com)

LARANTUKA,RANAKANEWS.com-
Batalnya lelang 29 Kapal Pole and Line sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 DPRD Flotim yang dipimpin Ketua Theodorus Wungubelen,SH, Kamis (13/3/2025), merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 240 tahun 2016 yang mewajibkan
Pemda Flotim membayar 2,5 persen uang denda pembatalan ke kas negara, dinilai sebagai sebuah keteledoran yang tidak perlu terjadi oleh Dinas Kelautan Perikanan Flotim besutan Mohammad Ikram,S.Pi.

Dan, mesti menjadi catatan serius Bupati-Wakil Bupati Flotim kedepannya, serta segera ada langkah konkrit kebijakan restrukturisasi KSO bagi nelayan pole and line Flotim agar segera melaut.

Pasalnya, keberadaan kelompok nelayan pole and line Flotim  sejak jaman Bupati (Alm) Felix Fernandez,CN.,SH, harus tetap dipertahankan sebagai salah satu aset andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan perikanan Flotim.

“Karena itu, langkah tegas Komisi 2 DPRD Flotim bersama Bupati-Wakil Bupati Anton Doni-Ignas Uran membatalkan lelang 29 Kapal Fiberglass Pole and line yang sudah disetujui mantan Penjabat Bupati Sulastri Rasyid, menjadi momentum untuk membangkitkan kejayaan nelayan Pole and Line Flotim, sekaligus mengembalikan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati ke Kabupaten Flores Timur.

Sebab, kelompok nelayan pole and line Flotim selama ini telah memberikan kontribusi yang besar di sektor kelautan perikanan Flotim, dengan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, juga peningkatan PAD Flotim,”demikian penegasan salah satu nelayan pole and line Flotim, Anis Paru, yang juga Ketua Partai Demokrat Flotim, saat berbincang dengan Wartawan di Larantuka, Kamis (13/3/2025).

Ia menanggapi hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Flotim bersama Dinas Kelautan Perikanan Flotim, pihak KPKLN NTT dan Kelompok nelayan pole and line Flotim di Gedung Bale Gelekat Lewotanah DPRD Flotim, yang sukses membatalkan lelang 29 Kapal Fiberglass Pole and Line Flotim.

Kontribusi Besar Bagi Flotim

Menurutnya, batalnya opsi lelang yang diputuskan mantan Penjabat Bupati Flotim Sulastri Rasyid dan Kadis Kelautan Perikanan Mohammad Ikram, dan digunakan opsi Restrukturisasi KSO memang menunjukkan kalau keberadaan 29 Kapal Fiberglass Pole and Line di tangan Kelompok nelayan Flotim lebih memberikan kontribusi yang besar dan sebenarnya tidak perlu dipersulit.

Toh, hal ini dari dulu juga sudah dan selalu disampaikan.

“Sewaktu Saya masih duduk di Anggota DPRD Flotim juga menyampaikan opsi yang sama.

Namun, acapkali Dinas Kelautan Perikanan dan Pemda Flotim tak gubris.

Padahal, jika dihitung dengan kontribusi nelayan dan biaya pemeliharaan kapal selama ini, dibanding harga awal kapal dan lelang kapal, tentunya jauh lebih untung jika dilakukan Restrukturisasi KSO ketimbang melelang kapal, apalagi membuat kapal pindah tangan ke pihak lainnya.

Saya kira, dengan pengalaman ini kedepannya lebih baik dan urusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bisa diatur dengan baik agar nelayan bisa segera melaut,”ujarnya.

Baginya, Pemda Flotim bisa melihat dengan terbuka betapa gigihnya para Kelompok Nelayan Pole and Line Flotim memperjuangkan nasibnya dan mempertahankan eksistensinya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, tapi demi kepentingan daerah dan seluruh masyarakat Flotim dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan juga pendapatan asli daerah.

Ia juga menyarankan kedepannya, komunikasi yang terbuka dan intensif mesti terus dilakukan oleh Pemda, DPRD dan Kelompok Nelayan Pole and Line Flotim, agar bisa terus didorong pemajuan di sektor perikanan dan kelautan Flotim, termasuk penambahan armada pole and line.

Sementara Kadis Kelautan Perikanan Flotim Mohammad Ikram dalam penjelasan kepada Media usia RDP bersama Komisi 2 DPRD Flotim mengatakan, batalnya opsi lelang 29 Kapal Fiberglass Pole and Line Flotim, merujuk pada PMK 240 tahun 2016, dimana Pemda Flotim wajib kembalikan 2,5 persen dari pembatalan lelang ke kas negara.

Artinya, 2,5 persen dari sisa pengembalian masing-masing kelompok nelayan ditanggung Pemda Flotim setelah ada kesepakatan dengan kelompok nelayan.

“Tanggungan ini juga menjadi setoran awal pada proses restrukturisasi KSO setelah ada penilaian dari Tim Apraisal,”katanya.

Pihaknya juga, sebut Ikram, sambil menunggu protes restrukturisasi KSO, bersama Komisi 2 DPRD Flotim memfasilitasi kelompok nelayan bertemu Bupati Flotim sehingga bisa ada kebijakan agar ada izin bagi nelayan untuk segera melaut.

Pasalnya, selain opsi Restrukturisasi KSO yang ditempuh, Kelompok Nelayan Pole and Line Flotim melalui Jubir Yulius Paru meminta Pemda Flotim membuat kebijakan agar kelompok nelayan pole and line Flotim bisa melaut, kerena perizinan dan dokumen lainnya tak berlaku lagi.

Dibagian lainnya, mengutip pernyataan Mantan Birokrat Flotim Simon Payong yang dilansir Strategi.news, menyoroti kebijakan lelang 29 Kapal Fiberglass Pole and Line oleh Kadis Kelautan Perikanan Flotim Mohammad Ikram, yang kemudian dibatalkan namun Pemda Flotim harus mengembalikan 2,5 persen dari pembatalan ke kas negara, sebagai sebuah langkah konyol sekaligus menjebak Bupati Flotim Anton Doni Dihen.

Lantaran ditengah tuntutan efisiensi anggaran belanja, Pemda Flotim harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar pembatalan lelang ke kas negara, akibat langkah konyol yang dibuat mantan Penjabat Bupati Sulastri Rasyid dan Kadis Kelautan Perikanan Mohammad Ikram.

Diketahui, opsi Restrukturisasi KSO ini pernah dilontarkan Jubir Kelompok Nelayan Pole and Line Flotim Yulius Paru beberapa waktu ketika menanggapi surat rekomendasi Penjabat Bupati Sulastri Rasyid yang mengijinkan kelompok nelayan pole and line Flotim boleh melaut untuk kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.

Yulius Paru sampaikan langkah yang lebih tepat adalah dilakukan Restrukturisasi KSO antara Pemda Flotim dan kelompok nelayan pole and line Flotim, ketimbang Penjabat Bupati memberikan rekomendasi, yang
sifatnya sesaat dan tak menyelesaikan masalah. (OLA)

error: Konten dilindungi!