Akhmad Bumi: Kami Hormati Putusan Hakim, Tapi Mari Bersama Lindungi Anak dari Ruang Gelap Digital

KUPANG, RANAKANEWS.com – Kuasa hukum mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widaya Dharma Lukman Sumaatmadja, S.I.K., yakni Akhmad Bumi, S.H., menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara, denda Rp5 miliar, dan restitusi lebih dari Rp300 juta terhadap kliennya.

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim. Proses hukum ini telah berjalan terbuka, dan kami diberi waktu tujuh hari untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak,” kata Akhmad kepada wartawan usai sidang.

Sidang pembacaan putusan terhadap Fajar digelar di Pengadilan Negeri Kupang, dipimpin oleh A. A. G. D. Agung Parnata, S.H., C.N, dengan hakim anggota Putu Dima, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.
Sidang berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Tim Jaksa Penuntut Umum terdiri dari gabungan Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang, sementara terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang terdiri dari Akhmad Bumi, Nikolas Ke Lomi, Andi Alamsyah, dan Reno Nurjali Junaedy. Di luar gedung pengadilan, kelompok Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi pada Kelompok Minoritas dan Rentan (Saksi Minor) menggelar aksi protes dengan membakar ban bekas.

Usai persidangan, Akhmad Bumi menegaskan bahwa putusan tersebut menjadi refleksi penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan perlindungan anak di era digital.
“Anak-anak sekarang hidup di ruang digital yang terbuka. Ada yang terjebak dalam situasi menawarkan diri di aplikasi online tanpa memahami risikonya. Ini bukan soal benar atau salah semata, tetapi bagaimana negara hadir untuk melindungi dan membina,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), hukum mengenal tiga posisi anak, yaitu sebagai pelaku, korban, dan saksi tindak pidana.
“Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan tempat menghukum seperti orang dewasa, melainkan tempat mendidik, membina, dan menyiapkan mereka agar kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” jelas Akhmad.

Menurutnya, pembinaan dan pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama bagi anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tanpa pendampingan dapat menjerumuskan anak ke dalam ruang gelap digital.

Dalam refleksinya, Akhmad menyinggung data dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang yang menyebutkan ada 2.539 warga terinfeksi HIV, dengan 169 kasus baru hingga September 2025. Dari jumlah itu, 30 persen merupakan hubungan sesama jenis, dan bahkan 8 SMP di Kota Kupang disebut telah terpapar prostitusi online.
“Kita tidak boleh menutup mata. Kalau negara tidak hadir memberi pembinaan, anak-anak akan terseret ke ruang gelap digital tanpa pendampingan,” tegasnya.

Akhmad Bumi berharap, putusan ini tidak hanya dipandang dari sisi penghukuman, tetapi juga menjadi pengingat moral bagi masyarakat untuk melindungi generasi muda.

“Mari kita jaga anak-anak kita, jangan biarkan mereka sendirian di dunia digital. Hukum harus hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan dan menuntun ke arah yang lebih baik,” tutupnya dengan nada teduh.(RL)

error: Konten dilindungi!