Media Flores Peduli Launching Program dan Pelatihan Penguatan Kapasitas bagi Jurnalis untuk Keadilan Iklim di NTT

Koordinator Program Media Flores Peduli, Bonavantura Taco, S.Pd (Kelima) dari kiri barisan belakang, foto bersama disela-sela kegiatan Launching Program Pelatihan Penguatan Jurnalisme Pada Keadilan Iklim Kerjasama Climate Justice Recilience Fund & Yayasan Media Flores Peduli di Hotel Swiss-Belcourt Kupang,NTT, Sabtu (22/11/2025).

KUPANG, RANAKANEWS.com – Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan paling serius yang dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam. Dampaknya terlihat nyata pada sektor pertanian, ketersediaan air, dan ketahanan pangan masyarakat kecil. Di tengah tantangan ini, media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik, mengedukasi masyarakat, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan iklim.

Namun demikian, kapasitas jurnalis lokal masih terbatas dalam memahami isu perubahan iklim yang berdampak pada isu keadilan dan ketahan iklim. Banyak pemberitaan masih berhenti pada dimensi bencana alam, tanpa menggali akar permasalahan struktural, sosial, dan kebijakan yang menyebabkan kerentanan iklim pada masyarakat.

Di tengah ancaman kekeringan panjang, gagal tanam, hingga kerusakan lahan akibat pemakaian pupuk kimia berlebihan, Yayasan Media Flores Peduili menyerukan agar isu keadilan iklim menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dan pemberitaan media di NTT.

Sebagai bagian dari ekosistem jaringan NGO (Non-Governmental Organization) untuk keadilan iklim di Timor Barat bersama CIRMA dan Yayasan Nusa Timor Mandiri melalui skema kemitraan global bersama Climate Justice Resilience Fun (CJRF)-USA, maka Yayasan Media Flores Peduli (MFP) melaksanakan kegiatan Launching dan Pelatihan Penguatan Kapasitas bagi Jurnalis untuk Keadilan Iklim yang berlangsung selama 3 hari Sabtu- Senin (22-24/11/2025). Bertempat di Hotel Swiss-Belcourt Kupang.

Kegiatan ini dihadiri narasumber antara lain: Kadis PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, Koordinator Program Media Flores Peduli, Bonavantura Taco, S.Pd, Direktur Yayasan CIRMA, John Mangu Ladjar, Senior Advisor Yayasan CIRMA, Berchmans Mau Bria, Akademisi FKIP Undana Kupang Dr.Marselus Robot, M.Si, Frans Pati Herin (Wartawan Harian Kompas). Turut hadir dari Sekber Ayo Bangun NTT John Subani, Staf CIRMA.

Advokasi Inklusif dan Berbasis Data

Koordinator Program Media Flores Peduli, Bonavantura Taco, menegaskan bahwa advokasi perubahan kebijakan harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas.

Salah satu aksi advokasi baru-baru ini dilakukan dengan menguji aksesibilitas kantor-kantor pemerintah menggunakan kursi roda, untuk menunjukkan secara langsung hambatan layanan publik bagi kelompok disabilitas. “Pendekatan kami berbasis data, persuasif, tetapi tegas pada isu,” kata Bonavantura.

Ia berharap isu keadilan iklim, ketahanan pangan, dan inklusi disabilitas tidak hadir hanya sebagai jargon proyek jangka pendek, tetapi menjadi agenda pembangunan jangka panjang di tingkat provinsi dan kabupaten. “Ini harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan proyek sesaat,” tutupnya.

Direktur CIRMA, John M. Ladjar, menegaskan petani kecil merupakan kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon, tetapi justru menanggung dampak terberat dari krisis iklim. Hal itu pula yang melandasi pendampingan CIRMA terhadap petani di 30 desa di Timor Barat sejak awal 2025. Mereka yang paling sedikit merusak lingkungan justru yang paling menderita.

“Karena itu, mereka yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan iklim harus ikut membantu kelompok rentan, termasuk petani kecil di Timor Barat,” ungkap John Ladjar, saat memberikan materi pada kegiatan Pelatihan Jurnalis untuk Perkuat Liputan Keadilan Iklim di NTT yang di gelar oleh Yayasan Media Flores Peduli (YMFP) di Kupang, Sabtu 22 November 2025.

John Ladjar menyebutkan ada delapan tantangan serius di tingkat tapak. Dari hasil pendampingan sepanjang tahun ini, CIRMA mendokumentasikan delapan persoalan utama yang menghambat kapasitas petani kecil dalam menghadapi perubahan iklim. Kondisi ini membuat mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan agraris.

1, Krisis air. Sebanyak 25 dari 30 desa dampingan tidak memiliki sumber air permanen untuk pertanian.

2. Minim alat mesin pertanian (alsintan). Bantuan sering tidak tepat sasaran dan tidak diurutkan menurut kebutuhan desa.

3. Lahan sempit dan terpencar. Fragmentasi lahan membuat efisiensi produksi menurun.

4. Ketergantungan pupuk kimia. Penggunaan tanpa kontrol merusak struktur tanah dan menurunkan kesuburan jangka panjang.

5. Bibit terlambat dan tidak merata. Distribusi tidak mengikuti kalender tanam yang berubah akibat iklim.

6. Minim informasi iklim. Petani menerima perkiraan cuaca terlambat atau tidak memahami informasi teknis dari BMKG.

7. Kelompok tani tidak berfungsi optimal. Banyak kelompok hanya aktif saat ada bantuan program, bukan sebagai unit produksi.

8. Pendampingan tidak berkelanjutan. Banyak program pemerintah berhenti setelah proyek selesai sehingga inovasi tidak bertahan.

Menjawab persoalan tersebut, CIRMA mengembangkan pendekatan Triple-A: Attitude (mengubah mentalitas dan pola pikir bertani), Access (memperluas akses teknologi, pembiayaan, dan pasar), serta Asset (memperkuat aset produktif dan sosial petani).

Dengan semakin ekstremnya dampak perubahan iklim di NTT, CIRMA menilai bahwa sinergi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media adalah kunci untuk melindungi petani kecil serta menjaga ketahanan pangan pulau Timor di masa mendatang.

Media Diminta Lebih Berani Mengangkat Isu Iklim

Selain pendampingan di tingkat desa, CIRMA menilai peran media sangat strategis dalam memperkuat advokasi adaptasi iklim.

Sementara itu, Senior Advisor Yayasan CIRMA, Berchmans (Mans) Mau Bria, menekankan bahwa media harus lebih tegas menyuarakan ancaman perubahan iklim.

“Badai Seroja sudah memukul kita. Itu bukan peristiwa biasa, itu peringatan keras perubahan iklim,” ujarnya.

Menurut Mans, pemberitaan media perlu menghubungkan data iklim dengan pengalaman keseharian masyarakat: gagal panen akibat hujan yang tak menentu, pendapatan petani yang menurun, hingga ancaman krisis pangan di tingkat lokal.

Ia juga menyoroti perlunya penyajian informasi BMKG dalam format yang mudah dipahami, terutama karena banyak petani tidak memiliki akses digital memadai. (TD)

error: Konten dilindungi!