LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Langkah Bupati Flotim Anton Doni Dihen mempercepat pelaksanaan job fit sebelum tutup tahun 2025 bagi seluruh jabatan eselon untuk segera mengisi lebih dari 204 jabatan yang lowong setelah telat 10 bulan, sebagaimana dirilis Media, kini mendapat dukungan penuh dari sejumlah pihak terus menggelinding kencang, ditengah bara api protes terhadap kebijakan pemotongan 50 persen TPP ASN dan PPPK untuk bangun jalan rusak di Flotim.
Bahkan, job fit dinilai tepat pasca pemotongan 50 persen TPP ASN dan PPPK untuk belanja perbaikan jalan rusak di Flores Timur, maupun solusi efektif memperbaiki buruknya kinerja pendapatan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2025.
“Iyah, buruknya kinerja pendapatan banyak OPD menunjukkan masih banyak mental pejabat di Flotim yang hanya bisa tahu habiskan dana untuk menambah pundi-pundi pribadi.
Karena itu, Bupati Anton Doni juga harus berani mencopot pejabat yang berkinerja pendapatan buruk.
Sebab, jika kondisi birokrat Pemda Flotim tetap pincang dan tak segera dilakukan perbaikan yang serius, termasuk pejabat berkinerja pendapatan buruk tak dievaluasi dan diganti, maka tetap akan mengganggu roda pemerintahan maupun pembangunan kedepannya, kendatipun kebijakan pemotongan 50 persen TPP ASN dan PPPK tetap berjalan,”demikian pendapat yang dilontarkan Sius Ero Ama, mantan pejabat Pemda Flotim yang telah pensiun saat diwawancarai Wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, kondisi birokrasi Pemda Flotim sebagai mesin penggerak agenda lompatan produktivitas, mesti lebih cepat diberikan energi baru supaya bisa beradaptasi dan berinovasi lebih cepat.
“Suka atau tidak suka, dengan lambatnya agenda reformasi birokrasi hingga bulan ke 10 pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran, telah menjadi momok bagi pelaksanaan agenda program strategis lompatan jauh, juga menimbulkan rendahnya penyerapan anggaran, hingga upaya mendongkrak kinerja pendapatan daerah.
Bisa dibayangkan, berapa banyak dana yang tidak terserap dan dibelanjakan akibat begitu banyak jabatan eselon yang lowong.
Hal ini juga mempengaruhi perputaran roda perekonomian di Flotim, sebagaimana yang sedang Kita rasakan saat ini,”katanya.
Ia menambahkan, sebagai kompas dari kerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, birokrasi pemerintahan Flotim harus lebih sigap mendorong berbagai kemajuan.
“Nah, dengan agenda job fit yang lebih cepat dilakukan tentunya memberikan optimisme baru bahwa berbagai agenda program strategis lompatan produktivitas dalam tahun 2026 bisa terwujud,”tukasnya, lagi.
Sekda Pedo Maran Harus Lebih Komunikatif
Ia juga meminta Sekda Flotim Petrus Pedo Maran agar lebih komunikatif membantu Bupati Anton Doni Dihen sukseskan agenda job fit pejabat eselon, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, untuk selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan Selter bagi jabatan eselon yang ada.
“Saya kira, sebagai pejabat senior di Pemda Flotim, Sekda Pedo Maran mesti lebih komunikatif dengan Bupati Anton Doni Dihen, agar agenda job fit dan selter bisa berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang maksimal.
Pejabat yang mental kerjanya hanya tahu habiskan dana tidak usah dipakai lagi dan sebaiknya diganti dengan pejabat baru yang lebih inovatif dan produktif.
Masih banyak pejabat eselon 3 yang layak mendapatkan posisi di eselon 2.
Demikian pula dengan pejabat eselon 4 yang mampu bisa naik ke pejabat eselon 3,”imbuhnya, lagi.
Dibagian lainnya, Pegiat anti korupsi di Flotim, Matias Lidang Sabon, SH.,MM juga mengingatkan Bupati Anton Doni lebih berani melakukan terobosan baru untuk mewajibkan seluruh pejabat Flotim menandatangani pakta integritas untuk siap tidak melakukan korupsi selama menjabat, serta memastikan instansi yang dipimpin bebas dari korupsi.
“Bupati Anton Doni juga mesti berani memutuskan semua jenis tunjangan jabatan dipotong 50 persen untuk perbaikan pelayanan publik.
Ini wajib dibuat Bupati Anton Doni jika mau ada perubahan menuju era baru di Flotim,”tegasnya.
Selain itu, Matias Lidang juga meminta Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran juga harus berani untuk potong semua tunjangan jabatannya 50 persen buat pelayanan publik.
Jika hal ini dilakukan maka semua pejabat eselon mulai dari Sekda akan ikut, termasuk DPRD Flotim,”timpalnya, sengit.
Tak sampai disini, Matias Lidang yang juga menjabat Presiden Forum Kejar Koruptor (FOKKER) Indonesia-Flotim, menyarankan Bupati Anton Doni segera berkoordinasi dengan Kajari Flotim untuk menyelidiki pejabat Flotim yang diduga kuat melakukan korupsi, dengan menghabiskan belanja setiap tahun tanpa ada peningkatan kinerja pendapatan yang baik.
“Contohnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flotim yang kinerja pendapatan buruk hanya mampu menyetor pendapatan Rp26 juta pada pelaksanaan APBD Flotim tahun anggaran 2025 semester pertama, padahal mendapatkan gelontoran dana milyaran rupiah.
Demikian juga Kadis PUPR Flotim yang kinerjanya buruk, tidak tahu lobi dana ke pemerintah pusat hingga untuk bangun jalan rusak harus potong TPP ASN dan PPPK 50 persen.
Lalu, sejumlah paket proyek jalan dan jembatan ke wilayah Tanjung Bunga yang nilainya lebih dari Rp20 M, dimana proses tendernya pun buruk dan terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Bahkan, hingga kini belum ada laporan informasi publik soal progress pengerjaan dan kualitas pekerjaannya buruk sesuai informasi yang beredar di media selama ini.
Padahal, dalam paket ini Kepala Dinas PUPR Flotim sendiri yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),”ungkapnya.
Hal yang sama dengan Dinas PKO Flotim harus dibersihkan dari korupsi.
“Kalau bisa, Bupati Anton Doni minta Kajari Flotim periksa semua pejabat dan bendahara Dinas PKO Flotim, karena diduga dinas PKO Flotim selama ini kerap dijadikan sebagai sarang korupsi seperti dana sertifikasi maupun paket proyek fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, pengadaan sarana prasarana belajar dan juga pengelolaan dana BOS,”tutupnya. (OLA)
