JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia menuntaskan empat agenda utama reformasi transparansi pasar modal Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari proposal Indonesia kepada penyedia indeks global, termasuk MSCI, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik pasar modal nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan keempat agenda tersebut merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yang dicanangkan sejak 1 Februari 2026.
“Seluruh proposal telah diselesaikan sesuai target. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dengan global index providers serta menghimpun masukan dari investor,” ujarnya dalam sosialisasi di Gedung BEI, Kamis (2/4/2026).
Empat agenda yang telah dituntaskan meliputi:
Penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik
Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC)
Peningkatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori
Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen
Selain itu, regulator juga memperkuat transparansi melalui penyediaan data pemilik manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10 persen.
Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan kebijakan peningkatan free float menjadi 15 persen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas pasar.
“Kebijakan ini sejalan dengan praktik global dan diharapkan meningkatkan daya tarik investasi, baik dari investor domestik maupun internasional,” katanya.
Perubahan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bursa Nomor I-A yang efektif berlaku sejak 31 Maret 2026, dengan masa transisi bagi perusahaan tercatat untuk menyesuaikan ketentuan baru.
Selain itu, BEI juga memperketat kewajiban keterbukaan informasi melalui laporan bulanan kepemilikan saham, termasuk detail pemegang saham di atas 5 persen serta pemilik manfaat.
Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menambahkan bahwa implementasi HSC akan meningkatkan transparansi dan perlindungan investor, dengan pengumuman khusus terkait konsentrasi kepemilikan saham.
Di sisi lain, OJK juga terus mendorong pendalaman pasar melalui pengembangan produk seperti ETF emas serta program investasi ritel berbasis Systematic Investment Plan (SIP).
Dari aspek penegakan hukum, hingga 31 Maret 2026 OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp96,33 miliar kepada 233 pihak. Untuk kasus manipulasi pasar, denda mencapai Rp29,30 miliar kepada 11 pihak.
“Langkah penegakan hukum yang tegas ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia,” kata Hasan.
Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas, memperbaiki mekanisme pembentukan harga, serta memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat global. (*/TD)












